Subsidi, Haruskah?

PKP Manajemen FEB UB dan Allmakes Rumuskan Taktik Pemasaran
16 March 2018
PDIM FEB UB Tinjau Ulang Learning Outcome dan Kurikulum
16 March 2018

Seperti dugaan, kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada kebijakan anggaran pemerintah pusat.

Di satu sisi kenaikan harga minyak dunia otomatis akan mendorong kenaikan harga bahan ba kar minyak (BBM) dan secara tidak langsung akan ikut mencu kil harga tarif dasar listrik (TDL). Perubahan ini akan men dorong sentimen negatif dari para pelaku usaha dan rumah tangga seiring beban biaya produksi/konsumsi yang me ning kat. Seandainya pe me – rin tah akan memberikan sub – sidi energi, sentimen ne gatif akan berpindah kepada in – vestor obli gasi karena hal ini akan meng ubah asumsi makro APBN. Pemerintah dianggap ku – rang konsisten dengan ran – cang an sebelumnya yang men – janjikan adanya reformasi fiskal yang mengedepankan belanja produktif.

Di luar itu peme rin – tah juga perlu berhati-hati ka – rena mulai mendekati mo men – tum pilkada dan pilpres. Secara otomatis apa pun kebijakan pe – merintah akan terus disorot oleh masyarakat. Tentunya pan dangan masyarakat sedikit banyak akan berpengaruh ter – hadap stabilitas perekonomian domestik. Lengah sedikit saja bisa mengubah banyak per – sepsi. Tidak ada kata yang lebih tepat selain pemerintah harus ekstra hati-hati. Proyeksi harga minyak du – nia hingga kuartal I-2018 di – perkirakan masih naik meski – pun pelan. Goldman Sachs mem perkirakan acuan harga mi nyak Brent hingga akhir kuartal I-2018 menjadi USD62 per barel, sedangkan cuan harga minyak Amerika SerikatWest Texas Intermediate (WTI) akan mencapai sebesar USD57,5 per barel.

Adapun dalam APBN 2018, ICP ditetapkan sebesar USD48 per barel. Asumsi ber – ikutnya mencatat, ketika ter – jadi stress test akibat kenaikan ICP sebesar USD20 per barel, beban subsidi akan bertambah se besar Rp11,68 triliun. Pe – nam bahan beban itu antara lain berasal dari subsidi energi, yak – ni BBM dan listrik. Dua sub sidi ini sifatnya sangat elastis de – ngan kenaikan harga mi nyak. APBN 2018 hanya meng ang – gar kan subsidi energi Rp94,42 triliun, naik tipis dari perkiraan tahun 2017 Rp89 tri liun. Angka subsidi sudah me ro sot drastis selama Pemerintah Presiden Joko Widodo (Joko wi). Apa yang akan dilakukan pemerin – tah menjadi sangat me narik karena menyangkut berbagai dimensi pembangunan. Pada pendekatan teoretis, subsidi energi dibutuhkan pada saat daya beli pasar mulai me nu – run.

Dengan kata lain subsidi di – gunakan untuk memper ta han – kan daya beli masyarakat agar tetap menjangkau harga pasar. Sifat subsidi dapat diberikan kepada produsen maupun kon – sumen dengan tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas harga dan daya beli. Maka da – lam pendekatan ini, sah-sah saja jika pemerintah hendak memberikan subsidi energi seiring mulai melambungnya harga minyak mentah dunia. Akan tetapi kali ini peme – rintah tidak bisa bergerak bebas karena telanjur terjebak dengan retorika kebijakan sendiri.

Di awal masa pemerintahan Pre si – den Jokowi, pemerintah men – ca but subsidi energi besar-be – saran dengan dalih akan di alih – kan pada pos-pos belanja yang lebih tepat untuk memperkuat kerangka pertumbuhan eko no – mi. Tiga tahun belakangan ke – bijakan tersebut terus dirawat secara konsisten. Nah, sekarang sangat mungkin akan me nim – bulkan pertanyaan besar kepa – da pemerintah. Apakah betul ini demi menjaga daya beli un – tuk produksi/konsumsi? Atau – kah sekadar kebijakan populis semata?

Frame Politik

Jika ditarik ke ranah politik, ke bijakan subsidi bisa diiba rat – kan seperti dua mata pedang. Subsidi sudah sangat gamblang akan membebani keuangan ne – gara. Akan tetapi jika mampu dikelola dengan baik, hasilnya akan ikut menjaga daya beli ma – syarakat. Namun hal tersebut dapat terjadi jika pengelolaan – nya tepat sasaran. Nah selama ini ketepatan tersebut masih sangat diragukan. Presiden Jokowi beserta jajarannya juga membahas soal ketepatan sa – saran sebagai alibi untuk me – narik besaran subsidi energi. Makanya sampai sekarang ke – bijakan subsidi masih terus ber – gulir menjadi kontroversi.

Dan yang lebih mengejut – kannya lagi, pemerintah berwa – cana menggulirkan (kembali) peningkatan subsidi energi. Kre dibilitas dan konsistensi pe – merintah akan kembali meng – ha dapi ujian. Memang rencana kebijakan subsidi belum sampai menggerus kepercayaan inter – nasional terhadap prospek eko – nomi Indonesia. Setidaknya hal itu terpampang atas kenaikan peringkat utang Indonesia dari Lembaga Rating & Informa – tion, Inc (R & I), yang mengubah Sovereign Credit Rating (SCR) kita dari BBB- (outlook positif) menjadi BBB (outlook stabil). Faktor pengubahnya berasal dari stabilitas makro yang posi – tif yang direfleksikan dari in – flasi yang stabil dalam ting kat – an yang rendah, defisit fiskal yang terjaga, serta rasio utang yang dianggap masih dalam angka yang aman.

Di luar itu masih ada juga karena alasan defisit akun berjalan yang kecil, dana devisa yang masih banyak, dan investasi infrastruktur yang terbilang progresif. Kendati demikian rating ter – sebut belum tentu mampu me – redam gejolak yang mungkin segera bergulir. Sekali lagi pe – merintah perlu menyiapkan berbagai jurus yang tepat untuk menghindari polemik. Karena dampaknya bisa berkembang cukup liar jika tidak dapat di – kendalikan. Khususnya terhad – ap stabilitas sosial dan politik. Sumber anggaran untuk pe – nambahan subsidi juga belum jelas dari mana asalnya.

Apakah nanti akan disediakan melalui pergeseran alokasi belanja, atau malah menambah utang? Yang jelas, Menko Perekonomian su – dah menjelaskan penambahan subsidi tidak akan koheren de – ngan peningkatan defisit fiskal dan tentunya disediakan dari utang. Karena asumsinya keti – ka harga minyak dunia naik, pe – nerimaan negara juga akan ikut meningkat sehingga tidak perlu ada respons kekhawatiran yang berlebihan atas kesehatan fis – kal pemerintah.

Simalakama?

Andai kata apa yang diung – kapkan Menko Perekonomian memang betul-betul akan ter – jadi, mungkin kita tidak perlu khawatir lagi dengan polemik subsidi energi. Setidaknya an – caman inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) bisa ter – jaga. Nah, yang menarik, meski – pun pemerintah sudah men – jelaskan bahwa kebijakan sub – sidi tidak perlu terlalu diper – masalahkan, faktanya survei Indeks Kepercayaan Konsu – men (IKK) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk periode Februari 2018 justru meng – alami penurunan. IKK Februari berada di angka 122,5 poin, lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yang berada di angka 126,1 poin.

Makna dari penurunan seperti ini men je – las kan bagaimana situasi pasar yang belum sejalan dengan ekspektasi pemerintah. Hal yang sangat mungkin dirasakan masyarakat, bahwa bisa jadi mereka tidak cukup yakin de – ngan niatan kebijakan subsidi kali ini, sekadar berkaitan de – ngan effort untuk menjaga daya beli masyarakat. Lantas apa yang perlu dila – ku kan pemerintah? Pertama, jika memang pemerintah sudah meyakini bahwa kebijakan sub – sidi sudah sangat tepat untuk menstabilkan kondisi pasar, ada baiknya pemerintah tetap fokus untuk menjalankan se – suatu yang terbaik bagi masya – rakat.

Namun penjelasannya harus clear. Karena sifatnya un – tuk perlindungan stabilitas har – ga, seharusnya ada horizon wak tu yang jelas, termasuk ter – kait mekanismenya. Misalnya terkait dengan peruntukan sub sidi apakah akan diberikan kepada produsen ataukah kon – sumen? Proses politik yang di – tempuh perlu ditetapkan sub si – di ini akan diarahkan ke mana. Kedua, diskursus yang ber – gulir mulai mengarah pada persoalan keadilan. Keadilan yang dimaksud berkaitan de – ngan ketepatan sasaran yang selama ini tingkat akurasinya dinilai cukup “rawan”.

Subsidi memiliki dampak yang ber be – da, terutama jika tidak tepat sa – saran. Ada asumsi bahwa meka – nisme subsidi yang selama ini dilakukan belum mengarah kepada pihak yang betul-betul membutuhkan. Kecenderung – an nya subsidi lebih banyak digunakan untuk konsumsi ke – timbang meningkatkan pro – duk si. Asumsi ini pula yang juga digunakan pemerintahan Pre – si den Jokowi untuk mengetat – kan alokasi subsidi. Peng alam – an penting dalam mengurangi subsidi di awal pemerintahan Presiden Jokowi memberikan pelajaran adanya “konflik”, ter – utama munculnya pihak yang merasa dirugikan.

Diskursus tentang keadilan menjalar ke siapa sebenarnya yang layak mendapatkan benefit. Apakah keadilan merujuk pada asumsi semua harus mendapatkan treat ment yang sama? Faktor leadership dan komunikasi yang efektif sekali lagi bisa sangat menentukan dalam memba – ngun arah kebijakan dan me – ngendalikan fenomena keti – dak puasan masyarakat. Ketiga, dalam jangka pan – jang ada baiknya jika peme rin – tah juga semakin memper ha – tikan pengembangan penggu – na an energi baru dan terba ru – kan (EBT). Karena ketergan – tung an terhadap pola yang kon – vensional sudah cukup banyak memberikan kerugian baik dari sisi fiskal maupun kesehatan lingkungan. Kita terlalu banyak menggunakan sumber energi yang polutif, khususnya yang terkait dengan penyediaan ener gi listrik.

Sejumlah ka lang – an menganggap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terjebak pada pemakaian sumber energi batu bara yang sangat polutif, mahal, dan pasokannya juga ba – kal semakin langka. Saat ini se – ki tar 60% pembangkit listrik mi lik PLN masih menggunakan batu bara. Itu belum termasuk proyek 35.000 MW yang sedang dikembangkan. Akibatnya su – dah cukup fatal. Ketika harga batu bara melambung seperti se karang ini, PLN cukup ge la – gapan karena biaya produksi lis – trik tahun ini berpotensi mem – bengkak seperti pada 2017. Di sisi lain kemungkinan kenaikan harga dalam waktu dekat sudah tertutup karena pemerintah menjanjikan tidak akan menaik kan harga BBM dan TDL bersubsidi hingga tahun depan. Hal ini belum include dengan berapa biaya yang harus di ba – yar kan kepada Pertamina un – tuk kebutuhan subsidi harga.

Jadi, selama tidak diiringi dengan langkah-langkah ku ra – tif, dalam jangka waktu yang ti – dak dapat ditentukan pola kebijakan terkait subsidi energi ini akan terus bergulir sebagai kontroversi. Ada baiknya jika pemerintah mempersiapkan dengan data dan akurasi target subsidi yang jelas dan terukur. Apalagi saat ini merupakan tahun politik, saat semua isu yang muncul akan menjadi isu politik yang sensitif dan akan menghabiskan banyak energi. Semoga.

Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Di upload oleh : agus widyatama
Di upload oleh : agus widyatama
Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI dan Kehumasan

Tinggalkan Balasan