Kursus Keuangan Daerah ( KKD ) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan ( KKDK ) 2012

25 May 2012, Comments 0

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah ( PK2ND ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEBUB), menyelenggakan Kursus Keuangan Daerah ( KKD ) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan / Akuntansi Keuangan Daerah ( KKDK ) yang berlangsung di 2 tempat , yaitu Ruang A3 Gedung A dan Gedung PPA Lama FEB UB.

KKD dan KKDK ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengasah sumber daya manusia dari elemen pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja/pembiayaan, penatausahaan/akuntansi keuangan daerah yang berbasis anggaran dan sesuai peraturan berlaku, serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peserta KKD dan KKDK adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan tidak dikenakan pungutan biaya sama sekali. Kesemua peserta berasal dari berbagai dinas yang tersebar di berbagai provinsi di tanah air. Adapun pelaksanaan kursus terbagi menjadi beberapa angkatan yaitu KKDK: Angkatan XI : (20/5) – (23/6) 2012; Angkatan XII : (21/5) – (24/6) dan KKD: Angkatan XII : (9/9) – (23/10) ; Angkatan XII : (16/9)  – (30/10) .

Bertindak sebagai pemateri kursus yaitu tenaga pengajar (Dosen FEB UB), praktisi profesional, dan Tim Kementerian Keuangan, Tim Kementerian Dalam Negeri dan Tim Badan Pemeriksa Keuangan. Materi KKD dan KKDK yang disampaika oleh pemateri meliputi tata kelola keuangan dan akuntansi daerah untuk pelaksanaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

Komarudin Achmad, SE, M.Si, Ak (Sekretaris Panitia Penyelenggara) menyatakan bahwa KKD dan KKDK sangat penting dalam usaha peningkatan kinerja pemerintahan saat ini. “Pemerintahan butuh orang yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi, karena selama ini SDM yang ada belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Banyak pegawai, contohnya dari Rumah Sakit, Dinas Pekerjaan Umum dan kedinasan lain yang belum menguasai betul bidang ini. Prinsip akuntabilitas dan transparansi masih tidak jelas. Kursus ini merupakan sarana untuk melatih SDM pemerintahan di bidang keuangan dan akuntansi agar ke depannya diperoleh SDM yang lebih terampil di bidang tsb, ” ujar pengelola  PK2ND dan dosen FEB UB ini. (Arf/ris )

Leave a Reply