Ahmad Erani Yustika: "Kebijakan Energi: Cegah Aksi Penimbunan BBM"

Kharisma K. Viranata: Cantik, Ramah, dan Berprestasi
29 February 2012
Kunjungan SMAN Mejayan, Madiun
7 March 2012

 

JAKARTA (Suara Karya): Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter pada April 2012, dikhawatirkan bakal memicu kerawanan berupa aksi penimbunan BBM. Untuk itu, pemerintah diminta mengatasi tindak penyimpangan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru.

 

Menurut ekonom Indonesian Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, beban masyarakat pasti makin berat karena kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Hal ini bisa memperparah kondisi perekonomian rakyat jika pengawasan yang dilakukan pemerintah lemah.”Kenaikan harga menjadi beban baru bagi rakyat miskin di Indonesia. Paling tidak untuk mengurangi beban biaya hidup, untuk memenuhi kebutuhan pangan murah setiap harinya,” kata Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (6/3).

 

Sementara itu, pemerintah secara resmi mengajukan kenaikan harga BBM dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2012 ke DPR. Lima dari sembilan fraksi pemerintah menyatakan setuju, kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Sementara fraksi nonpemerintah, yakni Hanura dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan menolak. Pengajuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/3), untuk membahas besaran kenaikan harga BBM bersubsidi dan perubahan APBN 2012. Pemerintah mengajukan dua opsi mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, kenaikan sebesar Rp 1.500 sehingga harga premium dan solar menjadi Rp 6.000 per liter. Pilihan kedua, menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter.

 

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan telah menyerahkan draf usulan perubahan APBN 2012 yang disampaikan pemerintah kepada Sekjen DPR. Selanjutnya, draf usulan perubahan APBN 2012 itu dapat didistribusikan kepada komisi DPR terkait, seperti Komisi XI, sehingga komisi terkait dapat segera membahas usulan perubahan APBN 2012 tersebut. Ahmad Erani mengingatkan, pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian BBM serta bahan kebutuhan masyarakat harus terus dilakukan. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan operasi pasar untuk komoditas pangan secara cepat, sekaligus menindak distributor atau pedagang yang menaikkan harga melebihi batas kewajaran. “Cara ini harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi melonjaknya harga,” ujarnya.

 

Dia juga mengimbau pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM tersebut kepada angkutan umum, buruh, solar murah untuk nelayan, subsidi pupuk, dan penambahan anggaran untuk program kredit usaha rakyat (KUR). Kebijakan tersebut tentunya akan sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM dan barang kebutuhan pokok nantinya. Sedangkan kebijakan lain yang bisa diambil pemerintah dengan mengubah skema bantuan langsung tunai (BLT), seperti mengombinasikan antara pemberian uang tunai dan beras pada setiap bulannya. “Perlu juga dilakukan peningkatan dan peluasan asuransi kesehatan rakyat miskin dan subsidi pendidikan, termasuk penyediaan air bersih untuk daerah yang terpencil,” tuturnya.

 

Dia menyarankan agar pembangunan perekonomian dan kesejahteraan merata hingga tingkat desa atau daerah terpencil. Pemerintah melakukan pembangunan secara masif melalui infrastruktur pedesaan/pertanian, seperti jalan, jembatan, irigasi, dam, dan bendungan. Di lain pihak, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 22 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter mulai April 2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah merencanakan empat program kompensasi yang dibutuhkan masyarakat akibat kenaikan harga BBM. “Program kompensasi ini langsung berjalan begitu kenaikan diberlakukan,” katanya.

Menurut dia, keempat program kompensasi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian beasiswa, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin), dan kompensasi ke sektor transportasi. Di sisi lain, katanya, anggaran pemerintah juga akan terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut. “Anggaran pemerintah akan dipotong. Sejumlah program juga akan ditunda pelaksanaannya,” katanya. Jero Wacik juga mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga BBM. “Aparat berwenang akan langsung menangkap pihak-pihak yang melakukan penyelundupan atau penimbunan BBM bersubsidi,” ujarnya. Dia meminta semua pihak tidak berbisnis di atas kesulitan masyarakat.

 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Bidang Politik, Sosial, dan Budaya Ganjar Razuni, dalam diskusi mengenai subsidi BBM di Jakarta, memahami jika kenaikan harga BBM menimbulkan beban bagi masyarakat dan bukan kebijakan yang populis. “Meski demikian, jika tidak ada kenaikan harga BBM, pemerintah dapat dikatakan melanggar kesepakatan bersama yang telah termuat dalam UU APBN tahun 2012,” kata Ganjar Rajuni.

 

Sebab, kata dia, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen, dan dikhawatirkan dengan membengkaknya subsidi BBM saat ini akan terus menjadikan defisit anggaran negara makin besar.

 

Ganjar juga mengatakan, pengurangan subsidi BBM tersebut akan diikuti dengan kebijakan subtitusional yang merupakan sebuah kompensasi pemerintah untuk masyarakat luas. Kebijakan subtitusional itu merupakan sebuah pengalihan dana subsidi APBN untuk pembangunan diberbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, dan sektor infrastruktur. “Karena ketiga sektor itulah yang paling membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tuturnya.

 

Menanggapi kenaikan harga BBM ini, anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Lili Asdjudiredja menyayangkan sikap pemerintah yang terus menunda-nunda keputusan dari kenaikan harga BBM ini. Hal ini, katanya, telah membuat resah masyarakat dan juga menimbulkan spekulasi politik yang berkembang pada situasi yang tidak kondusif.

 

“Seharusnya untuk kebijakan yang sangat sensitif ini, pemerintah tidak langsung melemparkan wacana ini, tetapi dimatangkan lebih dahulu sebelum dilemparkan kepada publik sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan,” katanya. (Bayu/A Choir/Rully)

 

Sumber: http://www.suarakarya-online.com
Buy amaryl online
amitriptyline 50mg
arimidex order
buy cheap prednisone online
furosemide after delivery
buy doxycycline hyclate online

Di upload oleh : agus widyatama
Di upload oleh : agus widyatama
Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI dan Kehumasan