Pelayanan publik di Papua belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendidikan yang belum merata, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, serta prosedur perijinan yang kurang efektif. Atas fenomena ini, Yesaya Buinei mengangkat judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua” sebagai materi penelitian disertasinya.
Permasalahan penelitian ini adalah pelayanan publik yang belum optimal berdampak rendahnya kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat dan kinerja pembangunan belum optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perijinan; pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan ekonomi; pengaruh pelayanan publik terhadap kinerja pembangunan ekonomi serta mensintesakan kebijakan pelayanan publik yang dapat mengefektifkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan perijinan dalam meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi di Papua.
Dalam paparan pada Ujian Disertasi, Jumat (3/7) di Ruang Sidang Utama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Yesaya Buinei mengungkapkan hasil penelitiannya dihadapan Komisi Promotor : Prof Dr Maryunani, SE.,MS (Promotor), Dr Khusnul Azhar, SE.,MBA (Ko-Promotor), dan Prof Dr Umar Burhan, SE.,MSc (Ko-Promotor), serta Tim Dosen Penguji yang terdiri dari dosen penguji internal (Dwi Budi Santosa, SE.,MS.,PhD; Dr Sasongko, SE.,MS; Prof Candra Fajri Ananda, SE.,MSc) dan dosen penguji eksternal yaitu Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA (Menteri Lingkungan Hidup RI). Beberapa temuan yang berhasil diperoleh yaitu bahwa tangible dan assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima manfaat dan kinerja pembangunan. Untuk kinerja pembangunan yang optimal, aspek tangible dan assurance perlu ditingkatkan dengan memperhatikan rational choice dan public policy. Upaya peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan prima dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari sisi tangible, faktor peralatan dan teknologi ditingkatkan melalui penerapan sistem pelayanan terpadu satu atap untuk efektivitas dam efisiensi pelayanan publik; dan inovasi pelayanan kepada masyarakat misalnya dengan pelayanan online yang lebih cepat dan aman. Sedangkan sisi assurance, dapat dilakukan peningkatan gaji atau pemberian insentif bagi pegawai yang memberikan pelayanan prima kepada penerima manfaat dan penerapan sistem penilaian mutu kinerja dengan cara penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Usai mempertahankan hasil temuannya, Yesaya Buinei dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor Bidang Ilmu Ekonomi. Yesaya Buinei lahir di Merauke tahun 1961. Beberapa jabatan pernah diamanatkan kepadanya, diantaranya yaitu Bupati Waropen Tahun 2010; Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur (BKPLA) Papua Tahun 2008; Kepala Biro Kepegawaian Setda Papua Tahun 2002; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2000; Kepala Bagian Setda Kabupaten Mimika Tahun 1997; dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Arsip Daerah Papua Tahun 1994. (ris)