Malang (5/11) – Bertempat di Ruang Sidang Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), BPPK mengadakan kuliah umum Program Magister Akuntansi “STAR Project”. Yang mana kuliah umum ini dihadiri oleh 40 orang mahasiswa yang berasal dari beberapa instansi pusat dan daerah. Beberapa diantaranya dari BPKP, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenpu, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemkot Probolinggo, Pemkot Kediri, Pemkot Batu dan instansi pemerintahan daerah lain.
Dalam kuliah umum ini, peserta diberikan pengetahuan tentang SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Yang mana SIMDA ini merupakan sistem pengolah data yang andal. Sistem ini membantu kerja pemerintah daerah dalam penyusunan laporan pertanggungajawaban. SIMDA merupakan implementasi dari e-Government, pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk melalukan pengelolaan layanan di lingkungan pemerintah.
Sosialisasi penggunaan SIMDA melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah ini dilakukan guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Yang mana dalam hal ini Pemerintah menetapkan standar pencatatan akuntansi menggunakan Accrual Base Method.
“SIMDA sangat penting untuk kita ketahui bagaiman implementasinya. Implementasi SIMDA nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di daerah masing-masing. Yang penting untuk dipahami bersama SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat pemerintah guna mempermudah kerja pemerintah daerah dan saya harapkan Pemerintah Daerah terbuka dengan penggunaan teknologi informasi ini”, ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, didampingi oleh Akhmad Basori, PFA Bidang APD Dalam penyampaian materi tentang Sistem Aplikasi SIMDA.
Dalam hal ini fakultas mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan oleh BPKP untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program pengenalan SIMDA. Fakultas pun mengharapkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, transformasi manajemen pemerintahan yang bersih sesuai PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 thaun 2011 dapat terwujud. Sehingga tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dapat terwujud. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah menuju good governance. (hdn/azh)
Malang (5/11) – Bertempat di Ruang Sidang Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), BPPK mengadakan kuliah umum Program Magister Akuntansi “STAR Project”. Yang mana kuliah umum ini dihadiri oleh 40 orang mahasiswa yang berasal dari beberapa instansi pusat dan daerah. Beberapa diantaranya dari BPKP, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenpu, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemkot Probolinggo, Pemkot Kediri, Pemkot Batu dan instansi pemerintahan daerah lain.
Dalam kuliah umum ini, peserta diberikan pengetahuan tentang SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Yang mana SIMDA ini merupakan sistem pengolah data yang andal. Sistem ini membantu kerja pemerintah daerah dalam penyusunan laporan pertanggungajawaban. SIMDA merupakan implementasi dari e-Government, pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk melalukan pengelolaan layanan di lingkungan pemerintah.
Sosialisasi penggunaan SIMDA melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah ini dilakukan guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Yang mana dalam hal ini Pemerintah menetapkan standar pencatatan akuntansi menggunakan Accrual Base Method.
“SIMDA sangat penting untuk kita ketahui bagaiman implementasinya. Implementasi SIMDA nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di daerah masing-masing. Yang penting untuk dipahami bersama SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat pemerintah guna mempermudah kerja pemerintah daerah dan saya harapkan Pemerintah Daerah terbuka dengan penggunaan teknologi informasi ini”, ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, didampingi oleh Akhmad Basori, PFA Bidang APD Dalam penyampaian materi tentang Sistem Aplikasi SIMDA.
Dalam hal ini fakultas mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan oleh BPKP untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program pengenalan SIMDA. Fakultas pun mengharapkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, transformasi manajemen pemerintahan yang bersih sesuai PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 thaun 2011 dapat terwujud. Sehingga tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dapat terwujud. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah menuju good governance. (hdn/azh)