KULIAH TAMU BKF KEMENTERIAN KEUANGAN RI: BENTUK SOSIALISASI DAN EDUKASI MENGENAI APBN-P 2012

Bertempat di Gedung F Lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Kamis (24/5) telah berlangsung kuliah tamu dengan menghadirkan pemateri dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu Wahyu Utomo, SE, SEP (Kepala Sub Bidang BKF) dan  tim. Kuliah yang mengangkat materi mengenai APBN dan Kebijakan Fiskal Pemerintah 2012 ini bertujuan sebagai bentuk sosialisasi kepada akademisi dan mahasiswa khususnya FEB UB dalam mengetahui struktur APBN dan penyerapan substansi kebijakan serta implikasinya dalam rangka mewujudkan social welfare.

Kuliah tamu yang diadakan oleh Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB UB ini dibuka langsung oleh Prof Candra Fajri Ananda, SE, M.Sc, Ph.D (Ketua PDIE FEB UB). Dalam sambutannya, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UB menyampaikan bahwa kuliah tamu ini dimaksudkan sebagai sarana informasi mengenai APBN-P 2012 serta informasi mengenai implikasi yang muncul sebagai akibat dari penundaan kenaikan BBM April lalu. “Seperti yang telah terjadi bahwa APBN Indonesia telah mengalami goncangan karena adanya penyesuaian terhadap kondisi domestik dan internasional oleh karena itu penting bagi kita dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam kuliah ini untuk mengetahui apa penyebab serta apa akibat dari perumusan APBN-P 2012,” tambahnya.

Dalam penyampaian materinya, Wahyu Utomo mengatakan bahwa pada tahun ini dilaksanakan sebuah percepatan APBN-P 2012 yang telah dilaksanakan mulai bulan Maret tahun ini. Adanya perubahan dalam APBN ini merupakan efek dari penyesuaian-penyesuaian terhadap harga BBM. Lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) ini juga menuturkan bahwa pada dasarnya APBN bukan hanya produk ekonomi namun juga merupakan produk politik.

Dalam kuliah tamu yang dimoderatori Dr. M. Aziz Arisudi SE, ME dan diikuti oleh mahasiswa FEB UB baik program sarjana maupun pasca sarjana, Wahyu Utomo juga menjelaskan adanya formulasi dari APBN-P 2012 yang merupakan konsep umum dari APBN. “Formula dalam perancangan APBN-P ini meliputi dinamika perekonomian baik lokal maupun global, selain itu juga adanya tantangan dan permasalahan, dan sasaran pembangunan,” jelasnya. Adanya percepatan dalam APBN ini dilatarbelakangi oleh adanya tanggapan atas krisis global yang melanda Amerika dan Eropa serta krisis dalam lingkup regional yang melanda Jepang dan China. Serta adanya lifting minyak yang tidak mencapai target. Selain hal tersebut, Wahyu Utomo juga mengatakan bahwa adanya krisis minyak yang menyebabkan terganggunya suplai dan distribusi minyak mentah sehingga berpengaruh pada kenaikan harga.

Kuliah tamu yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini juga menyoroti penundaan kenaikan harga BBM yang menjadi pemberitaan pada April lalu. Wahyu Utomo menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM pada dasarnya bertujuan terhadap redistribusi pendapatan serta bentuk pengendalian konsumsi BBM dalam rangka penghematan cadangan minyak. “Resiko yang muncul akibat adanya penundaan kenaikan BBM meliputi resiko konsumsi BBM yang berlebih, selain itu juga timbul kekhawatiran akan adanya penyelundupan BBM, kemudian beban subsidi yang dapat mencapai 4-5,5 Triliun Rupiah, di samping itu juga akan berkurangnya kesempatan dalam menambah belanja infrastruktur dan berkurangnya kesempatan pengarahan subsidi yang tepat sasaran,” jelasnya.  (ayomi/ris)