Pentingnya Sinergitas Pengawasan Mikro dan Makroprudensial

Delapan puluh mahasiswa lebih antusias dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh HMJIE di ruang A3 gedung A FEB UB. Mulai pukul 9 mahasiswa mulai berdatangan untuk mendengarkan kajian langsung dari narasumber yang berkompeten yaitu Desi dari bagian humas dari Bank Indonesia. Ditemani oleh Rahmat Wibisono yang merupakan dosen di jurusan Ilmu Ekonomi.

Tema diskusi kali ini adalah seputar Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan: Makro dan mikro pudensial. Pengawasan finansial sangatlah penting mengingat terjadinya krisis finansial global dan berbagai krisisi lain yang berdampak bagi sektro keuangan. Pengawasan ini meliputi mikroprudensial dan makroprudensial. Bidang makroprudensial masih dicover oleh Bank Indonesia karena belum adanya pengawasan tersebut oleh OJK sejak adanya pemisahan tugas pengawasan antara BI dan OJK.

Pada dasarnya mikroprudensial mengawasi individual bank, sedangkan untuk makroprudensial lebih ke keseluruhan sistem.

“Makroprudensial mengurangi resiko-resiko dan ketidak stabilan finansial” ungkap Rachmat.

Oleh karena itu, BI sebagai pengawas makroprudensial juga berperan dalam pengaruh siklus finansial. Dimana makroprudential berkaitan dengan moneter dan stabilitas keuangan sendiri.

Desi memaparkan mengapa makroprudensial seharusnya dipegang oleh Bank Sentral, karena kebijakan moneter harus memasukkan kestabilan finansial dalam pertimbangannya dan bersifat komplementer.  Bank Sentral juga memiliki expertise dalam pengukuran dampak sistemik dan lender of the last resort. Selain itu Bank Sentral memiliki informasi ekonomi dan sistem finansial yang komprehensif dan akurat yang digunakan untuk melakukan kebijakan moneter. Oleh karena itu akan lebih efektif dan efisien apabila Bank Sentral-lah yang mengawasi sektor makro.

Namun terjadi tantangan-tantangan terkait kebijakan ini mengingat batas-batas antara mikro dan makroprudensial sendiri belum terlalu jelas dan dikhawatirkan adanya overlapping. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerangka legislatif yang kuat untuk menghindari overlap tersebut. Selain itu butuhnya koordinasi yang lebih antarlembaganya.

Oleh karena itu, pengawasan yang kuat tidak hanya di bidang maikro, tetapi juga makro. Penguatan koordinasi juga diperlukan dalam kelembagaan agar terciptanya keberlangsungan pengawasan yang maksimal di Indonesia. “Karena kebijakan makro dan mikro yang bersinergi akan menciptakan sistem keuangan yang kuat dan sehat yang mendukung efektivitas kebijakan ekonomi moneter. “ ungkap Desi. (apk)