Pembangunan daerah (Pemda) merupakan bagian penting dari terciptanya pembangunan nasional yang pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, sehingga akan mampu menjalankan suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Setelah era otonomi daerah dimulai pada tahun 2001, Pemda bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik serta pengelolaan anggaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk mengelola sumber daya fiskal yang efektif dan efisien, Pemda memerlukan pemahaman dan kapasitas yang kuat dalam hal perencanaan dan penganggaran.
Mei lalu Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM salah satu dosen dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) terpilih menjadi team leader dalam program AIPD (Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation). Ditemui saat wawancara pada Jumat (1/5) Dosen Jurusan Manajemen FEB UB ini menyatakan bahwa proses pemilihan team leader ini melalui serangkaian proses seleksi yang panjang. “Prosesnya adalah menggunakan sistem tender, serta kualifikasi yang panjang. Bagi peserta yang mendaftar diwajibkan menyerahkan beberapa persyaratan sekaligus rancangan konsep kegiatan,”jelasnya. Wanita kelahiran 51 tahun yang lalu ini juga menuturkan bahwa kegiatan ini akan melibatkan tim dari Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lain yang berfokus serta memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah dan pengelolaan public finance management.
“Tim ini nantinya akan memberikan bantuan teknis berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pendampingan kepada pemerintah daerah di Provinsi NTT, NTB, juga Jawa Timur dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah,” ungkap dosen yang aktif dalam pelatihan keuangan daerah ini. Kusuma Ratnawati juga menjelaskan bahwa masa kerja dalam program yang merupakan rangkaian AusAid ini terhitung mulai Mei 2012 hingga Januari 2013. “Namun apabila kita menunjukkan kinerja yang bagus dapat diperpanjang hingga tahun 2015,” tambah dosen yang pernah melakukan pelatihan keuangan daerah di UI, UGM dan Unsrat ini.
Melalui program AIPD, Pemda NTT, NTB, Jawa Timur, serta Papua Barat akan memperoleh dukungan, bimbingan dan pengalaman perihal pengelolaan keuangan publik dengan baik dalam rangka meningkatkan layanan publik. AIPD bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui berbagai lapisan diantaranya di tingkat pemerintah pusat dan daerah, DPRD, mitra masyarakat sipil untuk memperbaiki kapasitas pemerintah daerahdalam mengatur keuangannya. “Perbaikan kapasitas pemerintah daerah tersebut mencakup penentuan prioritas, sistim perencanaan, penganggaran, eksekusi anggaran, dan monitoring serta evaluasi , “ tuturnya. Kusuma Ratnawati juga menuturkan bahwa tujuan utama dari program AIPD ini adalah sebagai upaya dalam peningkatan layanan publik melalui alokasi dan pengelolaan sumber daya di pemerintah provinsi dan kebupaten yang lebih baik. Dosen yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan daerah ini juga menambahkan bahwa ada beberapa bantuan teknis dalam hal pengelolaan keuangan daerah akan membantu mewujudkan tujuan tersebut melalui pencapaian beberapa tujuan lain. “Tujuan-tujuan tersebut meliputi mengarusutamakan standar pelayanan minimal dan gender, daerah mampu mengestimasi dan memobilisasi pendapatn di luar transfer dengan optimal, selain itu juga optimalnya penyerapan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang terkait pelayanan publik, dan masih banyak lagi,”tutupnya. (ay/ris)