Agus Suman: Basmi Virus Biaya Logistik

Seleksi Alih Program FEB UB tahun 2011/ 2012
17 June 2011
Forum Program Internasional FEB
20 June 2011

MENURUT laporan World Economic Forum (WEF) melalui Indeks Daya Saing Global alias Global Competitiveness Index (GCI) 2010–2011, disebutkan Indonesia berada di posisi ke-44 di antara 139 negara. Naik sepuluh peringkat dari posisi tahun lalu, yang bertengger di urutan ke-54.

Berada di urutan ke-44, Indonesia masih lebih baik daripada sebagian negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China/Tiongkok, dan Afrika Selatan), kecuali Tiongkok yang duduk di posisi ke-27. Namun sayang, di antara negara terkemuka ASEAN, Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura (ke-3), Malaysia (ke-26), dan Thailand (ke-38). Tapi, lebih bagus jika dibandingkan dengan Filipina (ke-85), Kamboja (ke-109), dan Vietnam (ke-59).

Meski demikian, prestasi peningkatan daya saing tersebut kurang didukung dengan total biaya logistik (packaging and distributing) yang harus dikeluarkan pengusaha Indonesia. Sebab, kenyataannya, dalam menjalankan bisnis, mereka masih memikul biaya yang tinggi.

Buktinya, Indonesia menempati posisi ke-58 dalam peringkat negara dengan biaya logistik paling efisien sedunia. Singapura menempati urutan kedua setelah Amerika. Negara ASEAN lain, Malaysia, menempati peringkat ke-16. Sementara itu, Thailand menduduki peringkat ke-29 dan Filipina berada peringkat ke-52.

Berdasar data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) 2002, persentase biaya logistik di Indonesia terhadap GDP (gross domestic bruto) cukup tinggi, yaitu 30 persen. Bandingkan dengan Meksiko yang hanya 14,9 persen; Singapura 13,9 persen; Jepang 11,3 persen; dan Hongkong sekitar 13,7 persen (Jawa Pos, 11/6/2011).

Tentu hal itu akan menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah sebelum menjalankan megaproyek Masterplan 2011–2025 yang baru saja diluncurkan dan proyek-proyek lain.

Jika diibaratkan dalam dunia medis, masalah biaya logistik itu termasuk virus yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit ekonomi, seperti meningkatnya inflasi, bertambahnya jumlah rakyat miskin dan angka penganggur, ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, diperlukan langkah ”analgesik” untuk mencegah menyebarnya virus biaya logistik tersebut. Ada beberapa langkah dan upaya analgesik yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi virus itu. Pertama, membenahi masalah transportasi. Salah satu masalah transportasi di Indonesia adalah kemacetan, terutama di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan lain-lain), akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dengan luas jalan. Akibatnya, dari sisi biaya angkutan, terjadi pemborosan Rp 37 triliun. Itu ditimbulkan oleh kemacetan yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan harga barang.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan Denny Siahaan bahwa transportasi merupakan komponen biaya terbesar yang harus dikeluarkan dari total biaya logistik. Komposisi biaya untuk transportasi mencapai 25 persen (Jawa Pos, 11/6/2011).

Sebagai contoh, kerugian material di wilayah DKI Jakarta setiap tahun akibat kemacetan mencapai Rp 20,7 triliun. Itu disebabkan meningkatnya operasional perjalanan, pemakaian BBM, dan perbaikan lapisan jalan tol (Kompas, 10/6/2011).

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan itu. Antara lain, menggunakan kebijakan penataan kembali sistem transportasi dan tata ruang kota, pembatasan pemakaian kendaraan berat dan kendaraan pribadi di jalan, pengaturan parkir, serta peningkatan angkutan masal. Juga yang paling penting adalah perlunya kesepahaman dan sinergitas antar kementerian serta pemerintah pusat dan daerah dalam membangun transportasi.

Kedua, membenahi masalah infrastruktur. Infrastruktur dinilai sebagai kendala utama bagi kinerja dunia usaha. Pelaku usaha menilai kualitas infrastruktur masih buruk. Hanya telepon dan listrik (infrastruktur yang bukan kewenangan pemda) yang dinilai relatif baik oleh pengusaha (Jawa Pos, 8/6/2011).

Tidak salah jika studi yang dilakukan Islamic Development Bank (IDB) pada Juli 2010 mengenai kendala kritis pembangunan infrastruktur di Indonesia berkesimpulan bahwa begitu banyak hambatan dan kendala dalam penyediaan infrastruktur di negeri ini. Antara lain, lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan, adanya masalah pembebasan lahan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

Beberapa hal itulah yang mengakibatkan buruknya kualitas infrastruktur di Indonesia sehingga dalam aspek infrastrukturnya, menurut laporan WEF dalam Global Competitiveness Report 2010–2011, Indonesia hanya duduk di posisi ke-82 di antara 139 negara. Posisi tersebut masih ketinggalan jauh oleh negara-negara ASEAN lain (Singapura peringkat ke-5, Malaysia ke-30, dan Thailand ke-35).

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah infrastruktur itu. Di antaranya, segera menuntaskan UU Pengadaan Lahan yang masih menjadi perdebatan serta menambah jumlah porsi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang masih minim.

Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen perusahaan. Selain biaya transportasi yang merupakan penyumbang biaya terbesar dari total biaya logistik, ternyata biaya produksi dan pengawasan merupakan salah satu bagian biaya terbesar (meliputi biaya storage 20 persen, inventory financing 16 persen, packaging 10 persen, serta management & control 11 persen) dari total biaya logistik tersebut.

Keempat, meningkatkan pelayanan birokrasi. Sudah menjadi masalah klasik bahwa birokrasi di Indonesia cukup rumit dan penuh dengan pungutan-pungutan, pajak, dan segala tetek bengeknya dalam proses perizinan usaha. Korupsi, tampaknya, sudah mendarah daging dalam setiap sendi kehidupan dunia birokrasi Indonesia, mulai tingkat pusat sampai daerah.

Tak salah jika biaya administrasi menyumbang 18 persen dari total biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. Apalagi, sekarang masih terdapat 72 persen dari 1.481 peraturan daerah (perda) di 245 kabupaten-kota yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi. Hal tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan keengganan investor untuk menanamkan modal di Indonesia (Republika, 8/6/2011).

Kita semua berharap pemerintah segera membasmi virus biaya logistik tersebut sehingga tidak berlarut-larut menyerang ekonomi Indonesia. Karena itu, diperlukan partisipasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Juga yang paling penting, dibutuhkan langkah nyata dan ketegasan dari pemerintah sehingga wabah virus biaya logistik itu tidak semakin menyebar dan menular.

*) Guru besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Telah di muat dalam JawaPos edisi Kamis 16 Juni 2011 pada kolom opini.