Agus Suman: Kemiskinan, Fakta yang Bicara

Konferensi Nasional Kewirausahaan
29 June 2011
UB Career Expo-IX
2 July 2011

Hasil survei nasional terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY memasuki titik kritis. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa publik yang puas terhadap kinerja presiden yang sedang menjalani periode kedua pemerintahannya tinggal 47,2 persen. Besaran angka di bawah titik kritis (50 persen) itu yang pertama sejak 2009 berdasarkan survei LSI.

Berdasar record persepsi publik yang dilakukan secara berkala oleh LSI, tingkat kepuasan kali ini turun cukup drastis daripada hasil enam bulan lalu, yaitu turun 9,5 persen dari tingkat kepuasan di 56,7 persen pada Januari 2011 (Jawa Pos, 27/6/2011).

Rendahnya persepsi masyarakat tersebut mencakup bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan keamanan. Tak terkecuali di bidang ekonomi, jumlah responden yang menyatakan kondisi ekonomi semakin memburuk bertambah dari 32,4 persen pada Januari 2011 menjadi 35,7 persen pada Juni ini.

Hal tersebut semakin menggambarkan betapa buruknya kinerja ekonomi pemerintah selama ini. Betapa tidak, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen pada kuartal I 2011 lalu, hal itu belum maksimal mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Coba lihat, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin saat ini sekitar 13,3 persen (31 juta dari 240 juta jiwa penduduk) dengan acuan standar kemiskinan Rp 211.726 per bulan atau sekitar Rp 7.000 per hari. Coba bayangkan jika pemerintah menggunakan standar kemiskinan internasional USD 2 per hari. Ada sekitar 110 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup tidak layak alias di bawah garis kemiskinan.

Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan standar hidup yang ditetapkan World Bank sebesar USD 1-2 per hari. Dengan asumsi nilai tukar Rp 8.500 per satu dolar, standar kemiskinan Indonesia seharusnya Rp 8.500 per hari. Standar tersebut untuk ukuran negara berkembang, seperti Indonesia, tergolong masih sangat kecil. Padahal, Vietnam saja menggunakan patokan kemiskinan Rp 450.000 per bulan.

Begitu pula angka pengangguran terbuka. Meski angkanya turun menjadi 6,8 persen (per Februari 2011) dari 7,1 persen (per Desember 2010), penurunan angka pengangguran tersebut kurang berarti. Ini karena jumlah pekerja tak penuh waktu (bekerja kurang dari 35 jam/minggu) semakin bertambah menjadi 34,19 persen pada 2011 ini dari 32,80 persen (2010).

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kurang berkualitas. Sebab, pertumbuhan itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang signifikan. Padahal, salah satu tolok ukur sebuah negara disebut naik kelas dalam tataran global adalah seberapa jauh negara tersebut mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran di negara masing-masing.
Berbagai upaya program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Misalnya, melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Raskin, Askeskin, sampai yang terbaru Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun, kemiskinan tak kunjung berakhir. Bahkan, angka kemiskinan akhir-akhir ini semakin mencemaskan karena menyimpan ”bom waktu” yang bisa meledak kapan saja.

Ada beberapa realitas kemiskinan yang selama ini tersembunyi di balik megahnya dinding istana. Pertama, ketimpangan kemiskinan antardaerah masih sangat besar. Angka kemiskinan terendah di Jakarta yang kurang dari 5 persen diikuti Bali dan Kalimantan Selatan. Sebaliknya, angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 40 persen, diikuti daerah di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, NTT, dan NTB. Jumlah penduduk miskin terbesar hidup di Jawa yang mencapai 20,19 juta jiwa. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi pulau ini terhadap PDB yang mencapai 57,8 persen (terbesar).

Selain itu, di antara 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, serta 16 provinsi lain memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Kedua, predikat desa sebagai pencetak tunakapital makin terasa ketika tingkat kemiskinan di desa 16,56 persen, sedangkan di perkotaan hanya 9,87 persen. Padahal, hingga saat ini desa merupakan tempat berhuninya sektor pertanian yang berperan sebagai penyumbang penyerapan tenaga kerja terbanyak setelah perdagangan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan sektor industri. Selain itu, 42 persen dari total angkatan kerja hidup dari sektor pertanian.

Ketiga, ketika kemiskinan di desa lebih membeludak, gini ratio menyajikan hal serupa. GR di pedesaan pada 2010 sebesar 0,297 atau lebih tinggi daripada 2009 yang masih 0,288. Bila dibandingkan dengan di kota yang GR-nya cukup menggembirakan, 0,352 pada 2010, atau menurun daripada 2009 yang mencapai 0,362. Dengan demikian, ketimpangan di pedesaan lebih mengenaskan.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat memberdayakan mereka. Salah satu dampak terburuk dari kemiskinan adalah banyaknya kelaparan yang menyebabkan kematian penduduk di daerah-daerah terpencil, seperti Papua dan meningkatnya kasus gizi buruk.
Sebagai contoh, jumlah kasus gizi buruk di Jatim masih memprihatinkan. Angkanya bahkan mencapai 381.439 balita penderita yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang masih terdapat kasus gizi buruk adalah Surabaya. Angkanya sekitar 300 balita penderita per April 2011. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kasus gizi buruk dialami dua persen dari total balita setempat pada 2009 (Republika, 20/6/2011).
Sungguh hal yang ironis karena selama ini pemerintah selalu mengklaim keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan sekadar permainan angka yang seolah-olah menggambarkan betapa baiknya kinerja ekonomi pemerintah selama ini. Padahal, realita sebenarnya di lapangan berbanding terbalik. Pemerintah dinilai lebih banyak mengutamakan aspek politis daripada perhitungan ekonomi yang rasional dalam mendesain angka kemiskinan.

Guru besar ilmu ekonomi Universitas Brawijaya
telah dimuat dalam JawaPos kolom Opini, tanggal 29 Juni 2011