Ahmad Erani Yustika: Madoff, Malinda, dan Skema Ponzi

EGO Sukses Adakan Drama “Bawang Merah Versus Bawang Mbombay”
31 March 2011
Manajemen Health And Care
8 April 2011

Sektor keuangan tidak tidak henti mengguncang perokonomian, baik dalam skala global ataupun tiap-tiap Negara. Penyebab guncangan itu bisa sistemik yakni perilaku lembaga di sektor keuangan (perbankan, pasar modal, asuransi, pengelola investasi dan lain-lain), maupun aksi individu-individu yang memanfaatkan celah regulasi. Dalam kasus sistemik, skandal subprime mortgage pada 2008 merupakan aib terbesar dalam ekonomi modern (setelah skandal Enron pada 2003).
Sementara itu, dalam kasus aksi individu, kasus Bernard Madoff bisa dikatakan tindakan penipuan terbesar yang terjadi di dunia investasi. Penipuan yang dilakukan selama bertahun-tahun itu berhasil menggondol uang senilai USD 50 miliar (sekitar Rp 450 triliun!). Saat ini skandal aksi individu perbankan (meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil) terjadi disini, dengan Melinda Dee (MD) sebagai “aktrisnya”. Tragisnya, kasus itu terjadi di Citibank, bank hebat dengan reputasi dunia.
Highly-Regulated Industry
Dalam kasus Madoff, kritik dialamatkan kepada lembaga pengawas pasar modal di AS, yakni SEC (Securities and Exchange Commission) sebagai pengawas pasar modal, seharusnya SEC dapat mengendus aksi Madoff tersebut asalakan seluruh standar pengawasan sudah dijalankan dengan benar. Namun, sampai kini tidak ada bukti yang kuat untuk menyimpulkan terjadi kesalah prosedur di SEC sehingga hanya Madoff yang terjerat hokum.
Selanjutnya, dalam kasus subprime mortgage pemerintah AS kembali merumuskan regulasi baru yang intinya hendak membatasi ruang gerak perbankan. Pemerintah AS menghidupkan UU Glass-Steagal (yang dibuat 1933) agar terjadi pemisahan antara industry perbankan (yang khusus melayani kredit dan deposito) dan commercial/investment banking (bermain juga dalam saha di pasar modal atau lainnya). Intinya, spirit regulasi yang ketat (highly-regulated)harus diterapkan di sektor perbankan.
Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia kali ini, yang melibatkan MD, sebetulnya substansi sama dengan kasus Madoff. Aksi yang dilakukan oleh individu dengan melihat celah regulasi internal, khususnya di manajemen perbankan (dalam kasus MD). Dalam khasanah ilmu ekonomi kelembagaan, istilahnya “incomplete contract”, bahwa kontrak/ aturan main/ regulasi tidak pernah bisa sempurna sehingga selalu berpotensi memunculkan perilaku moral hazard. Siapakah yang bisa mengambil keuntungan tersebut? Jawabannya adalah “agent” (jika meruntut teori agensi). Di sini dikenal dua moral hazard, yakni hidden information (tindakan agen tidak dapat diamatai secara langsung oleh prinsipal) atau hidden action (agen membuat beberapa pengamatan yang tidak dikerjakan oleh prinsipal) Arrow, 1985. Moral Hazard itulah yang dilakukan oleh MD sehingga meraup Rp 20 miliar.
Salah satu titik kritis dari operasi perbankan yang sulit dikerangkeng regulasi adalah timbulnya ragam jenis layanan yang kemudian mengakibatkan hubungan antara pihak bank dan dan bank menjadi personal (bukan lagi dimediasi oleh regulasi). Kasus MD membuktikan itu. Layanan “private banking” yang semula ditujukan menggaet dan memberikan jasa khusus terhadap nasabah-nasabah premium (kakap) berubah menjadi instrument yang menabrak keketatan regulasi perbankan. Bayangkan saja, karena personalisasi tersebut, nasabah bisa menandatangani formulir (blanko) kosong sehingga MD memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Pihak bank sendiri memberikan apresiasi yang tinggi kepada pegawai seperti MD karena kemampuannya menggaet nasabah di tengah kompetisiyang sangat ketat. Implikasinya, bank pun berperilaku diskriminatif: memberikan return/bunga yang lebih tinggi kepada nasabah premium tersebut (ini dikenal dengan Skema Ponzi).
Personalisasi Regulasi
Kasus MD, juga kasus-kasus perbankan lainnya yang mengemukakan hari-hari belakangan ini (seperti debt collector dan pembobolan dana Taspen), menimbulkan pertanyaan ulang mengenai isu pengawasan bank sentral (Bank Indonesia) dan internal bank itu sendiri. Secara formal, bank sentral jelas tidak mungkin dapat mengawasi operasionalisasi harian ratusan bank sehingga yag diawasi bank sentral hanyalah system pengawasan bank. Karena itu dalam kasus MD ini, bank sentral harus melacak bagaimana implementasi pengawasan dan SOP (standard operating procedure) telah dijalankan oleh Citibank. Jika terbukti proses kejahatan tersebut dilakukan proses kejahatan tersebut dilakukan karena diabaikan prsedur, wajib pihak bank (Citibank) dikenai sanksi (termasuk mengembalikan dana nasabah yang ditilep oleh MD). Sebaliknya, jika praktik ono terjadi Karena ketidaklengkapan aturan main, harus dirumuskan regulasi baru.
Apabila kasus tersebut di ditarik ke level yang lebih tinggi, sesungguhnya terdapat dua pesan terhadap sector perbankan. Pertama, perbankan adalah bisnis kepercayaan dan rentan terhadap penyimpangan (baik secara sistemik maupun aksi individual). Karena itu wajar sector ini dikenai regulasi yang detail, semata untuk melinungi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan (kata Obama: “no corner od the financial system should be unregulated”). Jadi, perbnakan tidak perlu cerewet apabila bank sentral membuat peraturan yang ketat. Kedua, layanan perbankan yang berpotensi membua personalisasi regulasi dan diskriminasi (seperti private banking) perlu ditinjau ulang. Praktik ini bukan hanya rawan penyimpangan, tetapi juga menimbulkan persaingan yang tidak fair.
Kecerobohan bank memberikan kartu kredit ke sembarang orang, pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain, dan sebagainya juga merupakan praktik lain yang perlu diregulasi oleh bank sentral.

Oleh: Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya; Direktur Indef
Dimuat dalam Jawa Pos edisi Senin 4 April 2011.

Tinggalkan Balasan