Ahmad Erani Yustika: Penyerapan Belum Ada Perubahan

KKD Angkatan XI
9 July 2010

Penyerapan anggaran negara dinilai masih lamban, belum ada perubahan pola. Untuk mengubah pola tersebut, dibutuhkan langkah yang bersifat radikal. Hal tersebut ditegaskan oleh pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Selasa (22/6). “Penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang lamban adalah penyakit yang menahun. Dari dulu pola penyerapan anggaran memang seperti itu,” kata dia.
Per 15 Juni, realisasi belanja negara tercatat 326,3 triliun rupiah (28,9 persen). Tidak meningkat signifikan dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 319,1 triliun rupiah (31,9 persen). Bahkan, terdapat kelemahan dalam penyerapan anggaran tahun ini, yaitu belanja modal yang menurun. Per 15 Juni, penyerapan belanja modal tercatat 14,4 triliun rupiah (16,4 persen), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 16,6 triliun rupiah (22,6 persen). Belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, merupakan komponen penting dalam APBN karena memiliki dampak turunan (multiplier effect) yang besar. “Berbagai kalangan sudah banyak menyampaikan ide kepada pemerintah. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada perubahan,” ujar Erani. Pergantian pemeriniah-an, tambah Erani, ternyata tidak menjamin perbaikan kinerja anggaran negara. “Jadi bukan soal kabinet baru atau lama, tetapi manajemen penyerapananggaran yang buruk,” tegas dia.

Oleh karena itu, menurut Erani, dibutuhkan langkah yang radikal dalam pengelolaan anggaran negara. “Apabila tidak ada langkah yang radikal, maka perubahan sulit dilakukan,” ujar dia. Beberapa pendekatan, kata Erani, dinilai mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran negara. “Pertama adalah buat time schedule yang ketat untuk setiap program. Kemudian, pelaksanaan program harus dibuat proporsional untuk setiap triwulan,” kata dia.

Pendekatan kedua, demikian Erani, adalah penerapan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). “Berikan reward untuk program yang tepat waktu dan penalti bagi program yang terlambat Instansi yang jelek penyerap-annya dipotong anggaran untuk tahun berikutnya,” tegas dia.

Reward and punishment system sudah diterapkan dalam pelaksanaan stimulus fiskal 2009. Pemerintah sendiri akan mencoba memasukkan reward and punishment system dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011. Dengan begitu, mekanisme tersebut dapat mulai dilaksanakan pada 2012. Wakil Menteri Keuangan An-ny Ratnawati mengatakan sebenarnya pola belanja modal pada 2010 mengikuti siklus yang ada selama ini. “Dalam eksekusi belanja modal, ada kecenderungan siklus pengadaan. Ada mekanisme tender dan fasilitasi penyanggahan sehingga biasanya K/L (kementerian/lembaga negara) mulai mengajukan termin pembayaran pada Juli atau Agustus,” papar dia.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan belanja negara memang biasanya baru terakselerasi saat memasuki triwulan HI. “Saat ini, pengadaan barang masih harus berdasarkan pada Keppres No 80/2003. Proses yang dilalui cukup panjang. Oleh karena itu, nanti pada Agustus, penyerapan belanja akan terlihat lebih banyak,” kata dia.

Untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran, lanjut Agus, K/L bisa melakukan tender terlebih dahulu sehingga saat anggaran sudah disahkan, program langsung siap dijalankan. “Ada program yang terhambat akibat mekanisme tender, penunjukan, dan proses dokumen. Namun kami mengamati sebenarnya proses tender bisa dimulai lebih awal,” kata dia. aji/E-8

Di upload oleh : agus widyatama
Di upload oleh : agus widyatama
Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI dan Kehumasan

Tinggalkan Balasan