Munawar Ismail: Membumikan Ekonomi Kerakyatan

Homeband FE raih The Best Guitarist Dalam Kharisma XVI
12 April 2011
Agus Suman: Infrastruktur Penghambat Ekonomi
18 April 2011

MEMBUMIKAN EKONOMI KERAKYATAN
Oleh: Munawar Ismail *)
Tidak seorangpun menolak ketika dikatakan bahwa ekonomi kerkayatan merupakan hal yang mendasar bagi Indonesia. Secara implisist, mereka juga meng-amini, jika dinyatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita ekonomi yang berkeadilan diperlukan ekonomi kerakyatan. Pendek kata, semua orang sepakat, yaitu melalui ekonomi kerakyatan, ekonomi akan berkembang lebih baik lagi, dan segala persoalan berat seperti kemiskinan dan ketimpangan akan segera terseleseikan.
Kalau memang seperti itu adanya, mengapa ekonomi kerakyatan tidak segera diterapkan. Toh, sekarang, semua orang sudah sepakat. Di mana masalahanya, sehingga dalam waktu yang sangat panjang, ekonomi kerkayatan ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Sebenarnya, masalahnya bukan terletak pada sepakat atau tidak sepakat. Tetapi, terkait dengan belum seragamnya pengertian terhadap ekonomi kerakyatan.
Ternyata, dalam perjalanannya, antara perumus kebijakan di satu rejim ke rejim lainnya, dan antara satu pakar dengan pakar lainnya, memiliki pandangan yang tidak seragam. Di satu sisi, ada yang mengartikan ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem ekonomi yang menyeluruh, yaitu tatanan ekonomi yang bersifat idiologis yang berbeda dengan sisitem-sistem ekonomi yang lain. Tetapi, di sisi lain, ada pula yang manafsirkan sekedar sebagai kebijakan, yaitu kebijakan yang berfihak kepada orang miskin.
Kelihatannya, ini masalah sepele. Padahal, tidak demikian. Ini perkara yang mendasar. Sebab, ketika ekonomi kerakyatan oleh rejim pemerintah di suatu masa hanya diartikan sebagai sebuah kebijakan, maka manifestasinya hanya terbatas pada pemberian bantuan kepada orang miskin, misalnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, dan lainnya. Karena itu, persoalan bagaimana cara agar orang miskin terintegrasi ke dalam perekonomian, menjadi tidak penting. Yang terpenting, orang miskin bisa makan. Kalau ini yang terjadi, posisi orang kecil dalam sistim ekonomi hanya sebagai sisa, yaitu hanya menjadi tempat untuk menyalurkan santunan.
Ini lah yang terjadi selama ini. Karena belum ada kesamaan pengertian, masing-masing pemerintahan memiliki model aplikasi yang berbeda-beda. Dan, celakanya, dari satu rejim ke rejim yang lainnya, model aplikasi itu tidak nyambung secara baik. Akibtanya, praktek ekonomi kerkayatan dalam waktu yang panjang bagaikan patahan ranting yang tercecer di sana sini, dan bukan seperti pohon besar yang menancap kuat ke bumi.
Makna Ekonomi Kerakyatan
Pada awalnya, istilah yang dipakai bukan ekonomi kerakyatan, tetapi ekonomi rakyat. Sewaktu Profesor Mubyarto menjadi salah satu anggota Badan Pekerja MPR, beliau berusaha mati-matian agar istilah ekonomi rakyat masuk ke dalam GBHN. Namun, usaha itu tidak mulus karena mendapat pertentangan dari angota Badan Pekerja yang lain. Alasannya, istilah ekonomi rakyat cenderung diskriminatif terhadap warga negara yang lain.
Bersifat diskriminatif karena yang dimaksud ekonomi rakyat oleh Profesor Mubyarto hanya terbatas pada ekonomi rakyat kecil. Bagi beliau, rakyat kecil harus dibela karena selalu terpinggirkan dalam kancah kehidupan ekonomi Indonesia. Pandangan Profesor Mubyarto ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bung Hatta ketika memposisikan ekonomi kaum pribumi. Ketika Bung Hatta memperjuangkan kaum pribumi dihadapan dominasi ekonomi kolonial, istilah yang dipakai adalah ekonomi rakyat. Dari sini lah muncul kesan diskriminatif terhadap istilah ekonomi rakyat. Yaitu, istilah yang hanya memperhatikan golongan tertentu (kalangan bawah), yang sekaligus menempatkan golongan lain (kalangan atas) seolah-olah sebagai musuh yang harus diperangi. Oleh karena itu, GBHN menggunakan istilah ekonomi kerakyatan.
Sungguh pun begitu, dalam prakteknya, substansinya tetap ekonomi rakyat. Maksudnya, ketika ekonomi kerakyatan itu diaplikasikan, kususnya selama pemerintahan Orde Baru, hal itu dimanifestasikan ke dalam bentuk kebijakan yang secara khusus ditujukan pada ekonomi rakyat kecil, dan bukan kebijakan yang bersifat holistik.
Di luar dari yang sudah disebutkan, ada pemikiran lain yang memandang ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem. Menurut pandangan ini, ekonomi kerakyatan harus dipandang sebagai sesuatu yang holistik. Bukan ekonomi golongan tertentu, bukan ekonomi daerah tertentu, dan bukan pula ekonomi yang ngurusi sektor tertentu. Melainkan, semua unsur harus menjadi satu kesatuan yang utuh, yang disebut sistim ekonomi Indonesia.
Orang yang gigih memperkenalkan pemikiran ini, salah satunya, adalah Revrisond Baswir. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistim ekonomi kerakyatan, Revrisond Baswir (2009) membuat pernyataan yang tegas, “ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi”. Dengan demikian, bentuk kongkrit ekonomi kerakyatan dalam kontek Indonesia adalah demokrasi ekonomi.
Kalau demikian adanya, muncul pertanyaan, apakah model demokrasi ekonomi Indonesia sama dengan demokrasi ekonomi barat?. Tentu saja, tidak. Demokrasi ekonomi Indonesia bersifat khas. Jika demokrasi ekonomi di barat didasarkan pada faham individualisme, yang kemudian dimanifestasikan ke dalam kebebasan individu untuk beraktivitas, maka demokrasi ekonomi Indonesia didasarkan pada Pasal 33 UUD, dengan prinsip “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”.
Ini lah dua pemikiran besar yang berkembang mengenai makna ekonomi kerakyatan. Di satu sisi, ada yang berpikir parsial. Tetapi, di sisi lain, ada yang berpikir secara integral. Meskipuan begitu, dari hari ke hari, penafisran secara integral tampaknya mendapat dukungan yang semakin luas.
Dominan Praktek Parsial
Meskipun penafsiran secara holistik mendapat pengakuan yang lebih luas, tetapi implementasi ekonomi kerakyatan masih tetap bersifat parsial. Bahkan, sejak dari jaman Orde Lama sampai Orde Reformasi, praktek parsialisasi rakyat kecil terus berlangsung. Dalam dokumen resminya, memang benar semua bersifat integral. Umpamanya, dokumen Pembangunan Semesta Berencana milik Orde Lama, GBHN milik Orde Baru, dan Propenas milik Orde reformasi, semuanya menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat banyak. Tetapi, sekali lagi, itu hanya di atas kertas. Di lapangan, parsialisasi rakyat kecil semakin luas.
Hampir semua konsep pembangunan ekonomi di masa Orde Lama tidak berjalan dengan baik. Maklum, sebagai negara yang baru merdeka, persoalan ekonomi selalu dikalahkan oleh persoalan politik, sehingga, selama hampir 20 tahun, negara disibukkan oleh urusan politik. Akibatnya, struktur ekonomi Orde Lama masih tetap seperti jaman kolonial. Yaitu, rakyat kecil yang berada di sektor tradisional tidak terintegrasi dengan mereka yang berada di sektor moderen.
Pada masa Orde Baru, kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu rakyat kecil tetap terisolasi. Pemihakan kepada rakyat kecil baru muncul ketika kebijakan “delapan jalur pemerataan” ditetapkan. Kebijakan ini terpaksa diambil karena hasil pembangunan pada tahap sebelumnya banyak dinikmati oleh kelompok elit. Sungguh pun ada “delapan jalur pemerataan”, dalam perjalanan selanjutnya, pemisahan antara kelompok bawah dan atas semakin nyata. Bukannya berhenti, konglomerasi di semua sektor terus menggurita sampai runtuhnya rejim Orde Baru.
Keterpisahan rakyat kecil terus berlangsung pada masa Orde Reformasi. Melalui kebijakan ekonomi yang cenderung liberal, akses ekonomi rakyat kecil menjadi semakin sulit, karena mereka harus bertarung dengan pelaku ekonomi yang sudah mapan. Dengan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pusat kegiatan ekonomi, mereka dipaksa mencari sumber lain di sekitar mereka sendiri secara serabutan. Meskipun bekerja keras, tetap saja mereka dalam posisi yang sulit. Hanya dengan bantuan langsung dari pemeritah seperti Raskin dan BLT, sebagaian dari mereka baru bisa hidup.
Terlihat jelas, sejak merdeka sampai sekarang, ekonomi rakyat kecil tidak pernah terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional. Selamanya, mereka memiliki bidang garapan yang khusus, berada pada ruang yang khusus, mempunyai corak yang khusus, memiliki problem yang khusus, dan ditopang oleh kebijakan yang khusus. Segala sesuatunya amat berbeda, dan tidak begitu terkait dengan sektor moderen yang berskala besar. Itulah alasan mengapa struktur ekonomi Indonesia tetap bercorak dualistik. Itu karena yang diterapkan adalah ekonomi rakyat, dan bukan ekonomi kerakyatan.
Menemukan Bentuk dan Akarnya
Penulis tidak yakin, kalau pun ekonomi kerakyatan yang holistik itu diterapkan di Indonesia, dengan serta merta, hasilnya akan menjadi lebih baik. Bukan karena tidak percaya pada ekonomi kerakyatan, tetapi karena cetak biru ekonomi kerakyatan masih belum ada. Yang ada, baru landasan normatif seperti yang tertera dalam UUD.
Sistem ekonomi kerakyatan belum siap karena kelengkapan sistimnya masih belum terpenuhi. Apapun bentuk sistimnya, semua sistem ditopang oleh beberapa subsistem, dan semua subsistem punya cara kerja masing-masing. Meskipun begitu, kalau seluruh subsistem tersebut disatukan, akan membentuk mekanisme kerja yang holistik. Itulah ciri sistem yang baik. Pertanyaannya, subsistem apa saja yang membentuk sistem ekonomi kerakyatan, dan bagaimana cara kerja subsistem itu. Sampai sekarang, belum ada jawaban yang final.
Selama rumusan sistimnya belum jelas, ekonomi kerakyatan sulit diterapkan. Kalau pun dipaksakan, misalnya diserahkan kepada pemerintah untuk merumuskan dan sekaligus menerapkannya, ini sangat berbahaya. Sama artinya dengan memberi cek kosong kepada pemerintah.
Ingat, ketika operasionalisasi demokrasi ekonomi (Pasal 33) di masa lalu diserahkan kepada pemerintah, baik kepada rejim Orde Lama maupun Orde Baru, mereka memiliki tafsiran dan praktek sendiri-sendiri. Dan kedua penafisran tersebut sangat bebeda. Namun, secara terang-terangan, kedua rejim pemerintahan tersebut menyatakan bahwa tafsiran dan praktek ekonomi yang dijalankan adalah manifestasi Pancasila dan UUD 45. Padahal, semua orang tahu, kebenaran itu hanya klaim sepihak menurut mereka saja.
Tafsiran yang salah tersebut menjadi terbukti manakala dikaitkan dengan hasil pembangunan yang dicapai oleh kedua rejim pemerintahan tersebut. Seperti telah diungkapkan di depan, keduanya gagal dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, tidak hanya menyebabkan putusnya rangkaian pembangunan ekonomi di Indonesia antara masa Orde baru dan Orde Lama, tetapi kedua pemerintahan itu juga berakhir secara tragis. Ibarat tali, kedua rejim itu tidak nyambung. Dan lagi, sebab penting dari kehancuran itu karena salah urus dalam bidang ekonomi.
Untuk mempertegas kekhawatiran di atas, ambil contoh, yaitu ketika kita ingin mengaplikasikan demokrasi ekonomi lewat “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua …”. Sudah jelas, berproduksi membutuhkan sumber daya. Tanpa sumber daya, tidak mungkin seseorang bisa berproduksi. Karena itu, kalau yang dikehendaki adalah “produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua”, maka semua orang harus memiliki sumber daya. Kalau sumber daya dikuasai segelintir orang saja, maka tidak mungkin produksi dikerjakan oleh semua. Sudah barang tentu, produksi akan dikerjakan, dan dinikmati, oleh mereka yang menguasai sumber daya. Yang berarti, demokrasi ekonomi sulit diwujudkan. Inilah faktanya, yang terjadi selama ini.
Jelas, kepemilikan merupakan bagian dari sistem ekonomi. Dalam sistem kapitalis, dan sisitem ekonomi yang lain, kepemilikan sudah menjadi subsistemnya, dan semuanya sudah diatur dengan jelas.  Misalnya, berapa proporsi dan bagaimana posisi kepemilikan individu dan kepemilikan bersama dalam sistim ekonomi nasionalnya, mereka sudah memiliki panduannya. Sekarang, kita bertannya kepada diri kita sendiri, apakah kepemilikan sudah menjadi subistem dalam sistem ekonomi kerakyatan?, Jawabannya, masih kabur. Harus diingat, kalau pun jawabannya ya, tatanan kepemilikan di Indonesia masih belum jelas. Aturan tentang itu masih beluM sempurna. UUD 1945 hanya mengatur sumber daya alam. Tatanan mengenai sumber daya selain alam masih belum ada.
Lebih dari itu, yang perlu digarisbawahi pula, kepemilikan bukan satu-satunya subsistem dalam sistem ekonomi. Masih ada subsistem lain yang harus dipenuhi. Jadi, tugas untuk merumuskan sistem ekonomi di Inonesia masih banyak dan berat. Inilah yang perlu disadari oleh semua. Selama ini, kita percaya bahwa, seolah-olah, sistem ekonomi kerakyatan itu sudah ada dan tinggal melaksanakannya. Begitu juga, kegagalan ekonomi yang selama ini terjadi, seolah-olah, bukan kegagalan pada tingkat sistem, tetapi kegagalan pada tataran pelaksananya (baca: pemerintah).
Di samping kelengkapan subsistem yang harus dipenuhi, rumusan sistem ekonomi harus diturunkan dari idiologi bangsa Indonesia. Watak dasar sistem ekonomi adalah nilai-nilai yang bersifat idiologis. Tidak ada sistem ekonomi yang tidak terkait dengan idiologi. Tanpa landasan idiologis, sistim ekonomi akan kehilangan substansinya, dan akan berubah menjadi tatanan yang bersifat teknis dan praktis.
Sebagai contoh, ambilah sistim ekonomi yang sudah ada. Sistim ekonomi kapitalis yang menonjolkan kebebasan individu dalam bertindak (dan bersaing), misalnya, dibangun di atas fondasi individualisme. Begitu juga dengan sistem ekonomi Islam, komponen dan cara kerjanya sangat diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Hal yang sama juga berlaku untuk sistem ekonomi sosialis, di mana kebersamaan menjadi sumber penggeraknya.
Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan harus dibangun di atas nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Jika tidak, sistim itu akan gagal seperti yang sudah-sudah dan, dengan sendirinya, akan tertolak karena tidak mengakar dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, untuk membumikan ekonomi kerakyatan, masih diperlukan usaha yang lebih keras lagi. Tidak hanya merumuskan dan kemudian menyatukan subsistem-subsistemnya ke dalam satu bangunan yang utuh, tetapi bangunan itu juga harus didirikan di atas nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Kalau ini yang ditempuh, insya Allah, ekonomi kerakyatan akan mengakar ke dalam kehidupan bangsa Indonesia.

*) Munawar Ismail, Guru Besar dan Ketua Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FE UB). Menyeleseikan S1 (1983) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, S2 (1990) dan S3 (1994) di Université de Nice Sophia-Antipolis Perancis. Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembantu Dekan I di FE UB. Di samping itu, saat ini juga sedang menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana FE UB.

telah dimuat di koran Inspirasi edisi Maret 2011.

Tinggalkan Balasan