Rapor Buram Ekonomi Jatim

Open Recruitment Staff HMJA Tahun 2011
2 March 2011
Doktor Baru: Yansor Djaya
4 March 2011

Awal Februari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memublikasikan secara utuh kinerja ekonomi Jawa Timur (Jatim) 2010. Secara umum, data makroekonomi Jatim 2010 menunjukkan gambar yang buram, sehingga perlu terobosan kebijakan yang cerdas serta kerja keras untuk memperbaikinya pada masa depan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Jatim 2010 memang bagus (6,67 persen), lebih tinggi daripada perrtumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,1 persen. Tapi, inflasi Jatim 7,10 persen juga lebih tinggi daripada inflasi nasional 6,96 persen. Pola itu mengulang kinerja pertumbuhan ekonomi 2009. Yakni, ekonomi Jatim tumbuh 5,01 persen dan nasional 4,5 persen.
Kedua, data sebaliknya, pertumbuhan sektoral kian tidak ramah terhadap sektor pertanian dan industri (yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar). Pada 2010, sektor  pertanian hanya tumbuh 2,1 persen (turun dari 2009 sebesar 4,01 persen). Sementara itu, pertumbuhan sektor industri dan pengolahan pada 2010 Cuma 4,35 persen.

Rapor Merah Pertanian dan Industri
Sepanjang 2010, seperti juga pada 2008 dan 2009, struktur pertumbuhan ekonomi Jatim banyak ditopang pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi (10,07 persen); perdangangan, hotel dan restoran (10,67 persen); serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (7,27 persen). Pertumbuhan sektor-sektor tersebut memang pentng. Tapi, kekurangannya adalah penyerapan tenaga kerja yang tidak terlalu besar, meski pertumbuhannya tinggi.
Karakteristik sektor-sektor tersebut juga sangat khas, dinamika perkembangannya kurang bersinggungan secara langsung dengan peranan pemerintah (daerah). Artinya jika pertumbuhan sektor tersebut bagus, tidak lantas bisa disimpulkan peran pemerintah telah optimal. Sektor-sektor itu selam ini berjaln lebih banyak berbasis kreativitas, geliat ekonomi, dan inisiasi individu (private). Bahkan, jujur saja, sektor perdangangan tetap tumbuh di tengah buruknya infrastruktur ekonomi.
Sebaliknya, berhasil atau tidaknya perkembangan sektor pertanian dan industri sangat bergantung pada peran (intervensi) pemerintah secara langsung. Itu tidak hanya terjadi di Negara berkembang, tapi juga berlangsung di Negara maju sampai saat ini.
Karena itu muramnya pertumbuhan sektor pertanian dan industri di Jatim menunjukkan ketidakcakapan pemerintah (provinsi/ kabupaten/ kota) dalam mendorong pembangunan dua sektor tersebut. Sulit diterima akal sehat, Jatim yang merupakan lumbung sektor pertanian karena bebrapa komoditas strategis pangan berasal dari Jatim seperti beras, gula, jagung dan kedelai.
Tapi, kinerja sektor pertaniannya sedemikian terpuruk (bahkan pertumbuhannya lebih rendah dari nasional 2,9 persen pada 2010). Lebih absurd lagi, inflasi bahan makanan di Jatim pada 2010 mencapai16,39 persen, lebih dari dua kali lipat inflasi Jatim. Inilah ironinya: menjadi produsen (surplus) pangan, tapi inflasi tertinggi dsumbang oleh sektor pangan!
Berikutnya, kinerja pertumbuhan sektor industri yang lebih rendah (lebih rendah pertumbuhan sektor industri dan pengolahan nasional: 4,5 persen pada 2010) mengakibatkan kontribusi sektor industri dan pengolahn terhadap PDRB di Jatim tinggal 27,49 persen (2010), padahal pada 2009 kontribusinya masih 28,64 persen.
Menurunnya kontribusi sektor industri secara otomatis juga menunjukkan kian terbatasnya nilai tambah dari kegiatan ekonomi di Jatim. Sebab, sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling banyak menyumbangkan nilai tambah perekonomian (disamping penyerapan tenaga kerja).

Secara geografis, sektor industri itu juga mengalami masalah karena terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi Jatim seperti di Surabaya, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Karena itu, bukan merupakan kebetulan jika pendapatan per kapita di sebagian wilayah tersebut relatif tinggi.
Afirmasi Kebijakan
Seluruh deskripsi itu lantas menimbulkan komplikaso masalah yang sulit diatasi, khususnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Kemiskinan di Jatim memang cenderungterus menerun tiap tahun, tapi tidak pernah lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Lebih miris, diantara 28 kota / kabupaten di Jatim pada 2009, hanya terdapat lima daerah yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding  pendapatn perkapita nasional (ketika itu pendapatn perkapita nasional Rp 24,3 juta).
Yakni, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupate Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Selebihnya, pendapatan per kapita mereka kurang dari Rp 20 Juta/ tahun. Menariknya, di sebagian besar wilayah yang memiliki perdapatan per kapita tinggi itu, tingkat pengangguran (terbuka) justru lebih tinggi daripada level pengangguran nasional (7,78 persen).

Jika diungkap secara lebih detail, ada banyak masalah yang harus ditangani di Jatim. Tapi sekurangnya data-data tersebut telah memberikan deskripsi persoalan yang mesti diselesaikan. Pertama, pemerintah daerah harus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor itu dihuni sebagian tenag kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32 persen berada di pedesaan. Sungguh tidak layak sektor pertanian di jatim tumbuh kurang dari  5 persen.

Kedua, menyegerakan penumbuhan sektor industri berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhandan pendapatan per kapita rendah. Di sini dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategi investasi terpadu.

Ketiga, alokasi APBD di setiap level pemerintahan perlu difokuskan untuk mendorong sektor pertanian dan industri, termasuk alokasi DAK (dana alokasi khusus). APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk aparat. Tiga hal itu merupakan payung dari rincian kebijakan teknis yang harus di rumuskan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota).

Oleh: Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya; Direktur Indef
Dimuat dalam Jawa Pos edisi Selasa 1 Maret 2011.

Tinggalkan Balasan