<!–:id–>Taat Pajak Untuk Indonesia yang Lebih Baik<!–:–>

<!–:en–>Asean Consortium on Department of Economics Conference (ACDEC)<!–:–><!–:id–>Asean Consortium on Department of Economics Conference (ACDEC)<!–:–>
24 September 2014
&amp;lt;!–:id–&amp;gt; Abdul Jabbar Jawwadurrohman: Tim Terbaik dalam Nusantara Leadership Camp&amp;lt;!–:–&amp;gt;
25 September 2014

Malang (23/09), FEB UB kembali mewujudkan kontribusinya untuk Indonesia yang lebih baik. Kali ini melalui Integated Center for Accounting Taxation and Assurance Services (ICATAS) FEB UB berhasil mengadakan seminar tentang “Implikasi Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak (Melalui Sudut Pandang Hukum dan Makro Ekonomi)”. Ada 2 Orang pemateri yang dihadirkan kali ini, yang pertama adalah Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, beliau adalah Guru Besar di Jurusan Ilmu Ekonomi (JIE) FEB UB dan pemateri yang kedua adalah Wempi Maron dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Tingkat Kesadaran Pajak di Indonesia masih terhitung rendah dan bisa di lihat dari Tax Ratio yang ada di Indonesia hanya sekitar 12% dan tidak pernah meningkat, padahal angka tersebut masih bisa di naikan hingga tingkat 16%, dan setiap kenaikan 1% di tax ratio akan meningkatkan sekitar 100 Triliun maka jika berhasil akan ada peningkatan pendapatan negara sebesar 400 Triliun. Lalu dari PPh Pribadi dari sekitar 23 Juta orang yang membayar pajak hanya 9,93 Juta orang, bisa di lihat juga dari Rasio Pegawai Pajak indonesia dengan 237 Juta penduduk memiliki rasio 1:7700 ini berarti 1 orang pegawai pajak menangani 7.700 orang sangat jauh jika di bandingkan dengan negara maju seperti Jerman yang rasionya 1:727. Dari sistem pajak yang ada di Indonesia juga sangat berbeda jauh, untuk orang kaya di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% jika kita perhatikan dengan Jerman yang bisa mencapai 45% – 65% bahkan Perancis hingga 85%. “Mereka bisa membuat kebijakan seperti itu karena memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa uang yang di tarik dari pajak di kembalikan kepada mereka, seperti biaya rumah sakit gratis, sekolah gratis dan berbagai fasilitas umum lainnya” Ujar Ahmad Erani Yustika.

Sebenarnya dari Sudut Pandang Hukum Indonesia sudah cukup lengkap, definisi pajak sudah tercantum di UU No.28 Tahun 2007 lalu Pasal Pidana untuk orang yang melanggar Regulasi Pajak sudah ada 10 Pasal dalam UU KUHP. Untuk menghindari penggelapan pajak juga Kantor Pajak tidak menerima uang dari pajak secara langsung karena sistem pembayaran tidak ke kantor pajak tetapi melalui Lembaga lain seperti Bank ataupun Kantor Pos Indonesia. Hukuman yang ada juga sudah jelas ada Hukuman Soft seperti administrasi berupa denda dari 150 hingga 400% hingga hukuman berat berupa kurungan atau penjara. Direktorat Jenderal Pajak berani memberikan hukuman kepada pelanggar pajak tetapi mereka butuh bantuan Stake Holder yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, jika mereka bekerja sama maka kepatuhan Pajak bisa di tingkatkan.

Dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada bisa di bayangkan Peningkatan Pendapatan Pajak di Indonesia masih sangat potensial, masih butuh banyak perbaikan dan ketegasan regulasi yang ada, jika Pendapatan dari Pajak naik maka Perekonomian di negara bisa berkembang lebih karena Pajak menyumbang 78% dari APBN. (ilh/azh)

Di upload oleh : agus widyatama
Di upload oleh : agus widyatama
Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI dan Kehumasan