TKDD, Transformasi Menuju 2045

Download Materi ORDIK Program Magister dan Doktor Semester Genap 2021/2022
2 February 2022
Instruksi Kerja Perkuliahan Hybrid dan Luring Bagi Mahasiswa FEB UB Jenjang Sarjana
6 February 2022

TKDD, Transformasi Menuju 2045

 

Prof Candra Fajri Ananda, Ph.D

Staf Khusus Menteri Keuangan RI

ANGGARAN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angkanya meningkat signifikan dari Rp33,1 triliun pada 2000 menjadi Rp770,4 triliun di tahun ini.

Hal ini terjadi karena alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa diyakini bisa mempercepat pembangunan prioritas yang berada di daerah termasuk desa. Sejatinya, TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah. Melalui perbaikan layanan (delivery services) bukan hanya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, tetapi transformasi ekonomi bisa terwujud.

Transfer ke daerah adalah bagian dari mekanisme pengelolaan fiskal nasional, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi fiskal sekaligus agar peningkatan kualitas belanja bisa lebih baik. TKDD ini berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Desa serta Dana kekhususan. Jumlah Dana yang terus meningkat ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk mengambil inisiasi pembangunan di wilayahnya. Tujuannya, agar lebih sesuai dengan keinginan masyarakat daerah tanpa harus keluar dari kepentingan prioritas nasional.

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kondisi yang diharapkan masih belum terwujud dengan baik. Ketimpangan fiskal antarwilayah baik horizontal dan vertikal masih lebar, kemiskinan masih bersikutat di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis kemiskinan, begitu juga dengan pengangguran dan pusat-pusat pertumbuhan, hampir tidak berubah selama hampir dua dekade.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah melihat perlu ada perubahan dalam pengelolaan fiskal ini melalui UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) yang diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan lebih baik, belanja lebih baik serta pengelolaan pegawai daerah/pusat yang lebih baik.

UU HKPD dan Transfromasi Ekonomi

Selama ini, tingginya ketergantungan daerah terhadap dana TKDD tak lain akibat masih terbelenggunya daerah pada tingginya alokasi belanja pegawai. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat bahwa rata–rata Dana Alokasi Umum (DAU) yang disedot dari APBN untuk belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah di atas 50%, bahkan ada beberapa kasus di atas 75%. Akibatnya, belanja pembangunan infrastruktur untuk layanan publik masih sangat rendah, yakni rata-rata 11,5%. Padahal, infrastruktur merupakah salah satu prasyarat untuk ekonomi menuju transformasi.

Lemahnya belanja infrastruktur ini sebagai investasi publik (public investment) membuat daerah tidak memiliki banyak pilihan. Alternatifnya, pertama, melakukan efisiensi besar-besaran terutama pada belanja pegawai, dan di mana ini menjadi butir penting pada UU HKPD yang menyebutkan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dengan masa transisi selama tiga tahun.

Kedua, pemerintah daerah membuka diri dengan melakukan pinjaman daerah, apakah melalui PT SMI sebagai special mission vehicle Kemenkeu atau melalui municipal bond (obligasi daerah). Kedua pilihan diatas tentu akan membawa konsekuensi atau prasyarat yang harus dimiliki oleh daerah, seperti keterbukaan pengelolaan, perbaikan tata kelola organisasi, termasuk kualitas SDM pada birokrasi keuangan daerah. Tentu ini akan membawa perubahan yang sangat radikal dalam pengelolaan pemerintah daerah. Tentu saja perubahan ini membutuhkan kekuatan kepemimpinan daerah (leadership) yang sangat kuat untuk mewujudkan ini semua. Kepeminpinan yang berkomitmen dan terus memberikan contoh-contoh yang baik, akan menjadi nahkoda perubahan dan ini akan ditiru serta diikuti oleh seluruh birokrasi yang ada dalam birokrasi.

Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah

Daerah adalah wilayah otonom yang dilindungi oleh UU. Walaupun begitu daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyediakan kepentingan masyarakat baik barang dan jasa berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Sehingga, birokrasi sebagai instrumen penyelenggara layanan harus efektif dan efisiensi agar layanan cepat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan murah dan cepat. Kini, setelah adanya pandemi, pemerintah berharap bukan hanya pemulihan yang terjadi, tetapi perlu upaya adanya transformasi perekonmian yang sangat kita butuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Perbaikan infrastruktur yang hampir satu dekade dilakukan oleh pemerintah, memperbaiki konektivitas serta biaya logisktik, perlu terus disempurnakan. Hal ini kita lakukan untuk mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan lokasi–lokasi industri baru. Bahkan, untuk sektor pariwisata pemerintah telah menetapkan beberapa destinasi wisata nasional yang baru, bukan hanya Bali. Semangat ini perlu terus diupayakan terutama pada sektor industri, mengingat efeknya pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta kegiatan ekspor impor nasional.

Selain itu, transformasi ini juga membutuhkan SDM yang lebih baik. Ini sekaligus Pekerjaan Rumah perguruan tinggi di Indonesia dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan. Bagaimana PT mampu menciptakan manusia pembelajar (learning society) mengingat perkembangan sektor kerja (jenis pekerjaan) yang sangat beragam dan cepat. Bersandar hanya pada kurikulum saja sangatlah tidak bijak, mengingat perubahan di lapangan kerja sangat cepat sementara kurikulum sangat lamban berubah, karena aturan–aturan yang mengikatnya juga.

Upaya terobosan untuk melahirkan penyelenggara negara, termasuk di pemerintahan serta di Perguruan Tinggi, menjadi kunci dalam mengejar transformasi ekonomi dan pembangunan. Kebijakan fiskal (TKDD) sebagai instrumen perubahan akan menjadi kunci, walaupun gambaran besar yang ada di balik UU HKPD perlu dipahami semua penyelenggara negara agar perubahan bisa dilakukan oleh setiap agen perubahan (pemimpin) di seluruh tingkatan pemerintahan (termasuk Desa), bahkan juga di Perguruan Tinggi. Keseluruhan perubahan ini akan menjadi motor (vehicle) untuk kecepatan menuju perubahan. Artinya, kita semua bertanggung jawab atas perubahan yang kita inginkan. Mari kita wujudkan, semangat!

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 02 Februari 2022 – 15:36 WIB oleh Koran SINDO dengan judul “TKDD, Transformasi Menuju 2045”.