Inovasi (kualitas) Kebijakan

Komitmen Pemerintah dan Hijrah Masyarakat, Bakal Menumbuhkembangkan Ekonomi Syariah Indonesia
2 December 2019
A newsworthy event The work program of Ebbrau “ Routine Training 2”
6 December 2019

GEJOLAK perekonomian dunia telah memunculkan risiko dan berdampak negatif pada perkembangan perekonomian domestik. Indonesia merupakan satu dari negara-negara di dunia yang turut terpapar kondisi negatif perekonomian yang kurang menguntungkan bagi kinerja ekonomi domestik.
Hingga ujung 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di angka 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada kuartal III 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia terhenti di angka 5,02% (yoy). Angka tersebut berbeda tipis dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 yang mencapai 5,05% (yoy).

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih melambat di tengah ketidakpastian ekonomi global, berbagai terobosan inovatif pemerintah secara masif perlu segera dilakukan. Berdasarkan kondisi eksisting, sejatinya Indonesia masih memiliki peluang untuk tidak hanya survive, melainkan bisa melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Inovasi kebijakan dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan yang berbeda dan implementasi yang berbeda menjadi kunci kemajuan Indonesia.

Konsep inovasi pertama kali dikeluarkan oleh Schumpeter (1934). Dia mendefinisikan inovasi sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang berfungsi sebagai critical driving force dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya, untuk dapat menampilkan kinerja yang memuaskan diperlukan perubahan (inovasi) organisasi yang bersifat strategis. Organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya memerlukan cara berpikir dan bertindak yang inovatif.

Selain itu, dimensi inovasi juga beririsan kuat dengan kinerja organisasi. Performa organisasi tidak hanya berbasis anggaran atau finansial (input), tetapi juga mempertimbangkan aspek nonfinansial yang bersifat indirect dan intangible sebagai wujud nyata pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Penilaian tidak hanya pada kelompok input, tetapi juga dilakukan analisis input-output, analisis realisasi hasil (outcomes) dan manfaat (benefits), analisis dampak (impact), analisis keuangan, dan analisis kebijakan.

Inovasi Pemimpin Daerah
Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah di Indonesia dianugerahi penghargaan atas inovasi dan perbaikan kinerja yang berhasil membawa daerahnya menjadi lebih maju. Pada penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019, terdapat lima pemimpin daerah yang berhasil meraih penghargaan sebagai pemimpin inovatif.

Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Banyuwangi ialah para pemimpin daerah yang berhasil meraih penghargaan. Ada dua aspek yang menjadi kriteria penilaian, yakni aspek performance dan aspek governance.

Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan transformative-innovative. Adapun aspek governance mencakup tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan antikorupsi.

Para pemimpin daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut telah sukses memperbaiki kinerja pembangunan dengan semakin membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya kemiskinan dan pengangguran, perbaikan akses pendidikan maupun kesehatan.

Di Jawa Barat, inovasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat telah berhasil membawa Jawa Barat meraih pencapaian ekonomi yang baik selama 2018. IPM Jawa Barat pada 2018 meningkat di angka 70,99 poin, di mana angka IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berhenti di angka 70,69 poin. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2018 berhasil mencapai 5,64% atau di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencapaian perbaikan ekonomi lain juga terjadi di Jawa Tengah. Inovasi kebijakan Gubernur Jawa Tengah berhasil membawa provinsi tersebut menjadi satu dari lima provinsi dengan persentase penurunan terbesar kemiskinan secara nasional.

Data BPS (2019) menunjukkan bahwa sumbangan Jawa Tengah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia tercatat 0,39 poin, di mana Jawa Tengah menyumbangkan angka penurunan kemiskinan 124.000 orang. Kini, penduduk miskin di Jawa Tengah hanya 3,74 juta orang (10,80%).

Angka tersebut berkurang dari kondisi September 2018 yang mencapai 3,87 juta orang (11,19%). Penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Jawa Tengah tersebut tak lepas dari langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan jalur pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya, di Kota Surabaya keberadaan inovasi kebijakan di wilayah tersebut telah sukses membawa enam inovasi kesehatan asal Provinsi Jawa Timur juga masuk 10 besar nominasi Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) Award III 2019. Terbaru, Kota Surabaya berhasil menciptakan inovasi berbasis teknologi informasi untuk mempermudah masyarakatnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Adanya inovasi teknologi tersebut merupakan fondasi dalam memperbaiki layanan kesehatan di Surabaya. Layanan E-Health merupakan salah satu terobosan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya sendiri untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Inovasi dan Leadership
Penghargaan yang berhasil diraih oleh beberapa pemimpin daerah tersebut menunjukkan bahwa peran pemimpin (leadership) di setiap daerah sangat krusial. Dibutuhkan keberanian untuk mengubah, sekaligus menjaga perubahan di atas kepentingan individu dan kelompok, menjadi syarat utama keberhasilan suatu kepemimpinan. Pada hakikatnya, dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin, mengelola perubahan adalah satu hal yang paling sulit.

Pada saat perubahan dilaksanakan, ketegangan yang dihasilkan oleh hubungan baru tidak terelakkan. Semakin tinggi tingkat tercapainya perubahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, semakin kuat kepemimpinan seseorang dalam melakukan tindakan untuk perubahan organisasi. Sebaliknya, semakin lemah kepemimpinan seseorang dalam memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan, semakin rendah pula tingkat tercapainya perubahan.

Karena itu, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, lembaga vertikal dan horizontal, serta pemerintah daerah lain juga menjadi kunci keberhasilan perubahan yang akan dilakukan. Secara umum, seluruh perubahan yang dilakukan tetap diiringi dengan prinsip good corporate governance (GCG) yang jelas.

Praktik GCG akan berjalan sempurna bila kepemimpinannya fokus dan peduli untuk menjalankan tata kelola yang terbaik, dalam hal ini ialah tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik secara formal mudah diwujudkan, namun dalam praktiknya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas, dan diakui. Bila kepemimpinan lemah, sangat sulit untuk mencegah pelanggaran atas tata kelola.

Pemimpin yang kuat dan produktif mampu membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Pemimpin yang kuat memiliki keberanian dan pengetahuan untuk mengoordinasikan anggotanya secara efektif dan produktif, serta memiliki intuisi dan keberanian untuk proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Bagi pemerintah daerah, inovasi dapat dilakukan pada beberapa area berikut ini, di antaranya model komunikasi equalitarian dengan masyarakat. Good corporate governance tidak hanya tentang kepatuhan dan kesesuaian perilaku dengan tata kelola yang terbaik, tetapi juga tentang hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya inovasi di pemerintah daerah juga dapat dilakukan di antaranya melalui perbaikan sistem insentif kepegawaian (reformasi birokrasi), melibatkan masyarakat dalam investasi (tidak semata-mata kepentingan investor), penerapan etika atau norma lokal tanpa melibatkan antiinvestasi, dan sebagainya yang mengarah pada kesempatan yang sama bagi seluruh daerah untuk menciptakan inovasi bagi daerahnya sesuai potensi yang ada.

Secara umum, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pekan lalu, dalam menghadapi ketidakpastian global dan memburuknya ekonomi di berbagai negara maju, maka kita harus segera melangkah mengambil sikap berikut: 1) kita harus bertahan (tidak putus asa), 2) kita harus mencari alternatif sumber ekonomi baru, 3) kita harus tetap optimistis.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah dituntut memiliki semangat yang tinggi dengan terus berupaya melakukan inovasi dan perubahan secara terus-menerus (continues improvement) untuk menggapai Indonesia yang lebih baik dan maju. Semoga.

Candra Fajri Ananda
Guru Besar dan Dosen FEB Universitas Brawijaya

Di upload oleh : agus widyatama
Di upload oleh : agus widyatama
Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI dan Kehumasan

Leave a Reply