Inspektorat Kota Batu bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) mengadakan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung September hingga November. Workshop terbagi menjadi 3 Angkatan dengan masing-masing peserta untuk tiap angkatan tidak kurang dari 100 peserta. Adapun peserta dari workshop adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat eselon 3 dan 4 Kota Batu.
Tidak dipungkiri lagi, Kota Batu telah menjadi kota yang mandiri dengan pertumbuhan investasi yang sangat pesat terutama disektor pariwisata. Konsekuensi dari pertumbuhan investasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tidak hanya itu, keberhasilan pembangunan juga berimbas pada tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Dr Susilo selaku Dosen FEB UB yang menjadi pemateri workshop.
Dalam workshop Angkatan I yang berlangsung pada 2-5 September dan 8-12 September di UB Hotel dan Ruang Sidang Utama FEB UB, Dr Susilo memaparkan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. “Pertumbuhan perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kesejahteraan masyarakat juga baik”, jelas Dr Susilo. Menurutnya, perlu adanya sinkronisasi rencana pembangunan ditingkat nasional dan daerah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, lebih banyak dan variatif, di samping mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selaku perencana pembangunan daerah, hendaknya individu yang ada di dalamnya juga memahami mengenai penyusunan anggaran dan akuntansi. Demikian penting agar tidak terjadi salah persepsi diantara pelaksana tugas.
Selain mendapatkan materi dari pemateri berkompeten, peserta juga dijelaskan diajarkan alur pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) SKPD. Output yang diharapkan yaitu peserta mampu menyusun dokumen yang berkaitan dengan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku. (ris)