<!–:en–>Politics of SCIENTIFIC AND WRITING COMPETITION LAW (SCEPTA) 2015 in Universitas Muhammadiyah Malang<!–:–><!–:id–>Scientific Writing Competition Of Politic And Law (SCEPTA) 2015 Universitas Muhammadiyah Malang<!–:–>

<!–:en–>BEC: 5th Satya Dharma Gita National Choir Festival Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang<!–:–><!–:id–>BEC: 5th Satya Dharma Gita National Choir Festival Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang<!–:–>
7 May 2015
<!–:en–>Maelakhi: Training Services Altar “Starting From Zero” <!–:–><!–:id–>Maelakhi: Training Pelayanan Altar “mulai dari nol”<!–:–>
7 May 2015

Adanya kebijakan terkait UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan desa memberikan angin segar tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Aturan ini tentunya memberikan hak keleluasaan suatu desa untuk mengatur dan memanfaatkan suatu potensi desa yang dimulai dari masalah pemerintah desa, keuangan desa, sampai ke masalah pembangunan desa. Apalagi hal ini didukung pula dengan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat yang akan memberikan dana khusus per Desa. Tentunya desa harus mempersiapkan dalam pemanfaatannya dengan baik agar desa dapat going concern, produktif, dan berprinsip “berdikari”. Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan gagasan mengenai bagaimana pemanfaatan dana dan pengawasannya berjalan dengan baik untuk menjadi desa yang produktif, yakni melalui pola ideal reformasi birokrasi pemerintah desa dengan menggunakan “e-Budgeting Village berbasis Ethics Villagers”. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder berobjek desa. E-budgeting Village berbasis Ethics Villagers merupakan suatu konsep acuan penyusunan anggaran desa yang sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran, yang kemudian dalam proses penyusunan anggaran desa ini ada beberapa komponen yang harus dilakukan sampai dengan penggunan dana secara produktif, yakni komponen penyusunan Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisa Standar Belanja (ASB). Dari proses penyusunan anggaran ini, nantinya akan dilakukan melalui media interaktif online system sehingga semua proses anggaran yang terjadi dalam suatu desa tersebut dapat diakses dan dikontrol oleh publik. Sistem e-Budgeting Village ini akan didukung oleh Ethics Villagers yang merupakan salah satu penerapan dari prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang disesuaikan dengan etika dalam masyarakat desa tersebut. Tujuannya adalah agar anggaran desa dapat produktif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa mandiri, serta tidak menyimpang dari etika yang telah ada di desa tersebut. Sehingga segala bentuk penyelewengan yang ada dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2015. Sepuluh finalis yang lolos ini akan memberikan kontribusi terbaiknya dengan mempresentasikan hasil keryanya di hadapa para juri. Oleh sebab itu dukungan doa serta moril sungguh diperlukan oleh tim kami. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat membawa juara di kompetisi ini. Aamiin