Kemiskinan Karena Harga Pangan, Agenda Mendesak ASEAN

12 May 2011, Comments 0

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 7-8 Mei lalu di Jakarta mempunyai makna strategis bagi upaya pembentukan komunitas masyarakat ASEAN 2015. Ada beberapa poin krusial yang akan diupayakan di dalamnya. Diantaranya, perdagangan bebas, kesatuan visa, kesatuan mata uang, dan cadangan devisa yang bisa digunakan bersama-sama. Intinya, beberapa poin yang dituangkan bertujuan untuk menyatukan diri dalam konteks wilayah dan ekonomi (regional integration).

Dalam hal ini , penyatuan wilayah sebenarnya dapat pula dimaknai sebagai ketidakpuasan atas globalisasi dalam skala luas yang terlalu banyak mudaratnya. Atau juga sebagai penggalangan kekuatan atas reaksi terhadap globalisasi dan perdagangan bebas yang lebih dianggap sebagai ancaman (threat). Dalam konteks ini, terbentuknya masyarakat ASEAN akan berhasil jika skala ekonomi dalam satu kawasan bisa dikatakan sama. Hal itulah yang harus kita semua perhatian.

Realitasnya, kesenjangan dalam skala ekonomi masih dihadapi beberapa negara ASEAN. Contohnya, produk domestik bruto (PDB) Indonesia sudah menembus USD 700 miliar. Bandingkan dengan misalnya, Laos yang hanya 1 persen dari PDB Indonesia. Demikian juga pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita Singapura sudah mencapai USD 25.207, bandingakn dengan Myanmar yang hanya USD 166 atau 0,65 persen dari Singapura (Jawa Pos, 9/ 5/ 2011).

Di satu sisi, kemiskinan juga masih melingkupi beberapa Negara di kawasan ini. Mungkin hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang bisa menghindar dari jerat kemiskinan dan itu sangat kontras, misalnya saja, bila disbanding Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar atau Indonesia.
Kemiskinan Harga Pangan

Perlu diketahui, tipe kemiskinan di kawasan in adalah mereka yang renan terhadap perubahan harga pangan. Sebuah kajian PBB menyebutkan, harga pangan yang tinggi berpegaruh signifikan terhadapa jutaan orang miskin di Asia Pasifik. Tidak hanya itu, kelompok penduduk miskin di kawasan Asia Pasifik membelanjakan 70 persen penghasilan mereka hanya untuk belanja pangan.

Terlebih di Indonesia laporan dari ADB ( Asian Development Bank) mengungkapkan, masyrakat pedesaan di Indonesia berada di urutan ketiga di Asia yang paling rentan jatuh miskin karena kenaikan harga pangan (Media Indonesia, 28/4/2011).

Juga , kemiskinan dan kelaparan masih melingkupi sebagian besar wilayah pedesaan di ASEAN dengan rumah tangga petani menduduki peringkat pertama. Selain itu, mayoritas petani hanya memiliki lahan yang sempit.

Kecuali Vietnam, dapat dikatakan kebijakan land reform di kawasan ini masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, secara geografis da geoekonomis, pada dasarnya Negara-negara ASEAN merupakan kumpulan Negara yang bercorak agraris.

Bila hal tersebut terus berlangsung ada beberapa argumen yang bisa dikemukakan yang tentu saja berkaitan erat dengan masalah kemiskinan karena harga pangan.

Pertama, kemiskinan tipe ini masih kedap terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya di Negara berkembang.pertumbuhan tinggi hanya menyisakan tragedy ketimpangan dengan indeks gini ratio yang lebar. Proporsi lain adalah melimpahnya sumber daya yang menjadi ciri Negara berkembang hanya dinikmati segelintir orang dan cenderung menafikan pemerataan.

Salah satu patogennya adalah strategi kebijakan yang terlalu liberal, konteks pengelolaan ekonomi politik yang keliru, atau kinerja perekonomian yang tidak terlalu berjalan karena sarat kepentingan hegemoni politik.

Kedua, kemiskinan tersebut juga tidak bisa diselesaikan dalam wujud kebijakan yang superfisisal, reaksional, ataupun sebatas karikatif. Sebab, kemiskinan tipe seperti itu sangat bersifat mendasar. Dikatakan mendasar karena berkorelasi positif dan signifikan dengan laju harga pangan. Ironisnya, kebanyakan Negara di kawasan tersebut masih berinisiasi sebatas kebijakan reaksional.

Kekuatan Sektor Pertanian

Masalah kemiskina harga pangan dalam konteks ini harus dicarikan solusi dengan cara mendeteksiĀ  sumbernya. Sumber yang dimaksud tak lain adalah potret buramnya sector pertanian di banyak Negara ASEAN. Salah satunya adalah radikalnya laju leberalisasi sector pertanian melalui WTO, FTA, serta perjanian multilateral yang mereduksi kesejahteraan petani

Dalam konteks ini, sehungan dengan KTT ASEAN di Jakarta dan setelahnya, pengurangan angka kemiskinan maupun permasalahan kemiskinan, khususnya kemiskinan Karena fluktuasi harga pangan, harus dijadikan dasar kebijakan.

Salah satu hal yang penting untuk dikemukakan adalah diimplementasikan secar sungguh-sungguh dan komprehensif apa yang disebut ASEAn integrated Food Security Framework.

Kebijakan perbaikan land reform secara cukup radikal juga harus segera dilakukan. Longgarnya keberpihkan Negara terhadap lahan pertanian harus diakhiri. Liberalisasi di sektorĀ  tersebut harus dihentikan.

Perbaikan kelembagaan sector pertanian harus segera diupayakan kemiskinan harga pangan, bila ingin dideteksi lebih, sebenarnya bermula dari permintaan, peningkatan harga pangan, buruknya ifrastruktur, serta penyusunan lahan yang berujung pada penurunan produksi.

Beberapa factor itu bisa menjadi salah satu penyebab signifikan penurunan produktivitas pertanian yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan. Bila hal tersebut bisa diselesaikan, ASEAN secara otomatis akan menjalankan kedaulata harga pangan secara efektif. Impian untuk menuju masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah keniscayaan tanpa menyisakan permasalahan kesejahteraan.

Artikel oleh Agus Suman Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
Dimuat di Jawa Pos kolom Opini, Rabu 11 Mei 2011.

Tinggalkan Balasan