FEB UB White Teks (1)

August 2022

Management and Business Colloquium of Brawijaya

 Term of Reference (ToR) Management and Business Colloquium (MEDIUM) of Brawijaya University 2022   Department of Management, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University will hold the first research colloquium namely “Management and Business Colloquium (MEDIUM)”. This event is the first research-themed event on business and management in the Faculty of Economics and Business, […]

Management and Business Colloquium of Brawijaya Read More »

Direktur PPKE UB: Kenaikan CHT Kurang Efektif Tekan Angka Prevalensi Merokok

Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dirasa kurang efektif dalam menekan angka prevalensi merokok. Sebaliknya, hal ini justru lebih banyak berdampak pada penurunan jumlah pabrikan rokok dan peningkatan peredaran rokok ilegal. Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengatakan, dalam menentukan kebijakan cukai, pemerintah saat ini bersandar pada empat pilar

Direktur PPKE UB: Kenaikan CHT Kurang Efektif Tekan Angka Prevalensi Merokok Read More »

Kredibilitas Ekonomi Nasional

Candra Fajri Ananda Staf Khusus Menteri Keuangan RI Ketidakpastian ekonomi global yang terjadi kian rumit. Bahkan, tak sedikit yang memperkiraan semakin banyak negara yang mengalami krisis. Berbagai lembaga internasional yang semula memperkirakan krisis hanya akan menyebabkan ekonomi sembilan negara ambruk, kini jumlah tersebut terus meningkat hingga 66 negara. Artinya, seiring berjalannya waktu, krisis ekonomi global

Kredibilitas Ekonomi Nasional Read More »

Benarkah Desentralisasi Solusi Atasi Ketimpangan di Daerah?

Candra Fajri Ananda Staf Khusus Menteri Keuangan Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki usia lebih dari dua dekade.Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 25/1999 dan telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kala itu, UU tersebut ditetapkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas,

Benarkah Desentralisasi Solusi Atasi Ketimpangan di Daerah? Read More »

Scroll to Top