Surabaya, 9 Januari 2026 – Provinsi Jawa Timur menghadapi ujian berat dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap posisi PDRB per kapita provinsi ini masih mengambang di ambang batas bawah upper-middle income region (4.256-13.205 USD). Tanpa strategi akselerasi yang ambisius, Jatim berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) yang menghantui banyak daerah berkembang. Kajian ekonomi terbaru menegaskan bahwa untuk menembus status high-income region, Jawa Timur wajib mencetak pertumbuhan ekonomi minimal 8,26% per tahun – angka yang jauh melampaui performa terbaik provinsi ini sejak dekade terakhir yakni 6,64% pada 2012.
Delapan pusat pertumbuhan ekonomi existing – Kabupaten Gresik, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Tuban, Kota Kediri, Surabaya, dan Pasuruan – memang telah menjadi tulang punggung perekonomian Jatim dengan kontribusi mencapai 62% terhadap total PDRB provinsi pada 2023, naik dari 60% sejak 2011. Data BPS menunjukkan dominasi stabil ini justru menjadi paradoks: meskipun share-nya terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Jatim malah cenderung melambat dari 6,64% (2012) menjadi 4,95% (2023) dengan kontraksi tajam -2,33% pada masa pandemi 2020. “Kontribusi 62% dari 8 pusat ini belum optimal karena efek spillovern-nya ke 30 kabupaten/kota lainnya masih terbatas,” tegas kajian ekonomi regional yang menggarisbawahi perlunya ekspansi pusat pertumbuhan baru untuk mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan.
Kajian komprehensif bertajuk “Potensi Pusat Pertumbuhan Baru Jawa Timur” menggunakan pendekatan klub konvergensi (Phillips & Sul 2007,2009) untuk mengidentifikasi wilayah potensial berdasarkan pendapatan dan investasi perkapita. Metode statistik canggih ini mengelompokkan 38 kabupaten/kota menjadi klub-klub homogen dengan steady-state pertumbuhan serupa, memetakan dinamika 2010-2019 vs 2010-2024. Hasilnya mencengangkan: klub pendapatan tinggi menyusut dari 3 klub stabil menjadi dinamis dengan mobilitas vertikal masif (Sidoarjo-Pasuruan-Malang bertahan, Tuban-Mojokerto-Probolinggo turun kelas), sementara klub bawah konsolidasi 6→4 klub dengan mayoritas stagnan. Daerah unik non-konvergen seperti Surabaya-Kediri menuntut strategi khusus karena pola pertumbuhan menyimpang ekstrem.
Analisis investasi perkapita tak kalah dramatis: 3 klub investasi tinggi mengalami rotasi total (hanya Sidoarjo-Malang bertahan), 7→4 klub investasi rendah menunjukkan konsolidasi tapi tren mayoritas menurun, dengan daerah unik bertambah dari 4 menjadi 7 (Gresik-Malang-Pacitan-Ponorogo-Batu-Kediri-Surabaya). Temuan krusial ini menegaskan bahwa keunggulan ekonomi relatif tidak permanen – daerah seperti Bojonegoro-Banyuwangi naik kelas, sementara Gresik-Mojokerto justru turun – sehingga kebijakan harus tepat sasaran per-klub: penguatan stabil (Klub 1), catching-up (Klub 3), intervensi stagnan (Klub 7), dan fleksibel untuk outlier unik.
Kajian ini berlandaskan regulasi komprehensif mulai UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 25/2004, UU Pemerintahan Daerah 23/2014, UU Penataan Ruang 26/2007, hingga Perda Jatim RPJPD 5/2024 (2025-2045) dan RTRW 10/2023 (2023-2043), ditambah Perpres 80/2019 percepatan ekonomi Jatim serta Perpres 66/2022 Kawasan Gerbangkertosusila. Tiga tujuan spesifik – pengelompokan wilayah, identifikasi pusat baru, strategi penguatan – diharapkan jadi kompas strategis bagi Gubernur Jawa Timur dan bupati/wali kota wujudkan target 8,26% growth melalui ekspansi pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan 40% PDRB masih tersebar di 30 kabupaten/kota marginal, Jawa Timur punya peluang emas transformasi struktural. “Ekspansi pusat pertumbuhan bukan hanya soal kuantitas, tapi kualitas spill over dan pemerataan,” tegas tim kajian. Jika delapan pusat existing gagal dongkrak growth di atas 6%, tambahan pusat baru berbasis data empiris klub konvergensi bisa jadi katalisator menuju upper-middle income region, memperkuat kontribusi Jatim sebagai lokomotif ekonomi nasional dalam visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah provinsi diminta segera implementasikan rekomendasi untuk cegah Jatim terjebak middle-income trap abadi.
