PANDEMI Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan ekonomi nasional maupun daerah. Terganggunya kegiatan operasional berbagai sektor ekonomi, menyebabkan daerah mengalami penurunan pendapatan yang cukup dalam, walaupun berbeda kedalaman antar daerah. Menghadapi ini semua, tentu pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk menghadapi dan menyelesaikan problematika ekonomi saat ini. Sekarang ini,
sejalan dengan perekonomian dunia yang terkontraksi cukup dalam. Sejak kemunculan pandemi Covid-19 awal 2020, perekonomian ekonomi Indonesia terimbasi sangat keras oleh pandemi Covid-19. Terjadi gangguan baik pada pasar output maupun pasar input, mengingat sebagian besar industri kita mengalami gangguan pasar tujuan ekspornya, termasuk juga bahan baku yang sebagian besar juga harus
HAMPIR seluruh dunia, dimana umat Islam berada, saat ini sedang merayakan hari raya kurban. Hari Raya ini berbeda dengan Idul Fitri yang diawali dengan puasa ramadan selama sebulan penuh, hari raya kurban dibarengi dengan kegiatan Haji yang berpusat di dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Hari raya ini sebagai
SECARA kewilayahan, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Terganggunya kegiatan operasional berbagai sektor di daerah kini terancam mengalami penurunan pendapatan hingga merugi akibat pandemi. Akibatnya, sejumlah sektor pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah pun turut mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, satu diantaranya yakni pajak
Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah semakin nyata berdampak pada sejumlah ekonomi negara di dunia. Singapura menjadi salah satu negara yang memasuki zona resesi setelah ekonominya mengalami penurunan hingga 41,2% pada kuartal II/2020. Pernyataan resesi Singapura tersebut didefinisikan setelah dua kuartal berturut-turut ekonomi negara tersebut mengalami kontraksi.
HAMPIR 20 tahun usia kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2/ 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Keterpurukan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19 tak dapat dihindari. Kini perlahan Indonesia berusaha bangkit melawan dampak pandemi. Upaya pemerintah saat ini selain menahan jangan sampai konsumsi rumah tangga drop melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lain, adalah menarik penanaman modal asing (PMA) sebanyak mungkin untuk masuk ke Indonesia. Apalagi
Pandemi Covid-19 telah berdampak besar bagi perekonomian nasional hampir di seluruh sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 tumbuh melambat hanya sebesar 2,97% (yoy). Covid-19 telah berhasil memukul perekonomian Indonesia tepat mengenai dua sisi sekaligus, sisi permintaan dan penawaran. Dampaknya, indeks manufaktur Indonesia (PMI) pada April 2020
DAMPAK Covid-19 agaknya sudah membuat banyak pihak mulai kalang kabut untuk mengatasinya, mulai sektor publik, kalangan swasta, hingga rumah tangga. Rentetan masalah terus mendatangi dan mulai menebar ancaman krisis sosial dan ekonomi. Kita mulai dipaksa menerima ’’new normal’’. Memang ada beberapa gaya baru yang lahir setelah pandemi ini berjalan, seperti perubahan
Pandemi Covid-19 telah membawa keterpurukan yang mendalam bagi perekonomian Indonesia. Kejutan ekonomi dimulai dari data yang menunjukkan bahwa ekonomi kuartal I-2020 tumbuh di luar dugaan, yakni hanya mencapai 2,97% secara tahunan. Ironisnya, pelemahan ekonomi nasional pada kuartal pertama tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga titik terendahnya, yakni di kuartal II-2020. Perekonomian nasional
Virtual Tour
UB CARE
Visit UB
Layanan Disabilitas
PPID
ULTKSP
Hukum UB
© 2025 – Fakultas Ekonomi dan BIsinis Universitas Brawijaya
