Artikel

Gejolak ekonomi di tengah pandemi masih terjadi. Ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih. Meski terus mengarah pada perbaikan ekonomi, namun resesi masih menyelimuti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I – 2021 masih terkontraksi 0,74% (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan secara kuartal per kuartal (q to q) minus 0,96%. Praktis, hal […]

Pandemi dan perlambatan ekonomi adalah keniscayaan yang tak terpisahkan. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi telah berimplikasi terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara nasional dan global sehingga berpengaruh besar terhadap capaian penerimaan pajak selama tahun 2020 hingga periode triwulan I tahun 2021. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa seluruh penerimaan neto jenis pajak mayoritas masih mengalami kontraksi.

Hantaman ekonomi akibat pandemi Covid-19 tak sekadar meluruhkan stabilitas keuangan nasional, tetapi juga daerah. Krisis kesehatan yang kini terjadi mutlak memaksa pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran bagi kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut bagai buah simalakama bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, realokasi anggaran mengakibatkan beberapa belanja infrastruktur di daerah mengalami pengurangan

MONITORING dan evaluasi (monev) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan, monev memiliki fokus berbeda satu sama lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006, monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara saksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu yang bertujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari

PANDEMI dengan segala polemiknya masih belum usai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai minus 2,07%. Sementara itu pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,42% dan secara year on year kontraksi sebesar 2,19%. Meski masih menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

KEBIJAKAN desentralisasi fiskal di Indonesia melalui sistem transfer ke daerah telah berlangsung hampir dua dekade. Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan dana pusat yang mengalir ke daerah (termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun. Kenaikan dana transfer ke daerah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

CUKAI hasil tembakau (CHT) masih menjadi primadona dalam penerimaan negara. Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini CHT masih mendominasi penerimaan cukai negara. Data kementerian Keuangan menununjukkan bahwa CHT menyumbang antara 95% hingga 96% dari total penerimaan cukai di Indonesia. Selain itu, seiring dengan kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE), data juga menunjukkan bahwa penerimaan CHT sepanjang

KEBIJAKAN cukai yang telah dinanti banyak pihak, termasuk oleh pemerhati kesehatan, pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, telah diumumkan. Pengumuman yang biasanya dilakukan pada akhir Oktober kini mengalami kemunduran hingga awal Desember 2020. Kondisi tak biasa saat negara masih berjuang melawan pandemi korona (Covid-19) menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dari sisi kesehatan dan ekonomi secara