Penyebaran wabah Covid-19 masih terus meluas dan belum menunjukkan penurunan, bahkan hingga kini juga belum ada kepastian tentang berakhirnya pandemi. Hal yang pasti terjadi saat ini adalah peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah besar dan ancaman mudik dari para pekerja migran. Sektor pertama yang paling terdampak akibat wabah Covid-19 di Indonesia

EPIDEMI coronavirus (Covid-19) yang secara resmi telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi telah memaksa masyarakat untuk berubah dalam beraktivitas sosial, ekonomi bahkan berorganisasi di seluruh dunia. Kesadaran bahwa hidup kita akan berubah sebagai dampak covid-19, bahkan untuk beberapa waktu ke depan mulai mengakar. Covid-19 ini menyebabkan banyak orang

PERJUANGAN dunia dalam melawan pandemi Covid-19 belum usai. Sejumlah kalangan memperkirakan periode kritisnya sekitar April atau Mei ini. Pada bulan-bulan itu kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Akhir Ramadan biasanya diikuti aktivitas mudik yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Namun, dari beberapa pemberitaan, reaksi pemerintah daerah satu dengan

Di tengah serangan gelombang Covid-19 yang masih masif dan terus membawa korban lebih besar, pemerintah menyikapi dengan segala daya untuk mencegah dampak serangan yang tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga akan berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat ini. Upaya-upaya perlindungan dan pengobatan atas serangan covid-19 tidak hanya pada satu area,

Perlambatan ekonomi global kian tak terbendung. Hampir seluruh proyeksi ekonomi dari berbagai lembaga ekonomi dunia memberikan gambaran kecemasan dan ketidakpastian global pada awal 2020, tak terkecuali Bank Indonesia (BI). BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 dari 3,1% menjadi 3%. Perlambatan ekonomi global tentu berdampak kepada Indonesia yang kini pertumbuhan

Reformasi pajak hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan dan masih memerlukan perhatian khusus pemerintah. Rasio pajak yang belum mencapai yang diinginkan, pertumbuhan pajak di bawah yang ditargetkan, serta perbaikan yang signifikan pada administrasi perpajakan. Kini kelanjutan agenda penting tersebut ditumpukan pada Omnibus Law Perpajakan. Pemerintah melalui menteri keuangan telah