Ngawi, 9 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Ngawi meluncurkan Dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Tahun Anggaran 2025 yang memetakan transformasi ekonomi daerah hingga 2045, dengan visi menciptakan perekonomian maju, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global. Dokumen ini menekankan lima pilar utama: penguatan pertanian melalui modernisasi dan hilirisasi agroindustri (padi, jagung, tebu),

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum

Kota Madiun, 2025 — Pemerintah Kota Madiun mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai pedoman utama pembangunan daerah tahunan. Penyusunan dokumen strategis ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah terpilih. RKPD Tahun 2026 memiliki

Malang, 2025 – Riset terbaru menunjukkan bahwa transisi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama melalui tekanan inflasi dan perubahan dinamika pendapatan. Inflasi yang meningkat mendorong penurunan simpanan masyarakat dan membatasi ruang konsumsi rumah tangga, khususnya di sektor informal. Kenaikan upah minimum disebut belum mampu sepenuhnya mengimbangi tekanan

2025 – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menyelesaikan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2025 sebagai panduan teknis untuk memastikan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tersusun lebih wajar, efisien, dan terukur. Kajian ini memetakan berbagai jenis kegiatan, mulai dari rapat, penyusunan laporan, dan perjalanan dinas, hingga Musrenbang kecamatan, pelayanan

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum

Surabaya, 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan seiring masih besarnya ketergantungan Jawa Timur terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan kajian identifikasi potensi pendapatan daerah yang disusun melalui

Kabupaten Probolinggo, 2025 – Pembangunan kawasan Agro-Minapolitan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal keberlanjutan, kelembagaan, dan integrasi ekonomi. Hasil evaluasi tim PKEPK FEB Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa meskipun masterplan Agropolitan dan Minapolitan telah disusun secara sistematis, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya

Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep menuntaskan penyusunan Master Standar Satuan Harga (SSH) Barang Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memperkuat efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah. Ketua tim kajian, Ayu Furry, menjelaskan bahwa dokumen ini dirancang untuk membuat rantai pembentukan harga pengadaan semakin transparan dan terukur—dari produsen hingga pemerintah

Malang — Peneliti Universitas Brawijaya, Silvi Asna, mengungkapkan bahwa potensi pengembangan asuransi di Indonesia masih sangat besar, khususnya jika dilihat dari perbedaan karakter dan kebutuhan lintas generasi. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian bersama Indonesia Financial Group (IFG) dan Universitas Brawijaya yang dirampungkan sepanjang 2025. Menurut Silvi, hasil penelitian menunjukkan