Agus Suman: Kado Manis Perbankan

Sa’unine Goes to FEB
22 September 2011
EBBrau Raih Double Winner pada LBF 2011
27 September 2011

SEBUAH kado manis dipersembahkan Bank Sentral kepada dunia perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang isinya mewajibkan eksporter, baik pemerintah maupun swasta, untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dan pinjaman luar negeri di bank devisa dalam negeri. Aturan itu berlaku mulai 1 Oktober 2011 meski BI memberikan masa transisi kepada eksporter hingga 31 Desember 2011.

Tentu hal itu akan menjadi ”surga baru” bagi perbankan untuk meningkatkan bisnis pembiayaan ekspor dan perdagangan dalam negeri. Kebijakan baru BI tersebut memberikan beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, meningkatkan penyimpanan valas agar ekses likuiditas bisa ditekan. Saat ini, ekses likuiditas diperkirakan bertambah besar karena banyaknya dana asing yang masuk mengalir deras ke Indonesia sebagai imbas krisis keuangan AS dan Eropa.

Kedua, meminimalisasi terjadinya tax loss akibat ulah eksporter nakal. Adanya kewajiban penyimpanan DHE itu akan mempermudah pemerintah, dalam hal ini direktorat bea dan cukai, memantau data arus ekspor barang dengan arus uang sehingga manipulasi data oleh para eksporter nakal dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) bisa diminimalisasi. Akibat manipulasi data PEB, banyak potential tax yang hilang karena ulah eksporter nakal yang berlindung di balik kedok ”insentif pajak”.

Ketiga, meningkatkan rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) perbankan. Dengan bertambahnya CAR, perbankan semakin mampu meningkatkan peran dalam penyaluran kredit, khususnya ke sektor riil. Apalagi data BI per 1 Juli 2011, CAR industri perbankan nasional menunjukkan kinerja menggembirakan (17,2 persen).

Sandera Sektor Riil

Kinerja makro perekonomian nasional hingga triwulan II-2011 menunjukkan prestasi membanggakan. Pertumbuhan ekonomi 6,5 persen (asumsi pemerintah semula 6,4 persen) dengan  peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) 6,48 persen dan nilai ekspor USD 18,41 miliar. Itu  merupakan angka ekspor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Juni 2011 naik 0,71 persen jika dibandingkan dengan Mei 2011, sedangkan jika dibandingkan dengan Juni 2010, naik 49,35 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari–Juni 2011 mencapai USD 98,64 miliar.

Sayangnya, di balik gemilangnya kinerja ekspor nasional tersebut, ada beberapa celah, antara lain: Pertama, masih rendahnya kontribusi sektor pertanian. Nilai ekspor semester I-2011 didominasi sektor industri dengan kontribusi 61,57 persen, sektor tambang dan lainnya 15,98 persen, sektor migas 19 persen, sedangkan sektor pertanian hanya 2,60 persen. Fakta itu menggambarkan terpuruknya sektor pertanian yang hanya tumbuh 3,4 persen, kalah jauh dengan sektor-sektor lainnya (sektor perdagangan, hotel, restoran, keuangan, asuransi, pengangkutan, komunikasi, dan lain-lain). Konsekuensinya, meski pertumbuhan ekonomi nasional tinggi, itu belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam penyerapan tenaga kerja sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebab, hampir 60 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan yang mayoritas utama pekerjaannya di sektor pertanian. Tak salah, sektor pertanian disebut sebagai salah satu sektor penyangga ekonomi (yang biasa disebut tradeable sector) selain sektor industri.

Data BPS (2009) menunjukkan bahwa struktur tenaga kita masih didominasi sektor pertanian (42,76 persen), selanjutnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran kurang dari separo yang disumbang sektor pertanian (20,05 persen). Untuk  industri pengolahan, kontribusinya lebih kecil lagi, yakni 12,29 persen.

Kedua, masih terpakunya pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS dan Eropa. Berdasar negara tujuan ekspor, AS dan Eropa memainkan peran penting dalam ekspor Indonesia. Data menunjukkan, AS termasuk tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia setelah Jepang dan Tiongkok. Nilai ekspor Indonesia ke Jepang USD 16,5 miliar, ke Tiongkok USD  14,07 miliar, dan AS mencapai USD 13,3 miliar.

Dengan data itu, tentu sangat riskan jika terjadi krisis keuangan di AS dan Eropa seperti saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya pemerintah mencari terobosan-terobosan baru dalam ekspor dengan mengalihkan negara tujuan ekspor ke Timur Tengah, Kazakstan, Uzbekistan, Rusia, Afrika, Amerika Latin, dan lain-lain.

Melihat terpuruknya sektor riil saat ini, khususnya sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, ada beberapa argumen yang bisa diberikan untuk menjawab penyebab terpuruknya sektor pertanian jika ditinjau dari aspek permodalan. Pertama, rendahnya keberpihakan perbankan pada sektor pertanian. Hal itu bisa dilihat dari laporan BI yang menunjukkan dalam lima tahun terakhir ini, kredit perbankan untuk sektor pertanian hanya di kisaran 5 persen, kalah jauh jika dibandingkan dengan sektor lainnya (perdagangan, restoran, hotel, jasa, dan lain-lain) yang di atas kisaran 10 persen.

Kedua, kurang efisiennya penyaluran kredit perbankan. Kredit perbankan diberikan pada dua jenis penggunaan, yaitu yang bersifat produktif dan bersifat konsumtif. Yang bersifat produktif disalurkan sebagai modal kerja untuk kegiatan produksi dan investasi guna mengembangkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Harapannya, penyaluran kredit investasi itu mampu menggerakkan sektor-sektor riil, khususnya sektor pertanian, sehingga mampu tumbuh sebagai sektor motor pembangunan ekonomi nasional.

Beberapa fakta menunjukkan, selama ini kredit perbankan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan sektor riil, khususnya sektor pertanian. Bahkan, tak salah jika kita menyebut salah satu faktor utama penyebab terpuruknya sektor riil saat ini disebabkan masih ”tersanderanya sektor riil” oleh sektor perbankan. Sektor riil memang masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari  perbankan. Apalagi sumber utama masalah sektor pertanian di pedesaan adalah kelangkaan modal (lack of capital). Untuk mengatasi masalah kredit perbankan tersebut, diperlukan intervensi dan langkah tegas BI agar sektor riil tidak semakin terpuruk dan bisa berkibar jaya lagi dalam kancah perekonomian nasional.

Adanya aturan BI yang mewajibkan eksporter menyimpan devisa hasil ekspor di bank devisa dalam negeri memberikan harapan baru bagi sektor riil. Selain mempermudah dan membantu BI mengontrol arus devisa, aturan itu membantu sektor perbankan dalam menggerakkan sektor riil, khususnya sektor pertanian yang mengalami masalah klasik dalam permodalan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan BI sebagai pemegang dan penguasa otoritas tunggal perbankan di Indonesia agar perbankan benar-benar melaksanakan fungsi dan peran mediasinya. Yakni, membantu pemerintah untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan dalam masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Salah satunya memberdayakan sektor riil, khususnya sektor pertanian, sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

*) Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Telah di muat di Jawa Pos Sabtu, 24 September 2011