Agus Suman: Patogen Ketidakmerataan

Gubernur Bank Indonesia – Darmin Nasution
28 May 2011
Tanamkan Gemar Baca dan Pendidikan Wirausaha pada Anak
30 May 2011

Hasil survei nasional Indo Barometer mengenai Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono mengindikasikan buruknya kinerja pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Kenyataan itu seakan-akan menjadi alarm alias peringatan bagi SBY-Boediono dan jajaran menteri pembantunya.
Betapa tidak, berdasar hasil survei tersebut, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang paling menonjol adalah di bidang ekonomi. Sebanyak 55,8 persen publik menyatakan tidak puas dan sebaliknya, 41,2 persen, menyatakan puas. Terlepas dari metode dan siapa objek survei Indo Barometer tersebut, paling tidak hasil survei itu membuka mata hati rakyat Indonesia pada umumnya dan pemerintah khususnya. Yakni tentang kondisi ekonomi sebenarnya yang relatif masih jauh dari harapan.
Hasil kinerja makroekonomi nasional triwulan I 2011 yang baru saja dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen (padahal, sebelumnya asumsi pemerintah hanya 6,3 persen). Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,8 persen dari total angkatan kerja atau menurun daripada Agustus 2010 sebesar 7,4 persen dan Februari 2010 sebesar 7,41 persen.

Realitas yang Sebenarnya
Pencapaian kinerja ekonomi pemerintah yang menggembirakan di atas tak seharusnya membuat kita lupa diri. Setidaknya terdapat beberapa realitas yang cukup miris untuk diungkap. Pertama, ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi masih sangat mencolok. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen tersebut kurang didukung oleh pertumbuhan di sektor riil (tradable sector).
Sektor yang disebut terakhir itu hanya tumbuh 3,4 persen untuk pertanian dan 4,6 persen untuk industri. Hal tersebut sangat kontras dengan pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang meningkat 13,8 persen serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang meningkat 7,9 persen.
Hal itu terjadi karena kebijakan ekonomi pemerintah mengutamakan sektor non-tradable (sektor keuangan, asuransi, pengangkutan, komunikasi, perdagangan, hotel, restoran, dan lain-lain). Akibatnya, sektor riil terjebak dalam pertumbuhan yang rendah sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi semakin sulit untuk diatasi.
BPS juga melaporkan bahwa sejak Februari 2010 hingga Februari 2011 hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Kecuali sektor pertanian dan sektor transportasi yang masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 360 ribu orang (0,84 persen) dan 240 ribu orang (4,12 persen).
Belum lagi ancaman deindustrialisasi yang mulai membayangi perekonomian Indonesia saat ini. Hal itu ditandai dengan ketergantungan terhadap asing dan perusahaan asing. Tak pelak, pertumbuhan impor terus melaju kencang hingga mencatatkan rekor baru. BPS mencatatkan, impor Maret 2011 mencapai USD 14,48 miliar atau tumbuh 23,23 persen daripada Februari sebesar USD 11,75 miliar. Itu capaian impor bulanan tertinggi sepanjang masa (Jawa Pos, 3/5/2011).
Peningkatan impor didominasi kelompok bahan baku dengan porsi 73,93 persen dari sebelumnya 72 persen. Sementara itu, impor kelompok barang modal turun dari 19,8 persen menjadi 17 persen. Hal tersebut didukung hasil survei Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di lima provinsi pada 2010 yang menunjukkan bahwa mayoritas penjahit penghasil produk tekstil industri rumah tangga telah berganti profesi menjadi pedagang karena mengalami banyak hambatan selama menjadi produsen.
Hal itu terjadi karena mereka sulit mendapatkan bahan baku, tidak mampu bersaing dengan produk impor, terutama dari Tiongkok yang harganya lebih murah, dan lain-lain. Dengan begitu, mereka merasa lebih nyaman menjadi pedagang.
Sejalan dengan itu, pada Desember 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga mengungkapkan bahwa saat ini perekonomian nasional mulai bergerak ke arah deindustrialisasi. Apalagi Indonesia ikut serta dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) yang menegaskan kehancuran industri dalam negeri.
Sebagai ilustrasi, industri manufaktur di Jatim yang merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh rendah. Hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di provinsi tersebut pada triwulan I 2011 yang hanya 0,53 persen daripada triwulan IV 2010. Rendahnya pertumbuhan tersebut mengikuti kinerja produksi industri nasional yang minus 2,18 persen atau menurun daripada pertumbuhan triwulan IV 2010 yang tercatat 1,28 persen (Jawa Pos, 5/5/2011).
Deskripsi di atas tak pelak mengingatkan kita akan bahaya involusi pertanian dan gejala deindustrialisasi. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang serius dan cepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kedua, terdapat ketimpangan dalam distribusi pembangunan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Berdasar laporan BPS, kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap pembentukan PDB (produk domestik bruto) 81,4 persen, Kalimantan 9,2 persen, Sulawesi 4,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, serta Maluku dan Papua 2,3 persen.

Kebijakan Prorakyat
Terlepas dari banyaknya persoalan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, dua aspek masalah di atas merupakan hal penting yang harus segera ditangani pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dalam setiap kebijakannya diharapkan lebih pro kepada rakyat dengan cara mengembalikan dasar pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri.
Meletakkan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan adalah skenario yang harus segera dilakukan. Skenario itu hendaknya bukan sebatas wacana, tetapi diperlukan implementasi yang lebih nyata.
Masalah izin pengelolaan terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih tampak berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya berpihak kepada para pemilik modal kakap. Regulasi yang berkaitan dengan perdagangan juga perlu disempurnakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengedepankan sektor kerakyatan agar tidak tergusur penetrasi besar-besaran dari para pelaku ekonomi besar. Penyehatan beberapa aspek di atas diharapkan dapat menyingkirkan patogen ketidakmerataan secara lebih berkualitas.

Artikel oleh Agus Suman Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
Dimuat di Jawa Pos kolom Opini, Kamis 26 Mei 2011.

Tinggalkan Balasan