FEB UB White Teks (1)

Recent Posts

Categories

Kehadiran Pemerintah dalam Pembangunan

Candra Fajri Ananda

Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMBANGUNAN mempunyai pengertian sebuah proses dinamis yang berorientasi jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya (cara pandang), yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (produktivitas ekonomi dan kemakmuran) seluruh penduduk.

Berdasar konsep itu, indikator pembangunan dapat diukur dengan pendapatan per kapita, perbaikan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Pembangunan seringkali dalam prosesnya membutuhkan insiator, sumber pembiayaan, yang harus melibatkan semua pihak yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa kegiatan pembangunan masih didominasi oleh peran pemerintah sebagai agen pembangunan, terutama dalam desain perencanaan pembangunan sebagai dasar awal proses pembangunan yang harus dilakukan.

Pemerintah dalam menjalankan program – program pembangunan, pembiayaannya selama ini bersumber dari pendapatan negara dan hibah. Di mana penerimaan negara banyak didominasi oleh perpajakan sebesar 77%, PNBP sekitar 20% dan sisanya pendapatan hibah. Kedepan pemerintah perlu berupaya untuk mencari pendanaan alternatif di luar pajak maupun PNBP, misalnya dari pengelolaan asset pemerintah.

Kehadiran pemerintah dalam berbagai proyek strategis di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk dari pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan. Salah Satu contoh proyek strategis yang didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ialah proyek bendungan air dibangun di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada proyek semacam ini seringkali pemerintah bukan hanya turut hadir dan menginisiasi saja, melainkan juga terlibat dalam pembiayaan. Harapan pemerintah dengan dibangunnya bendungan, akan memacu produktivitas sektor pertanian, peternakan, penyediaan lapangan kerjas baru sehingga provinsi NTT mampu berlari mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Ke depan, pemerintah perlu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable). Tantangan ini tidaklah mudah mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang dibutuhkan terutama yang berasal dari pasar modal (capital market) serta kian tingginya tingkat kompetisi antarnegara dalam mendapatkan dana investasi murah.

Melihat kondisi tersebut, peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Hal ini berangkat dari keterbatasan APBN yang hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembangunan, sehingga pemerintah mengenalkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan istilah public private partnership (PPP).

Signifikansi Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Selain pemerintah dan swasta, dalam pemerintahan modern, pihak yang juga perlu terlibat dalam pembangunan negara adalah masyarakat. Masyarakat merupakan aktor ketiga yang dapat mendorong percepatan pembangunan, di samping pemerintah dan swasta. Masyarakat yang pada masa sebelumnya dipandang sebagai obyek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan pada posisi subyek.

Pada posisi ini, pemeritnah berperan sebagai fasilitator dan mengelola proses partisipatif dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat secara harfiah biasanya merujuk pada keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada suatu kegiatan tertentu, terutama dalam proses musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).

Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk apresiasi bahwa tujuan dari pada pembangunan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan juga ditekankan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan yang diatur dalam undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan kombinasi antara top-down (atas bawah) dan bottom-up (bawah atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memperoleh hasil dari program tersebut.

Akurasi Analisa Ekonomi adalah Kunci

Demi terus mendorong pembangunan di setiap wilayah, pemerintah memiliki berbagai program berupa proyek fisik dan non fisik yang harus dilaksanakan, walaupun biaya yang tersedia sangat terbatas. Pasalnya, seringkali berbagai proyek strategis pemerintah secara finansial dan jangka pendek tidak menguntungkan. Pertimbangan finansial saja tidaklah cukup, dalam analisis proyek tersebut.

Pertimbangan kelayakan proyek berbasis aspek manfaat (benefit) dan biaya (cost) harus dimasukkan dalam desain kebijakan yang akan dibuat.

Pelaksanaan proyek pemerintah umumnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta, biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Sedangkan pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur secara finansial saja, tetapi diukur dengan terciptanya kesempatan kerja, inovasi pada pelaksanaan proyek, sumbangan pada nilai tambah PDB, maupun berkurangnya kemiskinan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat.

Dari berbagai penjelasan di atas, betapa pemerintah memegang peran sentral dalam proses pembangunan. Apakah pemerintah sebagai inisiator, penyedia pembiayaan, fasilitator maupun regulator untuk mampu mengajak masyarakat maupun swasta terlibat di dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satunya, misalnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin pembangunan yang merata di setiap wilayah Indonesia untuk mencegah ketimpangan sosial di antara masyarakat Indonesia.

Tentu di wilayah yang secara finansial sangat tidak fisibel, akan sangat sulit untuk melibatkan swasta di dalam pembiayaan, pemerintah akan tetap membangun sesuai perencanaan dan APBN akan menanggung pembiayaan proyek tersebut. Beda dengan wilayah-wilayah yang secara finansial menguntungkan, akan sangat mudah sektor swasta sebagai sumber pembiayaan seperti KPBU.

Kita berharap dengan berbagai model pembiayaan pembangunan, kualitas layanan publik, akses pada pendidikan dan kesehatan akan terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi ultimate goal pembangunan yang dilakukan.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 14 Maret 2023 – 09:13 WIB

Scroll to Top
Skip to content