SELAMA enam bulan terakhir, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Hal ini dilihat dari positivity rate Covid-19 di Indonesia yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di angka 25,02%. Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di angka 24,78%. Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa tingkat kesembuhan dari pasien Covid-19 di Indonesia telah lebih baik dari sebelumnya. Data menunjukkan bahwa presentase kesembuhan sebesar 71,5%, di mana angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan ketika awal bulan Mei yang hanya sekitar 15%.
Kenaikan presentase kasus aktif di Indonesia menjadi alarm bagi pemerintah untuk semakin memperkuat tindakan dalam mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek di setiap lini kehidupan. Perubahan terjadi dalam aspek tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia baik sisi ekonomi, pendidikan, sistem kerja, dan berbagai aspek lainnya. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mendapatkan tekanan yang cukup berat. Data BPS menunjukkan bahwa laju ekonomi kuartal I 2020 tercatat 2,97% atau terkontraksi 2,41% dibanding kuartal IV 2019. Bahkan, pada kuartal II kontraksi ekonomi makin dalam sebesar 5,32%. Sejumlah sektor pertumbuhannya terkoreksi, di antaranya adalah sektor industri (-6,19%), perdagangan (-7,57%), konstruksi (-5,39%) dan pertambangan (-2,72%). Penurunan ekonomi selama pandemi terjadi karena banyak aktivitas perdagangan yang terhenti. Oleh sebab itu, secara mutlak pandemi Covid-19 yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir membawa pemerintah untuk memikirkan berbagai strategi yang perlu dilakukan setelah pandemi berakhir agar perekonomian nasional dapat jump start menuju arah yang positif.
Transformasi Ekonomi
Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal secara drastis pada sejarah dan peradaban manusia. Peringkat Indonesia dalam konteks ekonomi dunia ke depan sangat ditentukan oleh desain terbaru pembangunan. Di balik musibah pandemi Covid-19 yang terjadi, sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk mentransformasi perekonomiannya ke arah yang lebih inklusif. Saat ini, transformasi menuju perekonomian yang lebih efisien dan lebih sustain perlu menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa dengan banyak melibatkan industri dalam negeri. Hal itu karena Indonesia dalam waktu 1-2 tahun ke depan sangat berharap pada ekspor dan investasi untuk mendorong kebangkitan ekonomi, walaupun sangat berat melihat hampir seluruh wilayah di dunia juga terdampak pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 secara tidak langsung memberikan kesempatan pada masyarakat Indonesia mulai menggunakan produk lokal. Hal itu karena pandemi ini menyebabkan arus produk dan barang input menjadi terbatas. Bahkan arus manusia sebagai gambaran aktivitas ekonomi juga dibatasi. Oleh sebab itu, inilah saatnya produk lokal, termasuk Industri yang berbahan baku lokal berjaya, walaupun dengan syarat untuk terus memperbaiki kualitas produk dan layanan agar dapat bersanding kualitasnya dengan berbagai produk dari luar negeri. Apabila produk lokal telah sejajar kualitasnya dengan produk dari luar negeri, maka pasca pandemi Covid-19 Indonesia akan mampu bersaing atau bahkan menguasai pasar domestik bahkan luar negeri.
Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun sebelumnya. Tak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia makin tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama. Selain itu, jika dilihat dari sisi efisiensinya, IMD World Competitiveness Year Book menunjukkan bahwa faktor efisiensi pemerintah, bisnis pemerintah, dan infrastruktur juga menurun secara berurutan dari posisi 25 (2019) ke posisi 31 (2020), dari posisi 20 ke posisi 31, dan dari posisi 53 ke posisi 55. Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam negeri untuk memperbaiki daya saing melalui peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi biaya logistik yang hingga kini masih dirasa masih kurang kompetitif.
Efisiensi Logistik
Efisiensi sistem logistik di Indonesia menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing nasional. Untuk menciptakan produk-produk yang berdaya saing global diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen di dalam negeri, serta sistem logistik nasional (sislognas) yang efisien dan kompetitif. Hal ini karena sektor logistik memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kondisi geografis dan luas wilayahnya. Ironisnya, Saat ini rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di mana angka tersebut lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia yang dapat mencapai 13%-15% dari PDB. Selain itu, berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 46. Peringkat tersebut menunjukkan Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 7, China di peringkat 29, Thailand di peringkat 32, dan Vietnam di peringkat 39.
Faktor pendukung untuk mencapai efisiensi logistik adalah penyediaan dan penataan infrastruktur pendukung logistik yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi ke-3 dengan Infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Meski demikian, efisiensi logistik tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur semata, melainkan juga memerlukan perbaikan regulasi, standar-standar yang baik, dan sistem elektronik yang terintegrasi dan handal.
Ekosistem Logistik tidak akan bisa dipisahkan dari ketersediaan sistem berbasis elektronik yang handal untuk memperkuat integrasi layanan pemerintah dan menghubungkan layanan pemerintah tersebut dengan platform-platform berbasis elektronik yang dimiliki oleh para pelaku usaha di bidang logistik. Sayangnya, beberapa platform yang telah dibuat di antaranya single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring, hingga kini belum dapat dijalankan secara optimal. Selama ini, sistem pelayanan yang lambat dan rumit adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya inefisiensi. Penggunaan sistem Single Window secara utuh akan memunculkan transparansi proses bisnis pada masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah. Jika terjadi kelambatan layanan, maka akan mudah diketahui di titik mana dari rangkaian layanan pemerintah tersebut yang mengalami kelambatan. Pada akhirnya, integrasi layanan ini akan memunculkan transparansi layanan publik yang didasarkan pada standar layanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pelaku usaha.
Guna mendukung efektifitas sistem elektronik tersebut, kementerian dan lembaga pemerintah harus menerbitkan regulasi yang efisien pula. Sistem elektronik dan regulasi yang efisien adalah dua hal yang saling membutuhkan. Sistem elektronik yang baik hanya akan mampu memberikan kinerja optimal jika didasarkan pada regulasi yang efisien pula. Jika regulasi yang dikeluarkan masih tidak efisien, maka bisa jadi sebuah sistem elektronik justru akan menjadi masalah bagi para penggunanya sebagaimana yang terjadi saat ini.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jika kita bisa fokus pada peta jalan yang yang jelas dan target yang terukur, maka Indonesia akan memiliki layanan logistik yang murah dan cepat dengan biaya yang transparan dan kompetitif, sehingga sistem logistik Indonesia akan menjadi lebih efisien. Melalui efisiensi logistik yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat. Semoga.
Prof Candra Fajri Ananda PhD
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia
