Blitar — Guru Besar kebijakan pembangunan Dwi Budi Santoso menilai penyelesaian Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029 sebagai langkah penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan di tengah bonus demografi dan tantangan ketimpangan sosial-ekonomi.
Menurut Prof. Dwi Budi Santoso, dengan jumlah penduduk mencapai 1.263.650 jiwa dan laju pertumbuhan 0,81 persen, Blitar memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar angka pertumbuhan. “Pertumbuhan ekonomi Blitar yang stabil di 4,44 persen pada 2024 memang masih di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional, namun RPJMD ini sudah menunjukkan kesadaran kuat untuk mengejar kualitas dan pemerataan,” ujarnya, Kamis (9/1/2026).
Ia menyoroti indeks Gini sebesar 0,353 yang mencerminkan ketimpangan tingkat sedang, serta dinamika kemiskinan yang sempat meningkat saat pandemi hingga 9,65 persen sebelum kembali turun menjadi 8,71 persen. Menurutnya, data ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif yang lebih tajam dalam RPJMD agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sektor lingkungan dan permukiman, Prof. Dwi mengapresiasi capaian akses sanitasi aman 89,19 persen, melampaui target daerah, melalui program STBM, rehabilitasi 370 unit rumah tidak layak huni, serta penanganan sampah lebih dari 81 ribu ton. Namun ia mengingatkan bahwa pengurangan sampah yang masih relatif rendah, sekitar 7.442 ton, menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur TPS 3R dan perubahan perilaku masyarakat.
Terkait isu keberlanjutan, ia menilai positif penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 16.185,65 ton CO₂e, yang mayoritas berasal dari sektor energi. “Inisiatif seperti penggunaan pupuk organik dan pengembangan bank sampah patut diperluas karena berdampak langsung pada lingkungan sekaligus ekonomi warga,” jelasnya. Meski demikian, fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,64 masih menjadi catatan, terutama terkait kualitas air akibat limbah domestik dan aktivitas peternakan.
Dalam aspek ketangguhan wilayah, Prof. Dwi menyebut Blitar menunjukkan kemajuan signifikan. Indeks Risiko Bencana (IRB) berhasil ditekan dari 160,26 pada 2020 menjadi 117,60 pada 2024, sementara Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat menjadi 0,65 berkat inovasi seperti SILANA dan MINA KE SEKOLAH. Penanganan kekeringan di 10 kecamatan melalui distribusi 2,17 juta liter air bersih, penetapan tiga RDTR (Garum, Wlingi, Srengat), serta pengurangan kawasan kumuh seluas 49,29 hektare dinilai sebagai bukti pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi.
“RPJMD ini sudah berada di jalur yang tepat. Tantangannya ke depan adalah memastikan implementasi konsisten, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang,” pungkas Prof. Dwi Budi Santoso. Ia menegaskan, keberhasilan RPJMD 2025–2029 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola bonus demografi sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
