ANGGAL 21 April menjadi monumen bersejarah bagi perempuan Indonesia. Kartini, seorang perempuan priyayi (bangsawan) Jawa, berhasil menorehkan tinta emas atas perlawanannya terhadap budaya yang cenderung mendiskriminasi kebebasan perempuan.

Dalam pandangannya, keberadaan perempuan begitu gamblang ternegasikan sehingga sulit untuk berkembang dan maju. Narasi-narasi yang ia bangun (melalui tulisan-tulisannya) ingin mengubah agar hak-hak perempuan tidak lagi dipingit hanya karena faktor gender.

Perempuan perlu dibekali dengan pendidikan yang layak serta kesetaraan dalam berkehidupan dan perlakuan di mata hukum. Rentetan perjuangannya dimulai dengan berkorespondensi bersama sahabat penanya di Belanda hingga mendirikan sekolah perempuan di beberapa daerah.

Butuh waktu yang cukup panjang agar cita-citanya dapat diwujudkan sekian tahun kemudian. Namun Kartini tak cukup punya waktu menyaksikan sendiri bagaimana buah hasil perjuangannya setelah wafat di usia yang relatif begitu muda.

Atas kegigihannya dalam memperjuangkan peran yang lebih besar bagi perempuan, 21 April sebagai tanggal kelahirannya diperingati secara nasional sebagai Hari Kartini. Semangat Kartini untuk meningkatkan harkat-martabat perempuan tidak lantas menghilang tergerus oleh waktu.

Kartini modern terus bermunculan dengan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Sudah tidak terhitung berapa banyak perempuan Indonesia yang berani melompati pagar pembatas budaya yang memang sudah semestinya butuh penyegaran.

Di bidang politik sejak era mekanisme pemilihan langsung berjalan, suara-suara perempuan semakin nyaring terdengar karena hak-hak mereka dilindungi dengan persyaratan minimal 30% komposisi calon anggota legislatif (caleg) harus dari kelompok wanita.

Dari lingkungan eksekutif, wajah-wajah jelita semakin banyak menghiasi jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Bahkan kita pernah memiliki seorang presiden dari kalangan perempuan dan masih banyak lagi perempuan yang sedang/telah membangun prestasi pada kursi masing-masing. Di bidang ekonomi pun sudah lumayan banyak pimpinan atau CEO perusahaan keuangan dan perbankan dari kalangan perempuan. Saat ini kita memiliki menteri keuangan perempuan yang berdiri kokoh sebagai influencer dan daya pikatnya telah diakui di mata pelaku ekonomi nasional hingga internasional. Di era disrupsi ini kesempatan perempuan relatif begitu besar dan lebih mudah untuk dapat mengembangkan sayapnya. Sekarang banyak ibu rumah tangga hingga remaja putri, termasuk mahasiswi, yang sudah memulai langkah bisnisnya dari usia yang relatif belia.

Semangat dan tujuan untuk melakukan itu semua bisa sangat berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga yang tujuannya sekadar menambah penghasilan keluarga (additional income). Tidak sedikit pula yang memiliki impian besar untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan negara dengan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor yang berasal dari inisiatif kalangan perempuan itu sendiri, ada ihwal-ihwal lain yang pada akhirnya ikut mendorong mengapa para wanita perlu turun tangan mengatasi beragam persoalan sosial. Saat penulis mencoba googling dengan kata kunci “pemberdayaan perempuan”, isu yang paling banyak muncul adalah kesetaraan (gender), kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, kemiskinan), pembangunan berkelanjutan, dan efektivitas pendekatan kebijakan.

Nah, dalam kacamata penulis, yang paling menarik ialah isu perempuan yang terkait dengan kemiskinan dan pendekatan kebijakan. Tidak sedikit perempuan yang pada akhirnya rela bekerja karena tuntutan pendapatan dan kebutuhan keluarga. Selain itu faktor pergaulan yang kian tidak terbatas sering kali “memaksa” agar perempuan turut bekerja atas nama gaya hidup.

Dari sisi pendekatan kebijakan juga tidak kalah penting karena perempuan dianggap memiliki nilai plus dari sisi kelembutan, sifat keibuan, dan kepekaan, terutama untuk menggagas kebijakan yang relevan dengan dunia perempuan. Tentu cerita-cerita sosial ini perlu kita kendalikan agar dampaknya tidak negatif. Lantas bagaimana caranya?

Pertama, membangun kapasitas perempuan adalah cara yang pertama dan utama. Mengapa? Karena kompetensilah yang akan membuat perempuan bisa bertahan di era persaingan yang tak terbatas ini.

Emansipasi tidak cukup hanya berupa imbauan, tetapi juga membutuhkan tindakan konkret agar kehadiran perempuan tidak justru menjadi bumerang bagi lingkungannya. Kita perlu membuka akses seluas-luasnya agar perempuan turut menikmati kemajuan pendidikan, kesehatan, teknologi, dan keterampilan hidup lainnya yang sesuai dengan kelasnya.

Tentu kesetaraan ini yang dulu juga sangat dicita-citakan Kartini. Namun ini baru langkah awal sebagai bekal keterampilan bagi kaum perempuan dan masih banyak rentetan berikutnya.

Kedua, kita perlu memberi ruang bagi perempuan untuk berekspresi. Caranya bisa melalui regulasi dengan memberi akses khusus kepada perempuan seperti halnya aturan mengenai kuota minimal 30% caleg perempuan.

Tentu logika ini cukup masuk akal ketika kita berasumsi bahwa yang paling memahami kebutuhan perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Hasil riset Peterson Institute (2016) terhadap 21.980 perusahaan di 91 negara menunjukkan bahwa perusahaan yang dikomandani perempuan ternyata mampu menghasilkan kenaikan profit tahunan 2,7% lebih tinggi daripada yang digawangi kaum non-perempuan.

Hal ini juga berkaitan dengan fenomena e-commerce di Indonesia yang menurut survei Snapcart (2018) 65% konsumennya merupakan kalangan perempuan. Jadi untuk mengembangkan potensi perempuan dan e-commerce sekaligus, infiltrasikanlah perempuan untuk terlibat di dalam proses-proses kebijakannya.

Ketiga, membangun kewirausahaan berbasis ekonomi perempuan. Nah, dalam pandangan penulis, ruang ekonomi yang paling ideal untuk kaum perempuan adalah melalui pengembangan industri rumahan (home industry).

Cara ini juga yang dipilih Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi isu-isu kekerasan dan pemberdayaan terhadap wanita. Karakteristik industri rumahan ini yang cenderung inklusif dan “longgar” secara kelembagaan tampak sudah berjodoh dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi perempuan. Misalnya modal yang dibutuhkan relatif tidak selalu banyak, lebih mengutamakan skill tenaga kerja ketimbang kebutuhan administratif (seperti tingkat pendidikan) serta memiliki fleksibilitas waktu dan tempat kerja.

Poin yang terakhir mungkin yang paling bersahabat dengan kaum perempuan karena pada sisi yang lain, kebanyakan wanita di Indonesia yang sudah berumah tangga serta memiliki PR lain seperti mengurusi anak, memasak, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Jadi pola ini dianggap bisa menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak bagi seorang perempuan.

Dan keempat, membangun sinergi antarsektor, antargender, dan antar-stakeholders. Mengapa sinergi sangat penting? Sebab tidak semua persoalan akan mampu diatasi para wanita sendirian. Misalnya untuk produksi yang butuh mobilitas dan kemampuan fisik yang tinggi, biasanya para lelaki yang lebih mampu melakukannya.

Keterkaitan antarsektor juga tidak kalah penting dalam kerangka ekonomi berkelanjutan. Misalnya dalam interaksi antara produsen dan konsumen, dibutuhkan kehadiran marketplace sebagai penghubung keduanya. Sinergi akan terus bergerak menjadi kebutuhan primer agar proses pengembangan dan interaksi ekonomi bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Gerbang era disruptif akan terus terbuka lebar dan mendorong agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi hajat hidup masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan ide peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan pemerataan kualitas hidup. Oleh karena itu perempuan juga perlu diajak menikmati segala dinamika yang ada agar potensinya bisa mendukung proses pembangunan.

Kita perlu ingat bahwa perjuangan Kartini tidak berhenti hanya sebagai tuntutan. Kartini tentu juga menginginkan agar para perempuan berjuang merebut kepercayaan dan membuktikan mereka layak mendapatkan kesetaraan.

Jadi, selamat berjuang para ladies! Jadilah Kartini modern yang namanya akan terus dikenang sebagai ibu perjuangan bagi bangsa Indonesia, apa pun posisinya.

Candra Fajri Ananda Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya