Kabupaten Probolinggo, 2025 – Pembangunan kawasan Agro-Minapolitan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal keberlanjutan, kelembagaan, dan integrasi ekonomi. Hasil evaluasi tim PKEPK FEB Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa meskipun masterplan Agropolitan dan Minapolitan telah disusun secara sistematis, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat ekonomi lokal secara inklusif.
Evaluasi menyebutkan bahwa dokumen masterplan, baik untuk kawasan Agropolitan maupun Minapolitan, memiliki struktur perencanaan yang cukup lengkap. Visi, misi, sasaran strategis, hingga program kegiatan tersusun secara hierarkis dan logis, memudahkan pemahaman arah kebijakan dari tingkat makro hingga teknis. Namun, masterplan belum merumuskan strategi jangka menengah hingga panjang secara eksplisit dan belum menyediakan indikator kinerja yang jelas untuk memantau keberhasilan program.
Di lapangan, intervensi yang telah dilakukan cenderung fokus pada pengurangan biaya usaha dan peningkatan kapasitas petani serta nelayan. Bantuan sarana produksi, bibit, alat pertanian, dan pendampingan teknis telah diberikan, terutama untuk kelompok usaha kecil. Meski demikian, distribusi bantuan masih bersifat top-down, belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, dan belum terintegrasi dengan strategi produksi jangka menengah. Di sektor perikanan, petambak kecil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan dan fasilitas pendukung produksi berkelanjutan.
Aspek kelembagaan menjadi tantangan utama. Di kawasan Agropolitan, lembaga petani sudah mulai terbentuk dan mendorong kerja sama kolektif, namun efektivitasnya belum optimal. Sementara di Minapolitan, kelembagaan masih lemah, kelompok tambak kecil bersifat informal, dan integrasi ke rantai nilai industri hampir tidak terjadi. Minimnya kapasitas kelembagaan ini berdampak pada rendahnya daya tawar petani dan nelayan serta terbatasnya akses pasar yang menguntungkan.
Selain itu, evaluasi menunjukkan ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang menyeluruh, sehingga efektivitas program sulit diukur dan umpan balik kebijakan tidak optimal. Pelaksanaan program masih bersifat administratif dan terfokus pada output fisik, seperti distribusi alat atau bibit, tanpa penilaian atas hasil atau dampak jangka panjang.
Hasil evaluasi juga menyoroti peran pemerintah daerah yang sangat krusial. Program inovasi produksi, bantuan input, serta peningkatan kapasitas SDM telah memberikan dampak positif, namun keberhasilannya masih bergantung pada koordinasi lintas sektor, kontinuitas program, dan integrasi dengan penguatan kelembagaan lokal. Pembangunan Agro-Minapolitan perlu mendorong industrialisasi lokal melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan, penguatan koperasi, serta akses pasar yang lebih luas.
Secara keseluruhan, pembangunan Agro-Minapolitan di Probolinggo memiliki fondasi yang baik, namun untuk mencapai keberlanjutan dan transformasi ekonomi, dibutuhkan peningkatan kelembagaan, sistem monev yang terstruktur, dan strategi penguatan posisi ekonomi petani dan nelayan secara menyeluruh.
