Surabaya, 2025 – Kemiskinan di Jawa Timur masih menunjukkan karakteristik yang kompleks dan bersifat spasial, dengan konsentrasi tinggi di Pulau Madura, kawasan tapal kuda bagian timur, serta wilayah perkotaan padat. Selain persentase penduduk miskin yang tinggi, kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan bahwa rumah tangga miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Determinan utama kemiskinan meliputi rendahnya pendidikan, dominasi pekerjaan di sektor primer berproduktivitas rendah, keterbatasan akses infrastruktur dasar, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Jawa Timur merumuskan strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi tersebut mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan penguatan tata kelola, termasuk penguatan perlindungan sosial adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja produktif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Pendekatan berbasis wilayah (place-based policy) diterapkan untuk memastikan intervensi kebijakan lebih responsif terhadap karakteristik lokal.
Pemerintah juga menyiapkan rekomendasi kebijakan spesifik per kategori dan tipologi wilayah. Per kategori, kebijakan meliputi pembangunan tata kelola dan sistem data terpadu, perlindungan sosial adaptif, pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, perumahan layak, ketahanan pangan, serta manajemen risiko bencana dan iklim. Sementara itu, rekomendasi per tipologi wilayah menargetkan kebutuhan khusus setiap daerah, mulai dari perkotaan padat, kota menengah, wilayah agraris, pesisir, pegunungan, kepulauan, koridor industri, hingga wilayah rawan bencana.
Dengan strategi dan paket kebijakan terpadu ini, pemerintah Jawa Timur menargetkan tidak hanya penurunan angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga pengurangan kedalaman, keparahan, dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mendukung tercapainya visi Jawa Timur Emas 2045, melalui transformasi struktural ekonomi, penguatan pembangunan manusia, serta integrasi lintas sektor dan wilayah.
