Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Pandemi belum sepenuhnya berakhir, namun kini ekonomi diuji dengan volatilitas pasar keuangan yang meningkat seiring eksalasi perang Rusia dan Ukraina . Pemulihan ekonomi masih terus diupayakan, meski Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat perbaikan ekonomi global akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.
Perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 telah memberikan tekanan terhadap pemulihan ekonomi global akibat pandemi. Perang tersebut juga menciptakan tantangan bagi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global.
Selain itu, konflik antara kedua negara tersebut juga telah memicu kenaikan harga-harga komoditas global secara signifikan, terutama pada komoditas energi, pangan, dan logam yang berdampak pada meningkatnya inflasi global. Meski demikian, hingga kini stabilitas keuangan Indonesia berada di kondisi normal.
Pemerintah masih optimistis bahwa kinerja perekonomian dapat terus membaik dan diproyeksikan mampu tumbuh hingga 5,2% pada 2022. Berkaca dari sisi laju pemulihan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2021 berhasil melampaui level periode pra-pandemi. Hal tersebut patut dicatat, mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Meksiko, Jerman, Prancis, dan Italia.
Karena itu, pemerintah optimistis menetapkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2-5,8% pada 2022 sebagai dasar menyusunan rancangan APBN (RAPBN). Pertumbuhan ekonomi tersebut akan diupayakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.
Dorong Konsumsi untuk Pertumbuhan
Pada aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara.
Konsumsi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan penduduk Indonesia. Keynes berpendapat, faktor utama yang menentukan konsumsi adalah pendapatan.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah memanfaatkan momentum bulan puasa dan hari raya untuk mendongkrak belanja masyarakat.
Konsumsi yang meningkat diyakini menjadi jurus ampuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama kuartal II/2022.Pemerintah memperkirakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada periode Ramadan dan Lebaran dapat menghasilkan potensi peningkatan konsumsi secara signifikan. Pemberian THR dan gaji ke-13 wajib diberikan kepada karyawan maupun ASN, TNI, dan Polri untuk optimalisasi konsumsi.
Tak hanya itu, kebijakan pemberian tunjangan THR dan gaji ke-13 pun perlu bersinergi dengan program pemerintah lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Formula lain yang juga perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi adalah mempercepat penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dalam rangka menjaga momentum perbaikan konsumsi dalam momentum Ramadan dan Idulfitri. Program stimulus perlu dipercepat untuk mendorong daya beli keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Saat ini bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang masih giat disalurkan pemerintah.
Bansos ini diberikan kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kemensos RI menyebutkan bahwa PKH merupakan salah satu program bantuan tunai yang telah terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Investasi dan Efisiensi
Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak terlepas belanja pemerintah. Tak dapat dielakkan bahwa harapan besar keberhasilan pemulihan ekonomi saat ini masih bertumpu pada belanja pemerintah sebagai pengungkit daya beli masyarakat yang masih berupaya bangkit pascapandemi. Belanja pemerintah adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Terlebih lagi di masa pemulihan ekonomi saat ini, belanja pemeritah berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.
Meski demikian, untuk dapat memberikan optimalisasi dampak positif dari belanja pemerintah, maka belanja perlu diarahkan pada belanja berkualitas yang ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif, belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing industri.
Spending better dapat dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Selain belanja pemerintah, investasi juga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh dua faktor utama yakni konsumsi yang di dalamnya menyangkut daya beli masyarakat serta faktor investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Karena itu, tak mengherankan bila pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pada 2022 membutuhkan peran serta investasi nonpemerintah untuk dapat mendorong capaian pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Angka ini telah melampaui target Presiden Joko Widodo sebesar Rp900 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus mendorong investasi dalam mendongkrak sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan di tengah masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama di dalam pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup untuk menjadi jaminan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan meningkat secara merata.
Pada pelaksanaannya, pembangunan ekonomi dihadapkan dengan berbagai macam masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Masalah tersebut dapat menjadi suatu kendala di dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Karenanya, masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian dan diupayakan untuk diturunkan melalui peningkatan kualitas belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Semoga.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 18 April 2022 – 07:31 WIB oleh Koran SINDO dengan judul “THR dan Gaji 13 Dorong Pertumbuhan Ekonomi”.
