Pandemi masih belum menepi. Namun, kondisi perekonomian Indonesia kian membaik seiring dengan capaian vaksinasi yang juga semakin meningkat. Data perkembangan vaksinasi secara nasional menunjukkan, pemerintah telah berhasil mencapai target vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan lembaga kesehatan dunia (WHO).
Bahkan, Indonesia berhasil menjadi salah satu dari lima negara dengan angka capaian vaksinasi terbesar di dunia. Namun, program percepatan vaksinasi Covid-19 masih terus digalakkan oleh pemerintah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, capaian vaksinasi secara nasional hingga 13 Oktober 2021 sebanyak 102,69 juta jiwa atau 49,31% dari 208,27 juta jiwa penduduk sasaran, sedangkan dosis kedua telah mencapai 59,41 juta jiwa atau 28,53%.
Saat ini, beberapa daerah telah berhasil mencapai target vaksinasi. Meski demikian, ketimpangan penerima vaksinasi antardaerah tak terhindarkan karena berbagai keterbatasan. Bahkan, WHO turut menyoroti ketimpangan vaksinasi Covid-19 antara Jawa-Bali dan daerah di luar Jawa-Bali, seperti Papua.
Beberapa kendala yang memicu ketimpangan vaksinasi di Tanah Air salah satunya, menurut Kementerian Kesehatan karena masih ada 10% masyarakat yang tidak mau divaksinasi. Selain itu, kendala lainnya ialah stok vaksin yang belum mencukupi untuk seluruh target sasaran.
Daerah yang memiliki cakupan vaksinasi yang sangat tinggi, adalah DKI Jakarta yang sudah lebih dari 100% dari target, dan Bali yang hampir mencapai 100% untuk vaksinasi dosis pertama.
Di sisi lain, capaian itu timpang, berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih terdapat sembilan daerah yang memiliki capaian vaksinasi di bawah 30% untuk dosis pertama, yakni Papua (23,3%), Sumatera Barat (24,88%), Aceh (26,75%), Lampung (27,05%), Sulawaesi Barat (28,05%), Maluku Utara (28,19%), Sulawesi Tengah (28,33%), Bengkulu (28,51%), dan Maluku (28,78%).
Vaksinasi Covid-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh dan terpadu. Herd Immunity atau kekebalan kelompok akan terbentuk jika sebagian besar masyarakat divaksinasi. Cakupan vaksinasi yang tinggi membutuhkan partisipasi dan kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi keengganan dan keraguan masyarakat terhadap vaksinasi, meningkatkan penerimaan dengan memastikan ketersediaan akses pada informasi yang akurat tentang vaksinasi Covid-19.
Imunitas Dorong Ekonomi
Keberhasilan program vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal itu menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional.
Harapan pemulihan ekonomi tercipta dengan terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi. Dunia meletakkan harapan besar pada keberhasilan program vaksinasi untuk mampu menekan efek pandemi hingga mampu diminimalisasi serendah mungkin sehingga aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali pulih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai budaya dalam adaptasi kebiasaan baru.
Keberhasilan vaksinasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga yang menjadi tumpuan roda perekonomian. Selama pandemi, sisi permintaan dan penawaran berjalan terpisah. Pembatasan aktivitas dan kegiatan ekonomi memberi pengaruh pada produksi dan distribusi. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah konsumsinya turun signifikan dan kelas menengah serta kelas atas banyak menahan konsumsi.
Kehadiran vaksin dan program vaksinasi akan memberikan ekspektasi pada pemulihan ekonomi. Sisi permintaan dan penawaran akan bertemu kembali jika program vaksinasi sukses dan berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil simulasi LIPI tentang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 berdasarkan capaian program vaksinasi, menghasilkan skenario bahwa apabila aktivitas masyarakat berjalan tanpa vaksin, PDB hanya akan tumbuh di kisaran 1,57- 2,07%. Akan tetapi, apabila vaksinasi telah dilakukan sebanyak 30%, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 2,99-3,49%. Kemudian apabila proses vaksinasi mencapai 50%, pertumbuhan PDB diprediksi tumbuh 3-3,7%. Asumsinya adalah dalam pergerakan manusia terdapat ekspektasi yang signifikan terhadap konsumsi.
Kondisi tersebut juga berlaku pada ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Diketahui bahwa capaian vaksinasi suatu wilayah berhubungan erat dengan terbentuknya herd immunity. Sehingga, semakin tinggi capaian vaksinasi daerah, maka pemulihan kondisi perekonomian daerah juga semakin cepat. Salah satunya adalah Bali.
Selain bertumpu pada percepatan program vaksinasi, upaya lain yang bisa diharapkan untuk mendorong konsumsi masyarakat di berbagai daerah adalah melalui stimulus keuangan yang salah satunya terwujud dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Di tengah pandemi Covid-19, anggaran dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program BLTDD.
Selama pandemi terjadi, sisi permintaan adalah bagian yang paling terdampak sehingga menekan belanja masyarakat. BLTDD mampu membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca supply dan demand di masa pandemi.
Percepatan Serapan Anggaran Daerah
Anggaran daerah yang terwujud dalam APBD memiliki peranan penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan di setiap daerah, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya, hingga Juni atau selama semester I/2020, masih terdapat 29 daerah diIndonesia yang presentase belanja daerahnya baru terealisasi di bawah 25%.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Juli 2021 juga mencatat rerata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Bel
Banja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi dari seluruh provinsi hanya mencapai Rp5,78 triliun atau baru 29,2% dari pagu anggaran senilai Rp19,8 triliun.
Rendahnya serapan tersebut termasuk juga termasuk dalam alokasi BLT. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan hingga pertengahan Oktober 2021, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa baru terealisasi Rp16,2 triliun atau 56,2% dari pagu.
Padahal, pada prinsipnya BLT Dana Desa digulirkan sebagai sabuk pengaman untuk menopang daya beli masyarakat desa sehingga ekonomi bergerak dan tumbuh. Sehingga, optimalisasi penyerapan dana adalah sumber utama bagi daerah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonominya, khususnya di masa pandemi. Artinya, dengan waktu yang tersisa menjelang akhir 2021 ini pemerintah perlu bergegas mempercepat serapan anggaran daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui penyerapan anggaran daerah yang lebih baik, kelancaran BLT Desa, akan mendorong penguatan perekonomian Desa, menciptakan desa-desa yang lebih baik, lebih mandiri, dan itu akan menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, semoga.
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI
