KEBIJAKAN desentralisasi fiskal di Indonesia melalui sistem transfer ke daerah telah berlangsung hampir dua dekade. Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan dana pusat yang mengalir ke daerah (termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun. Kenaikan dana transfer ke daerah merupakan
PANDEMI Covid-19 yang belum juga usai membawa perekonomian dunia mengalami tekanan berat. Wabah yang melanda semua belahan dunia ini seolah mengulang peristiwa besar seabad silam dan menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan serta ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Pada kondisi ini pemerintah bergerak cepat melalui kebijakan counter-cyclical dan APBN telah menjadi instrumen
CUKAI hasil tembakau (CHT) masih menjadi primadona dalam penerimaan negara. Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini CHT masih mendominasi penerimaan cukai negara. Data kementerian Keuangan menununjukkan bahwa CHT menyumbang antara 95% hingga 96% dari total penerimaan cukai di Indonesia. Selain itu, seiring dengan kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE),
KEBIJAKAN cukai yang telah dinanti banyak pihak, termasuk oleh pemerhati kesehatan, pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, telah diumumkan. Pengumuman yang biasanya dilakukan pada akhir Oktober kini mengalami kemunduran hingga awal Desember 2020. Kondisi tak biasa saat negara masih berjuang melawan pandemi korona (Covid-19) menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dari
PANDEMI korona (Covid-19) yang saat ini terus mengalami eskalasi di Indonesia tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan jumlah pengangguran dalam skala besar. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran per Agustus 2020 meningkat 2,67 juta orang. Artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77
BANK Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan lima kali dengan total sebesar 125 basis poin (bps) atau 1,25% sepanjang 2020. Terbaru, pada November 2020, BI memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps, dari level 4% menjadi 3,75%. Penurunan suku bunga acuan tersebut mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap
SEJAK dua dekade terakhir ini Indonesia telah menjalankan hubungan pembagian tugas antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Babak baru era desentralisasi di Indonesia dimulai setelah reformasi tahun 1998 ditandai dengan munculnya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 terkontraksi hingga minus 3,49% secara tahunan atau year on year (yoy). Dengan catatan tersebut, ekonomi Indonesia resmi resesi secara teknikal, karena dua kuartal berturut-turut secara tahunan telah minus. Meski demikian, Indonesia sejatinya telah mengalami banyak perbaikan dan kemajuan ekonomi dibandingkan dengan kuartal II ketika awal pandemi terjadi.
Dampak pandemi corona (Covid-19) terasa sangat signifikan hingga mampu memorakporandakan perekonomian global. Sebagian negara, termasuk negara-negara utama dunia, telah terlebih dahulu masuk dalam jurang resesi. Kini Indonesia pun telah resmi masuk dalam deretan negara di dunia yang juga mengalami resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) telah resmi melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia
SEBAGAIMANA telah kita ketahui bersama bahwa setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional mulai disahkan sejak 2015 oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keppres Nomor 22 tahun 2015. Peringatan Hari Santri merupakan wujud penghormatan pada nilai-nilai perjuangan bangsa, mengingat peran santri dalam merebut kemerdekaan. Kita masih ingat
Virtual Tour
UB CARE
Visit UB
Layanan Disabilitas
PPID
ULTKSP
Hukum UB
© 2025 – Fakultas Ekonomi dan BIsinis Universitas Brawijaya
