PANDEMI Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan ekonomi nasional maupun daerah. Terganggunya kegiatan operasional berbagai sektor ekonomi, menyebabkan daerah mengalami penurunan pendapatan yang cukup dalam, walaupun berbeda kedalaman antar daerah. Menghadapi ini semua, tentu pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk menghadapi dan menyelesaikan problematika ekonomi saat ini. Sekarang ini,
sejalan dengan perekonomian dunia yang terkontraksi cukup dalam. Sejak kemunculan pandemi Covid-19 awal 2020, perekonomian ekonomi Indonesia terimbasi sangat keras oleh pandemi Covid-19. Terjadi gangguan baik pada pasar output maupun pasar input, mengingat sebagian besar industri kita mengalami gangguan pasar tujuan ekspornya, termasuk juga bahan baku yang sebagian besar juga harus
HAMPIR seluruh dunia, dimana umat Islam berada, saat ini sedang merayakan hari raya kurban. Hari Raya ini berbeda dengan Idul Fitri yang diawali dengan puasa ramadan selama sebulan penuh, hari raya kurban dibarengi dengan kegiatan Haji yang berpusat di dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Hari raya ini sebagai
SECARA kewilayahan, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Terganggunya kegiatan operasional berbagai sektor di daerah kini terancam mengalami penurunan pendapatan hingga merugi akibat pandemi. Akibatnya, sejumlah sektor pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah pun turut mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, satu diantaranya yakni pajak
Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah semakin nyata berdampak pada sejumlah ekonomi negara di dunia. Singapura menjadi salah satu negara yang memasuki zona resesi setelah ekonominya mengalami penurunan hingga 41,2% pada kuartal II/2020. Pernyataan resesi Singapura tersebut didefinisikan setelah dua kuartal berturut-turut ekonomi negara tersebut mengalami kontraksi.
Keterpurukan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19 tak dapat dihindari. Kini perlahan Indonesia berusaha bangkit melawan dampak pandemi. Upaya pemerintah saat ini selain menahan jangan sampai konsumsi rumah tangga drop melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lain, adalah menarik penanaman modal asing (PMA) sebanyak mungkin untuk masuk ke Indonesia. Apalagi
Kebijakan protocol physical distancing akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak besar pada pendidikan. Tingginya risiko penularan penyakit ini mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Seluruh jenjang Pendidikan ‘dipaksa’ bertransformasi untuk menggunakan media
Virtual Tour
Visit UB
Layanan Disabilitas
PPID
ULTKSP
Hukum UB
UB CARE
WBS
UPG (Unit Pengendali Gratifikasi)
© 2025 – Fakultas Ekonomi dan BIsinis Universitas Brawijaya
