FMEI Sepakat Ambil Sikap Mendukung Kenaikan Harga BBM

Pertemuan Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI) yang berlangsung selama 2 hari (9-10/11) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) telah mampu menghasilkan beberapa pemikiran penting terhadap isu dan permasalah terkait kenaikan harga BBM.

Seperti yang kita ketahui, simpang siur kenaikan BBM sempat menjadi  trending topic beberapa bulan ini. Banyak yang setuju, banyak juga yang menolak mentah-mentah sikap pemerintah itu. Dalam kajian kali ini para delegasi, FMEI memiliki pandangan tersendiri tentang pro-kontra BBM di Indonesia. FMEI sepakat untuk mendukung pemerintah menaikkan BBM dengan syarat kenaikan yang dilakukan bersifat bertahap, tidak langsung tiba-tiba. Kenaikan BBM secara bertahap diharapkan dapat mengurangi beban subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir dalam APBN. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus bersedia menyediakan berbagai transportasi umum dan membenahi infrastruktur dari dana lain terlebih dahulu agar gejolak krisis sosial dan politik apabila terjadi kenaikan BBM dapat teredam.

Disamping menaikkan harga BBM, hal penting lainnya adalah melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan kerjasama energi antara pemerintah dan stakeholders terkait. Perbaikan ditujukan untuk memakmurkan rakyat semaksimal mungkin. FMEI mengemukakan beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah dalamrangka memakmurkan rakyat yaitu dengan merevisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yaitu pasal yang mengatur tentang Product Sharing Contract dan menambah pasal yang mengatur tentang batas atas cost recovery. Selanjutnya pemerintah harus tegas dalam menentukan item-item yang dapat dimasukkan ke dalam cost recovery untuk menghindari bias dan celah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perbaikan pengelolaan selanjutnya adalah dalam bidang sumber daya manusia (SDM). SDM dalam negeri, dalam hal ini Pertamina, harus segera diberdayakan dan dikembangkan untuk mengelola sumber daya energi yang baru agar Indonesia tetap  aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan tidak tertinggal oleh negara lain. Seperti yang kita ketahui, perusahaan asing mulai menerobos dan menguasai pasar-pasar sumber daya energi dengan inovasi-inovasi yang mereka tawarkan. Analisis mengenai opportunity cost terhadap pengelolaan sumber daya baru oleh pihak asing harus segera dibuat, di samping itu kita sudah semestinya siap untuk melakukan pengambilan alternatif dalam menyimpan sumber daya tersebut sehingga SDM dalam negri bisa dengan efisien mengelolanya dengan jangka waktu tertentu.

Tidak hanya dari segi SDM, dari pemerintah sendiri diharapkan siap mengembangkan energi alternatif karena hal ini dapat menjadi solusi jangka panjang pemanfaatan energi di Indonesia, bahkan tidak hanya pemerintah, pihak swasta, masyarakat serta asing diharapkan mampu mendukung adanya pengembangan energi alternatif. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa terus menerus terpaku pada sumber energi yang ada, kita harus mengembangkan sumber-sumber energi alternatif agar pemanfaat energi di Indonesia dapat berlangsung terus-menerus.

FMEI juga mengemukakan pentingnya pengadaan anggaran-anggaran khusus untuk penelitian dan pengembangan. Kaitannya, dengan hal itu analisis tentang sumber daya energi alternatif dapat berjalan secara maksimal. “Sebenarnya banyak sekali cara untuk mengembangkan energi alterbatif, tentunya pemerintah harus mendukung sepenuhnya. Kita harus kreatif juga dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah.” Ungkap Rizky, delegasi dari UNS. Keberagaman sumber daya di daerah  mampu memberikan kesempatan bagi bangsa ini untuk melakukan diversifikasi sumber daya energi alternatif sesuai dengan ciri khas sumber daya di daerahtersebut. Nantinya, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi di daerah terpencil.

Kesimpulan kajian-kajian tentang kedaulatan energi tersebut dibacakan langsung di depan perwakilan dari BP Migas Surabaya dan masyarakat yang menghadiri seminar “ECSOTIC” di aula gedung F lantai 7 keesokan harinya. “Harapannya, FMEI tidak hanya memaparkan solusi-solusi saja, tapi pemerintah mau menerima dan merealisasikan hasil diskusi kami.” Kata salah seorang delegasi dari IPB. (ris)