FEB UB White Teks (1)

Kemandirian Bangsa melalui Kualitas Sumber Daya Manusia

Candra Fajri Ananda

Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Agustus senantiasa menjadi bulan yang istimewa bagi warga Indonesia dalam menyambut peringatan hari kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah yang akan selalu dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai awal kemerdekaan bangsa. Kini, tepat pada 17 Agustus 2022 Indonesia menginjak usia 77 tahun sejak kemerdekaan dikumandangkan. Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah perjuangan panjang seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan tanah air.

Perjalanan sejarah yang ditorehkan para pejuang bangsa dalam mengusir penjajah adalah sebuah perjuangan yang akan selalu dikenang. Meski kemerdekaan telah digapai, semangat para pejuang dalam meraih kemerdekaan yang begitu membara harus tetap terjaga hingga generasi mendatang.

Pada usianya kini, Indonesia telah berhasil mewujudkan berbagai pembangunan yang patut diapresiasi, salah satunya dalam hal infrastruktur.

Langkah-langkah pemerintah yang sangat gencar dalam membangun infrastruktur sejak 2015 hingga 2021 telah membuahkan hasil yang layak disyukuri. Daya saing infrastruktur yang selama ini tertinggal dibanding negara tetangga, kini setapak demi setapak mulai merangkak naik.

Kerja keras pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur telah membuahkan hasil hingga mampu menempatkan daya saing infrastruktur Indonesia dari urutan ke-72 pada 2015 menjadi urutan ke-52 pada 2018. Perbaikan infrastruktur juga telah berhasil membuktikan bisa meningkatkan daya saing bangsa dan memberi kontribusi sekitar 0,82% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, berbagai layanan di bidang pendidikan dan kesehatan pun kini terus mengalami peningkatan dalam dua decade terakhir. Khususnya untuk sanitasi dan kelahiran ditolong tenaga kesehatan. Pada 2016, sebanyak 58% rumah tangga memiliki sanitasi baik. Meningkat lebih dari setengahnya dibandingkan pada 1996.

Konsistensi tren peningkatan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan tak lepas pula dari peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang bergotong royong membangun berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Cara gotong royong ini merupakan kunci ketika ingin mengatasi masalah pendidikan. Berbagai dukungan masyarakat ini terlihat dari munculnya sekolah-sekolah yang tanpa melihat profit material.

Kini, buah indah dari gotong royong dalam pembangunan layanan pendidikan dan kesehatan tersebut tak lain adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten menujukkan tren peningkatan selama 77 tahun Indonesia merdeka.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa secara grafik tahunan, skor IPM Indonesia selalu mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa selama 2010 hingga 2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76%. Bahkan, peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Akan tetapi, meski terus menunjukkan tren peningkatan, IPM Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand.

Tantangan Pembangunan Indonesia Setiap negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengharapkan terwujudnya negara yang sejahtera, aman, dan damai. Akan tetapi, telah menjadi hukum alam bahwa problematika pasti ada dalam setiap negara. Pun di Indonesia, negara dengan berbagai sumber daya alam melimpah nan memiliki keragaman budaya juga tak luput dari berbagai tantangan yang perlu dicari jalan keluarnya. Permasalahan tata kelola pemerintahan pada akhirnya mendorong kian masifnya praktik korupsi, hingga kerusakan lingkungan yang kian membayangi pembangunan Indonesia.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas responden beranggapan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2%), kerugian keuangan negara (22,8%), gratifikasi (19,9%) dan suap (14,8%).

Artinya, jika para aparatur yang merupakan penyelenggara negara masih bebas berkorupsi, apapun jenisnya, maka hal ini menjadi sinyal bahaya dalam tata kelola negara. Data dari kasus yang ditangani KPK seolah mengkonfirmasi pula jumlah perkara tipikor di mana sebanyak 65% berkaitan dengan penyuapan dan 21% terkait proses pengadaan barang/jasa. Survei yang dilakukan LSI juga mengungkap bahwa kegiatan koruptif yang paling sering terjadi di instansi pemerintah yaitu di bagian pengadaan (47,2%), disusul kemudian bagian perizinan usaha (16%) dan bagian keuangan (10,4%). Indikator korupsi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terlihat dari menurunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang dikeluarkan Transparency International (TI). Negeri ini hanya mengantongi 37 poin, lebih rendah tiga poin dibanding 2019.

Dari 180 negara dunia dalam penilaian TI, IPK Indonesia bertengger di peringkat ke-102 pada 2020. Di tingkat Asia Tenggara, peringkat IPK Indonesia juga mengalami penurunan menjadi kelima pada 2020. Sementara, peringkat lama Indonesia ditempati Timor-Leste yang mengantongi skor 40.

Selain permasalahan korupsi, di Indonesia juga masih terdapat banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung.

Polusi udara juga masih menjadi permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Sebanyak 20-30% polusi udara yang ada di Jakarta merupakan hasil sumbangan dari emisi yang dihasilkan PLTU berbahan bakar batu bara. Selain itu, deforestasi juga menjadi permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Menurut Forest Watch Indonesia, selama 2000-2017, tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare (ha) atau setara dengan 75 kali luas provinsi DI Yogyakarta. Bahkan, menurut World Resources Institute, pada tahun 2019 Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324.000 ha. Deforestasi menjadi masalah penting karena hutan merupakan tempat penyimpanan dan daur ulang karbondioksida yang cukup besar. Lebih dari 300 miliar ton karbondioksida tersimpan di dalam hutan. Akibat deforestasi, karbondioksida tersebut akan terlepas ke atmosfer sehingga akan mempercepat perubahan iklim.

Kunci Keberhasilan Pembangunan

Kunci keberhasilan dari perbaikan tata kelola adalah penegakan hukum dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia menempati peran vital dalam pembangunan. Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, manusia (baik dalam konsep human capital atau human development) selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pemahaman ini didasarkan pada argumen bahwa SDM yang berkualitas, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi level Pembangunan Manusia, dapat memengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas. Sebuah fakta positif bahwa Indonesia memiliki modal penting berupa jumlah penduduk yang besar yang dapat menjadi modal utama dalam menentukan kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Permasalahan tata kelola negara yang menimbulkan berbagai perilaku negatif dapat diselesaikan dengan peningkatan kualitas SDM. Akan tetapi, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka diperlukan revitalisasi dan penguatan karakter SDM di Indonesia. Salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan karakter SDM yang kuat adalah melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia dan memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun.Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan juga mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Demi menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah pesatnya perkembangan global, maka faktor kualitas SDM adalah kunci yang dimiliki bangsa Indonesia untuk membuka gerbang menuju Indonesia Emas di 100 tahun kemerdekaannya kelak.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang terjadi baik persoalan politik, ekonomi, dan sosial, budaya serta masalah dekadensi moral khususnya di kalangan para pelajar, maka dibutuhkan penguatan karakter SDM yang didasarkan pada karakter bangsa Indonesia. Caranya, bisa melalui berbagai jenis pendidikan (formal, informal dan non formal) serta pada berbagai jenjang pendidikan (mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perpendidikan tinggi) demi masa depan bangsa yang lebih baik. Merdeka.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 15 Agustus 2022 – 08:59 WIB oleh Candra Fajri Ananda dengan judul “Kemandirian Bangsa melalui Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Leave a Comment

Scroll to Top
Skip to content