Marzuki Alie: Demokrasi Kita Kebablasan

Pengumuman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Unggulan Fast Track Th. Akademik 2012/2013
12 October 2012
One Day Seminar & Workshop: Mixed Methods Research
15 October 2012

“Demokrasi yang kita bangun kebablasan, ” ujar Dr H Marzuki Alie mengomentari fenomena otonomi daerah (otda). Pernyataan tersebut disampaikannya pada kuliah tamu yang berjudul Indonesia Masa Kini: Dalam Perspektif Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Senin (15/10), dengan moderator Prof Armanu Thoyib SE MSc Phd .

Menurutnya otda telah mendorong berubahnya posisi gubernur, walikota atau bupati menjadi raja-raja kecil di daerah. Karena seorang kepala daerah lah yang memiliki kewenangan untuk menjual tambang atau memberikan izin praktek pertambagan atau kekayaan alam daerah lainnya. “Padahal kita ini bukan negara federal sebagaimana Amerika,” tuturnya.

Otonomi Daerha yang saat ini dipraktekkan di Indonesia juga telah menyalahi bila dilihat dari perspektif manajemen. Seorang Presiden tidak bisa memperingati kepala daerah yang tidak menjalankan programnya. Presiden juga tidak bisa m elakukan tindakan tegas seperti mencopot kepala daerah yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya. “Tidak ada kewenangan komando,” ungkapnya.

Namun sayangnya, ketika terjadi kasus di daerah yang disalahkan presiden. Ketua DPR RI ini mencontohkan seringnya kejadian robohnya sekolah yang ujung-ujungnya masayarakat menyalahkan presiden. Padahal pembangunan sekolah menjadi kewenangan daerah.

Fenomena Otda menurutnya menjadi contoh undang-undang Indonesia yang tidak sesuai semangat pembukaan UUD 1945. Ketidaksesuaian konstitusi Indonesia ini juga terjadi pada kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang menurutnya tidak efektif. DPD memiliki hak untuk mengajukan rekomendasi penentuan anggaran ke DPR tapi tidak ekskusi. “Saya menerima rekomendasi dari DPD tebal-tebal tapi dibabat di DPR,” tuturnya.

Begitu pula dengan proses rekrutmen partai politik. Menurutnya, rekrutmen parpol tidak akan menjadi lebih baik bila Unda-undang Partai Politik tentang pembiayaan parpol tidak direvisi. “Saya mengusulkan kampanye parpol diabiayai oleh negara. Sayangnya pendapat ini tidak bisa dipahami para pengamat. Mereka menilai ini cara menghabiskan uang negara,” katanya.

Pembiayaan kampanye oleh negara menurutnya akan meminimalisir politik transaksional karena lebih transparan. Ia mencontohkan dengan uang negara tersebut partai diberi kesempatan untuk berkampanye lewat media elektronik. “Kampanye akan lebih substansial,” katanya.

Sedangkan undang-undang yang saat ini membolehkan kalangan pengusaha memberi sumbangan kampanye tanpa tendensi apapun, dinilainya sulit dilakukan. “Mana ada pengusaha yang mau beri uang tanpa ada imbalan,” ucapnya. (ai/ris)