Author name: cepy

Pendampingan Tenaga Ahli / Narasumber Pembahasan Raperda Tentang Penyelengaraan Pemerintah Desa

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum dan ekonomi memberikan masukan substantif […]

Pendampingan Tenaga Ahli / Narasumber Pembahasan Raperda Tentang Penyelengaraan Pemerintah Desa Read More »

Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan seiring masih besarnya ketergantungan Jawa Timur terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan kajian identifikasi potensi pendapatan daerah yang disusun melalui kerja sama Fakultas Ekonomi dan

Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Read More »

Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agro-Minapolitan Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo, 2025 – Pembangunan kawasan Agro-Minapolitan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal keberlanjutan, kelembagaan, dan integrasi ekonomi. Hasil evaluasi tim PKEPK FEB Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa meskipun masterplan Agropolitan dan Minapolitan telah disusun secara sistematis, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat ekonomi lokal

Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agro-Minapolitan Kabupaten Probolinggo Read More »

Penyusunan Master Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026

Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep menuntaskan penyusunan Master Standar Satuan Harga (SSH) Barang Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memperkuat efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah. Ketua tim kajian, Ayu Furry, menjelaskan bahwa dokumen ini dirancang untuk membuat rantai pembentukan harga pengadaan semakin transparan dan terukur—dari produsen hingga pemerintah sebagai konsumen akhir. Menurut Ayu

Penyusunan Master Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 Read More »

Kerjasama Penelitian (Joint Research) IFG Progress 2025 dengan judul “Peta Potensi Pengguna Asuransi Di Indonesia: Analisis Generasional Alam Ekosistem Sosial-Ekonomi Digital”.

Malang — Peneliti Universitas Brawijaya, Silvi Asna, mengungkapkan bahwa potensi pengembangan asuransi di Indonesia masih sangat besar, khususnya jika dilihat dari perbedaan karakter dan kebutuhan lintas generasi. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian bersama Indonesia Financial Group (IFG) dan Universitas Brawijaya yang dirampungkan sepanjang 2025. Menurut Silvi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi di Indonesia

Kerjasama Penelitian (Joint Research) IFG Progress 2025 dengan judul “Peta Potensi Pengguna Asuransi Di Indonesia: Analisis Generasional Alam Ekosistem Sosial-Ekonomi Digital”. Read More »

Kajian terkait Produktivitas Sumber Daya Manusia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (BPKP)

2025 – Kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya mengungkap bahwa produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Produktivitas ini diukur melalui Human Capital Index (HCI) dan output per jam kerja, yang menunjukkan posisi Indonesia berada pada

Kajian terkait Produktivitas Sumber Daya Manusia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (BPKP) Read More »

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID)

Blitar — Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Komarudin Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi melalui peluncuran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) 2025–2029, Kamis (9/1/2026). Dokumen strategis ini disiapkan sebagai penopang utama RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029. Menurut Komarudin, RIPJPID berhasil memetakan secara

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Read More »

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029

Blitar — Guru Besar kebijakan pembangunan Dwi Budi Santoso menilai penyelesaian Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029 sebagai langkah penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan di tengah bonus demografi dan tantangan ketimpangan sosial-ekonomi. Menurut Prof. Dwi Budi Santoso, dengan jumlah penduduk mencapai 1.263.650 jiwa dan laju pertumbuhan 0,81 persen, Blitar memiliki peluang besar

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 Read More »

Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Surabaya, 9 Januari 2026 – Provinsi Jawa Timur menghadapi ujian berat dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap posisi PDRB per kapita provinsi ini masih mengambang di ambang batas bawah upper-middle income region (4.256-13.205 USD). Tanpa strategi akselerasi yang ambisius, Jatim berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income

Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Read More »

Kajian Penanaman Modal Daerah Kota Probolinggo

Probolinggo — Guru Besar kebijakan publik Dwi Budi Santoso menegaskan bahwa Kota Probolinggo tengah mengambil langkah strategis dengan menyiapkan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal sebagai fondasi hukum yang kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di jalur strategis Pantura Jawa Timur. Menurut Prof. Dwi Budi Santoso, posisi geografis Probolinggo yang

Kajian Penanaman Modal Daerah Kota Probolinggo Read More »

Scroll to Top
Skip to content