Author name: cepy

2025 – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menyelesaikan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2025 sebagai panduan teknis untuk memastikan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tersusun lebih wajar, efisien, dan terukur. Kajian ini memetakan berbagai jenis kegiatan, mulai dari rapat, penyusunan laporan, dan perjalanan dinas, hingga Musrenbang kecamatan, pelayanan PATEN, dan pendampingan pengelolaan keuangan […]

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum dan ekonomi memberikan masukan substantif

Surabaya, 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan seiring masih besarnya ketergantungan Jawa Timur terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan kajian identifikasi potensi pendapatan daerah yang disusun melalui kerja sama Fakultas Ekonomi dan

Kabupaten Probolinggo, 2025 – Pembangunan kawasan Agro-Minapolitan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal keberlanjutan, kelembagaan, dan integrasi ekonomi. Hasil evaluasi tim PKEPK FEB Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa meskipun masterplan Agropolitan dan Minapolitan telah disusun secara sistematis, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat ekonomi lokal

Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep menuntaskan penyusunan Master Standar Satuan Harga (SSH) Barang Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memperkuat efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah. Ketua tim kajian, Ayu Furry, menjelaskan bahwa dokumen ini dirancang untuk membuat rantai pembentukan harga pengadaan semakin transparan dan terukur—dari produsen hingga pemerintah sebagai konsumen akhir. Menurut Ayu

Malang — Peneliti Universitas Brawijaya, Silvi Asna, mengungkapkan bahwa potensi pengembangan asuransi di Indonesia masih sangat besar, khususnya jika dilihat dari perbedaan karakter dan kebutuhan lintas generasi. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian bersama Indonesia Financial Group (IFG) dan Universitas Brawijaya yang dirampungkan sepanjang 2025. Menurut Silvi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi di Indonesia

2025 – Kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya mengungkap bahwa produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Produktivitas ini diukur melalui Human Capital Index (HCI) dan output per jam kerja, yang menunjukkan posisi Indonesia berada pada

Blitar — Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Komarudin Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi melalui peluncuran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) 2025–2029, Kamis (9/1/2026). Dokumen strategis ini disiapkan sebagai penopang utama RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029. Menurut Komarudin, RIPJPID berhasil memetakan secara

Blitar — Guru Besar kebijakan pembangunan Dwi Budi Santoso menilai penyelesaian Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029 sebagai langkah penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan di tengah bonus demografi dan tantangan ketimpangan sosial-ekonomi. Menurut Prof. Dwi Budi Santoso, dengan jumlah penduduk mencapai 1.263.650 jiwa dan laju pertumbuhan 0,81 persen, Blitar memiliki peluang besar

Surabaya, 9 Januari 2026 – Provinsi Jawa Timur menghadapi ujian berat dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap posisi PDRB per kapita provinsi ini masih mengambang di ambang batas bawah upper-middle income region (4.256-13.205 USD). Tanpa strategi akselerasi yang ambisius, Jatim berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income