Author name: cepy

Madiun, 2025 – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun Tahun 2025–2045 sebagai langkah strategis dalam memperkuat iklim investasi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Dokumen ini disusun sebagai respons atas dinamika ekonomi global, transformasi teknologi, serta tuntutan […]

Pasuruan, 2025 – Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah menyusun Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan SHS dan ASB ini bertujuan untuk menyediakan acuan harga satuan barang dan jasa yang wajar, mutakhir, dan dapat

Kabupaten Lamandau, 9 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Lamandau bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya meluncurkan Laporan Akhir Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 pada November 2025. Dokumen setebal ratusan halaman ini disusun oleh tim akademisi untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamandau di Jl. Bukit Hibul Timur No. 078,

Ngawi, 9 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Ngawi meluncurkan Dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Tahun Anggaran 2025 yang memetakan transformasi ekonomi daerah hingga 2045, dengan visi menciptakan perekonomian maju, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global. Dokumen ini menekankan lima pilar utama: penguatan pertanian melalui modernisasi dan hilirisasi agroindustri (padi, jagung, tebu), pengembangan klaster industri pengolahan, akselerasi

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum dan ekonomi memberikan masukan substantif

Kota Madiun, 2025 — Pemerintah Kota Madiun mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai pedoman utama pembangunan daerah tahunan. Penyusunan dokumen strategis ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah terpilih. RKPD Tahun 2026 memiliki peran penting sebagai jembatan antara

Malang, 2025 – Riset terbaru menunjukkan bahwa transisi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama melalui tekanan inflasi dan perubahan dinamika pendapatan. Inflasi yang meningkat mendorong penurunan simpanan masyarakat dan membatasi ruang konsumsi rumah tangga, khususnya di sektor informal. Kenaikan upah minimum disebut belum mampu sepenuhnya mengimbangi tekanan harga, sehingga kelompok berpendapatan rendah

2025 – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menyelesaikan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2025 sebagai panduan teknis untuk memastikan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tersusun lebih wajar, efisien, dan terukur. Kajian ini memetakan berbagai jenis kegiatan, mulai dari rapat, penyusunan laporan, dan perjalanan dinas, hingga Musrenbang kecamatan, pelayanan PATEN, dan pendampingan pengelolaan keuangan

Pamekasan, 2025 – DPRD Kabupaten Pamekasan melalui Sekretariat DPRD melaksanakan pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan ini, tenaga ahli di bidang hukum dan ekonomi memberikan masukan substantif

Surabaya, 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan seiring masih besarnya ketergantungan Jawa Timur terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan kajian identifikasi potensi pendapatan daerah yang disusun melalui kerja sama Fakultas Ekonomi dan