Author name: cepy

Batu, 2025 – Pemerintah Kota Batu melalui kegiatan jasa konsultansi telah menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Batu tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan belanja hibah dan

2025 – Kajian Penentuan Target Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 telah diselesaikan dan diposisikan sebagai rujukan teknokratik utama bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan target penerimaan pajak yang lebih terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan perubahan kerangka hubungan keuangan pusat–daerah setelah berlakunya UU 1/2022 tentang HKPD. Laporan ini menegaskan bahwa struktur

Hasil kajian kelayakan terhadap nilai aset tanah dan bangunan telah selesai dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang sesuai standar. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh nilai pasar wajar atas aset tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat 1 dan Sertifikat 2 sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengelolaan aset yang akuntabel. Berdasarkan hasil analisis, nilai pasar aset

Batu, 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas yang berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 20–22 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Samara Hotel & Resort, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan,

Batu, 2025 – Pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan jasa konsultansi penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Batu tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Blitar, 2025 – Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diikuti oleh seluruh pegawai, baik pimpinan maupun pelaksana operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penerapan SAKIP, mulai dari penetapan indikator kinerja berbasis prinsip SMART-C, mekanisme Perjanjian Kinerja, hingga penganggaran berbasis

Lamandau, 9 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk tahun 2025 sebagai langkah strategis memutakhirkan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan meningkatkan pengelolaan sumber daya desa. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan serta rekapitulasi realisasi anggaran desa. Survei lapangan dilakukan pada

Lamandau, 9 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Lamandau tengah mempersiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029, sebagai upaya strategis menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang nyata melalui pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata, serta peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung akses